Tokoh Yang Mengusulkan Program Pinjaman Nasional Adalah?

Latar Belakang Program Pinjaman Nasional – Pada Januari 1946, pusat pemerintahan Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Saat itu, kondisi Jakarta sudah tidak lagi aman untuk pemerintahan Republik Indonesia karena pertempuran yang terjadi antara pejuang Republik dengan serdadu Belanda.

Kepindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta ini menjadi salah satu upaya darurat untuk menyelamatkan masa depan Republik. Bukan hanya masalah keamanan, Republik Indonesia juga mengalami masalah ekonomi. Bahkan, Indoneisa hampir kehabisan uang tunai saat pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mencetak uang sendiri.

Namun, pencetakan uang ini tentunya butuh waktu dan dana, sementara uang Indonesia terus defisit karena membayar pegawai dan delegasi ke luar negeri. Mantan Penasehat Chuo Sangi-In Prawoto Soemodilogo mengusulkan agar pemerintah menarik dana dari masyarakat.

Dana itu nantinya akan dianggap sebagai pinjaman negara dari rakyatnya, termasuk negara asing. Mendengar ide tersebut, Menteri Keuangan Soerachman Tjokroadisoerjo lantas membahas gagasan tersebut bersama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Usai berdiskusi, BP-KNIP pun menyepakati ide tersebut, tetapi dengan membatasi pinjaman pada warga Indonesia, bukan orang asing.

Pemerintah Indonesia menargetkan pinjaman dari warganya sebesar satu miliar rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk persiapan pendirian bank sirkulasi uang milik Republik, menutup defisit anggaran, modal awal untuk kredit bank, dan proyek rekonstruksi.
Lihat jawaban lengkap

Apa itu Program Pinjaman Nasional?

Program Pinjaman Nasional 1946 KOMPAS.com – merupakan program yang dilancarkan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan. Program ini dilaksanakan di zaman Menteri Keuangan Ir. Surachman pada 1946. Saat itu, Indonesia mengalami kesulitan keuangan.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa pemerintah membuat program nasional untuk mengurus masalah masyarakat di bidang kesehatan?

Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai banyak permasalahan yang perlu ditangani. Masalah utama yang dihadapi adalah kemiskinan. Masih ada masyarakat di tanah air yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tentu saja pemerintah menyelenggarakan banyak program untuk mengentaskan permasalahan yang cukup pelik tersebut.

Program untuk pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu program yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Terlebih lagi peranan pendidikan begitu besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Semua warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan sesuai dengan undang-undang. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, program-program nasional untuk peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia pun ada banyak.

• Dimulai dari bantuan operasional sekolah yang sudah dilakukan cukup lama.
• Pelajar tingkat dasar pun dibebaskan dari biaya pendidikan dengan bantuan dari program BOS ini.
• Untuk pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu juga diberikan bantuan berupa BSM.
• Selain itu, PKH atau program keluarga harapan juga memiliki peranan dalam membantu dan memudahkan masyarakat dalam membiayai pendidikan.

PKH sendiri dibagikan pada keluarga yang memiliki anak yang masih bersekolah. Tunjangan yang diberikan secara periodik tersebut dapat membantu meringankan masyarakat dalam membiayai pendidikan anaknya. Hanya saja, penyalurannya memang belum begitu baik.

Program untuk kesehatan

Masalah kesehatan juga menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah. Semua warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka dari itu pemerintah membuat program nasional untuk mengurus masalah masyarakat di bidang kesehatan. Pemerintah melalui jaminan kesehatan nasional atau jamkesmas memberikan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berhak.

Layanan kesehatan yang dibiayai meliputi beberapa tingkat, mulai dari layanan tingkat pertama di puskesmas hingga layanan atau fase tingkat lanjutan di rumah sakit yang lebih besar. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Layanan kesehatan yang dibantu jamkesmas ini mulai dari puskesmas hingga rumah sakit kelas 3 yang merupakan milik pemerintah.

Untuk puskesmas, pemerintah memberikan jatah BOK atau bantuan operasional kesehatan. Setiap tahun dana BOK sebesar 100 juta diberikan untuk setiap puskesmas. Selain bantuan operasional kesehatan dan layanan kesehatan, pemerintah juga memberikan bantuan untuk masyarakat dengan kondisi tertentu.

Program untuk ekonomi masyarakat miskin

Ada banyak program nasional yang diselenggarakan pemerintah demi membantu perekonomian masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah. Untuk penanggulangan kemiskinan, pemerintah memiliki program klester yang terbagi dalam beberapa kategori yaitu bantuan dan yang berbasis pemberdayaan.

1. Salah satu program yang berbasis pemberdayaan adalah PNPM atau program nasional pemberdayaan masyarakat.
2. PNPM mandiri sendiri dilaksanakan dengan kerjasama yang melibatkan 13 kementerian dan juga sebuah lembaga.
3. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk program ini terbilang sangat besar mencapai 10 triliun.

Dana tersebut dialokasikan ke seluruh nusantara yang meliputi lebih dari 6 ribu kecamatan. Program PNPM mandiri membantu masyarakat dalam pendanaan usaha mereka. Masyarakat dapat menggunakan bantuan PNPM untuk membuka proyek atau kegiatan usaha sendiri lainnya.

• Selain PNPM, pemerintah juga memiliki program sosial berupa kredit usaha rakyat atau yang biasa disebut KUR.
• Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Askrindo untuk menjamin dana KUR tersebut dan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pinjaman modal usaha kecil dari pemerintah sebagai bantuan untuk kegiatan usahanya.

Kredit usaha rakyat dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin atau merupakan pengusaha mikro kecil menengah. Bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mencapai 20 juta untuk setiap debitur. Berbeda dengan pinjaman biasa, KUR dari pemerintah ini bisa didapatkan melalui bank yang sudah bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat juga tidak perlu memberikan agunan atas pinjaman yang diterimanya.

• Bantuan kredit usaha rakyat atau KUR juga disalurkan bagi para TKI.
• Redit yang bisa diberikan maksimal sebesar 60 juta.
• Dana tersebut dapat digunakan untuk sektor perkebunan dan masa kreditnya pun lama hingga 12 tahun.
• Bantuan KUR untuk TKI tersebut diluncurkan sekitar tahun 2007.
• Penyaluran KUR yang sudah terealisasi hingga tahun 2011 pun sudah mencapai 40 triliun lebih.

Ada lebih dari 4 juta debitur yang menggunakan bantuan kredit ini. Berbagai bank, mulai dari bank pembangunan daerah hingga bank nasional menjadi rekan pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan bantuan KUR. Seperti mendapatkan pinjaman online pribadi, pinjaman KUR juga dapat diperoleh dengan mudah dan tidak memerlukan jaminan atau agunan.

Program penguat

Pada program penguat ini pemerintah mempunyai beberapa kategori bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat program penguatan untuk PNPM seperti program usaha agribisnis pedesaan atau PUAP. Ada pula program penguatan lain yang meliputi sektor kelautan dan perikanan, lingkungan, pariwisata, serta generasi sehat dan cerdas.

Dari program PNPM dan penguatan tersebut, sukses membantu masalah pengentasan kemiskinan masyarakat tanah air. Program penguat ini lebih pada masalah dasar masyarakat seperti rumah, air, dan juga kebutuhan aliran listrik. Program pengentasan kemiskinan lain yang diselenggarakan adalah klaster 4. Pada klaster tersebut terdapat beberapa bantuan dari pemerintah untuk menunjang kehidupan atau kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

Seperti program satu juta rumah dengan membangun begitu banyak unik untuk masyarakat yang belum pernah memiliki rumah sendiri. Selain rumah, pemerintah juga memberikan bantuan untuk peningkatan kualitas transportasi dengan memberikan program kendaraan umum murah yang menggunakan anggaran APBN hingga 50 miliar.

Ada pula pamsimas yang merupakan program penyediaan air minum berbasis masyarakat. Sesuai namanya, program ini ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat untuk air bersih. Ada sekitar 275 kawasan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi tempat pamismas dilaksanakan.275 kawasan tersebut terdiri dari 418 desa, 131 kecamatan, dan 205 kawasan khusus.

Bantuan sosial dari pemerintah lainnya adalah program listrik murah dan hemat. Pada bantuan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana hingga 338 miliar. Demikian beberapa program yang dibuat oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanah air.
Lihat jawaban lengkap

Apa itu Program Pinjaman Nasional?

Program Pinjaman Nasional 1946 KOMPAS.com – merupakan program yang dilancarkan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan. Program ini dilaksanakan di zaman Menteri Keuangan Ir. Surachman pada 1946. Saat itu, Indonesia mengalami kesulitan keuangan.
Lihat jawaban lengkap

Apa yang dimaksud dengan pinjaman nasional?

Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan Salah satu sektor yang diperbaiki oleh pemerintah Republik Indonesia saat itu adalah sektor perekonomian. Perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Republik Indonesia terbentuk, kondisi perekonomian Indonesia masih kacau.

Berbagai permasalahan seperti hiperinflasi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara.1. Kebijakan untuk Mengatasi Hiperinflasi Salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan.

Kondisi tersebut disebabkan peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli barang. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang karena belum memiliki mata uang pengganti.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.a. Pinjaman Nasional Kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional.

Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna menyalurkan pinjaman.

Banyak rakyat Indonesia yang mendukung kebijakan ini. Rakyat dengan sukarela pergi ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian untuk mengumpulkan uang dan dipinjamkan kepada negara. Pada tahap pertama, pinjaman nasional berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp.500.000.000.00.b. Mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) Ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri.

Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama yang dikenal dengan nama Oeang Repoeblik Indonesia(ORI). Mata uang ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs satu per seribu.

Setiap seribu mata uang Jepang bernilai satu Rupiah ORI. Pemerintah juga membatasi bahwa setiap keluarga hanya boleh memilik Rp.300.00 dan bagi yang tidak berkeluarga Rp.100.00. Sejak saat itu, mata uang Belanda dan Jepang yang beredar dinyatakan tidak berlaku lagi. Peredaran uang ORI mulai mengalami permasalahan sejak Agresi Militer I dan Agresi Militer II Belanda.

Dalam agresi militer tersebut setiap daerah di Indonesia mengeluarkan banyak biaya untuk perang. Sementara itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai mengalami kesulitan sejak intensifnya serangan Belanda. Oleh karena itu, muncul inisiatif dari setiap pemimpin daerah untuk menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA).

1. Tindakan tersebut disetujui oleh pemerintah pusar dan dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah kekurangan pasokan uang tunai karena sulitnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
2. Tindakan mencetak uang daerah tersebut salah satunya dilakukan oleh Teuku Moh.
3. Hassan, Gubernur Sumatra yang mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Soematra (OERIPS) pada tanggal 12 Desember 1947.c.

Membentuk Bank Negara Indonesia Keluarnya ORI ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. Masalah tersebut disebabkan peredaran ORI dalam masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946. Pendirian BNI berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Djojohadikusumo pada bulan Juli 1946. Bank Negara Indonesia (BNI 46) dikelola oleh pemerintah Indonesia dibawah menteri keuangan Syafruddin Prawiranegara.

Sebagai direktur diangkat Margono Djojohadikusumo dan wakil direktur Sabaroedin. Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, BNI juga bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing.2.

Menembus Blokade Ekonomi Belanda Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berambisi ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Keinginan untuk menguasai Indonesia terlihat jelas ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Dalam pelaksanaannya, Belanda memusatkan blokade di jalur perdagangan laut.

Tujuan Belanda untuk melakukan blokade ekonomi sebagai berikut.a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.b. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing.

1. Dengan adanya blokade ekonomi ini, Belanda berharap keadaan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia memburuk sehingga rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia.
2. Dalam keadaan demikian, Belanda akan mudah mengembalikan kekuasaannya di Indonesia.
3. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dengan berbagai usaha.

Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut.a. Melaksanakan Diplomasi Beras Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melaksanakan diplomasi beras ke India. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif Perdana Menteri Sultan Sjahrir.

Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengalami surplus beras sekitar 200.000-400.000 ton. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan mengirim bantuan beras 500.000 ton kepada India. Bagi Indonesia, bantuan beras ke India tersebut mengandung muatan politis.

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan rekan yang mengakui keberadaannya. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India membuat India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam forum internasional.b.

• Membentuk Lembaga Banking and Trading Company (BTC) Usaha menembus blokade ekonomi juga dilakukan dengan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri.
• Usaha tersebut dilakukan dengan Banking and Trading Company (BTC) yang dikenal dengan sebutan Badan Pusat Jual Beli.
• Organisasi tersebut diketuai oleh Dr.

Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan putra dari Margono Djojohadikusumo dan diwakili Dr. Ong Eng Die yang merupakan ahli hukum asal Manado. BTC berperan sebagai agen perusahaan pemerintah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia.

BTC juga berperan melakukan kegiatan ekspor impor. Hasil-hasil bumi indonesia dibeli BTC dari rakyat. Selanjutnya, barang-barang tersebut diperjualbelikan ke luar negeri dengan sistem barter. Dari sistem tersebut, pemerintah Indonesia memperoleh alat-alat keperluan kantor, alat-alat industri, obat-obat, dan perlengkapan militer.

Hubungan dagang yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai meluas seiring dengan perkembangan BTC. Melalui BTC, pemerintah Indonesia berhasil melakukan hubungan dagang dengan salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu Isbrantsen Inc. Perusahaan Amerika Serikat tersebut akhirnya mengirim kapal Martin Behrmann untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon.

• Pada tanggal 7 Februari 1947, kapal Martin Behrmann berangkat dengan muatan hasil bumi Indonesia menuju New York.
• Mengetahui hal tersebut, Belanda mengerahkan angkatan lautnya dan menghentikan kapal Martin Behrmann di pelabuhan Tanjung Priok.c.
• Membentuk Indonesia Office (Indoff) Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office (Indoff) di Singapura pada tahun 1947.

Pembentukan Indoff ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatra sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Sumatra dipilih karena Sumatra merupakan daerah yang sejak dahulu menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional. Hasil-hasil bumi Sumatra merupakan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional.

Wilayah perairan Sumatra yang luas juga menyulitkan Belanda melakukan pengawasan secara ketat. Indonesia Office (Indoff) dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan dan dibantu Soerjono Darusman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dan Dr. Soeroso. Indoff bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia.

Selain itu, Indoff secara rahasia berfungsi sebagai pengendali upaya menembus blokadi Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan bantuan Angkatan Laut Republik Indonesia dan pemerintah daerah penghasil barang ekspor. Salah satu upaya Indoff adalah mengirim karet secara diam-diam dari pelabuhan Belawan, Medan menuju Singapura.d.

Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di luar negeri dengan nama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri bertugas membeli senjata dan perlengkapan perang.

Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut antara lain John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Tokoh-tokoh tersebut berperan besar dalam upaya menembus blokade laut yang dilakukan Belanda.3. Konferensi Ekonomi Pada awal kemerdekaan, pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu.

Oleh karena itu, pada bulan Februari 1946 pemerintah mengadakan Konferensi Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo. Konferensi Ekonomi dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi masalah perekonomian. Konferensi Ekonomi tersebut dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat.

Dalam konferensi Ekonomi tersebut dihasilkan keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi. Selanjutnya, perubahan organisasi Pengawasan Makanan Rakyat menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.

1. Sudarsono.
2. Organisasi tersebut merupakan awal berdirinya Badan Urusan Logistik (Bulog).
3. Eberhasilan penyelenggaraan Konferensi Ekonomi berlanjut hingga Konferensi Ekonomi kedua di Solo pada tanggal 6 Mei 1946.
4. Agenda Konferensi Ekonomi kedua membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia.

Dalam Konferensi Ekonomi kedua tersebut Wakil Presiden Moh. Hatta mengusulkan adanya rehabilitasi pabrik gula karena gula merupakan komoditas ekspor penting yang harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan gagasan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1946 tanggal 21 Mei 1946 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dengan status perusahaan Negara di bawah pimpinan Notosudirjo.

• Selanjutnya, muncul Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).4.
• Planning Board Pemerintah Indonesia membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi).
• Planning Board dibentuk atas usul Menteri Kemakmuran A.K. Gani.
• Lembaga yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu.

Pada awalnya dihasilkan keputusan mengenai rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun. Dalam perkembangannya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Sesudah badan perancang ini bersidang. Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai berikut.a. Pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda.b. Bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.c. Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia.d.

Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda. Pada bulan April 1947 Badan Perancang Ekonomi ini berubah menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi.

1. Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun yang disepakati memiliki beberapa prioritas seperti bangunan-bangunan umum l, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara.
2. Akan tetapi, pelaksanaan rencana tersebut baru terealisasi pada tahun 1957.5.
3. Plan Kasimo Indonesia merupakan negara agraris.

Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Melihat kondisi tersebut, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mencetuskan kebijakan yang disebut Plan Kasimo. Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan.

• Plan Kasimo akhirnya terlaksana melalui Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950).
• Adapun pokok-pokok Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut.a.
• Perluasan kebun bibit dan padi unggul.b.
• Pencegahan penyembelihan hewan pertanian.c.
• Penanaman kembali tanah kosong.d.
• Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.6.

Persatuan Tenaga Ekonomi Beberapa bulan sebelum kekalahan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia mengadakan beberapa kali rapat membahas perekonomian bangsa. Dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 6-8 April 1945, Moh.

1. Hatta mencetuskan ide mengenai ekonomi kerakyatan sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai ekonomi koperasi.
3. Dari gagasan ekonomi kerakyatan pula muncul gagasan mengenai pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi.
4. Persatuan Tenaga Ekonomi terbentuk pada bulan September 1945 di Jakarta dengan ketua Basyaruddin Rahman Motik.

Tujuan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi yaitu menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta untuk memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selain itu, Persatuan Tenaga Ekonomi berupaya melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Lihat jawaban lengkap