Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi selanjutnya ialah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur peredaran uang. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjamin kestabilan dari nilai uang untuk menghindari inflasi.
Lihat jawaban lengkap
Instrumen Kebijakan Moneter – Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang di dalam suatu negara. Variabel makroekonomi utama yang diatur oleh kebijakan moneter adalah inflasi dan pengangguran. Cara-cara yang menjadi ciri khas kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga, transaksi jual dan beli sekuritas pemerintah, dan pengubahan jumlah uang tunai yang beredar di pasar.
Bank sentral atau badan negara pengatur keuangan seperti Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan moneter. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah manajemen inflasi, manajemen pengangguran, dan penjagaan nilai tukar mata uang. Kebijakan moneter bisa membuat target tentang tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai mata uang.
Bank Sentral adalah aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter secara langsung dan tidak langsung. Contoh dari kebijakan moneter langsung adalah mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta/negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan/perkreditan, dan masih banyak lagi.
Bank sentral ikut serta dalam peredaran uang dan lalu lintas kredit perbankan. Sedangkan contoh kebijakan politik moneter tidak langsung adalah memberikan pengaruh kepada pemberian kredit oleh dunia perbankan. Pengaturan uang beredar dalam masyarakat dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.
Pelajari mengenai kebijakan moneter termasuk siklus ekgiatan ekonomi, sasaran kebijakan, hingga studi kasus di Indonesia melalui buku Kebijakan Fiskal&Moneter: Teori&Empirikal. 
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, tujuannya mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga, baik instrumen langsung maupun tidak langsung. Beberapa instrumen utamanya, diantaranya:
Lihat jawaban lengkap
Contents
Apa itu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi?
Menyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah sejumlah aturan, penetapan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara. Foto: Ronny S.
Lihat jawaban lengkap
Apa tujuan pemerintah mengurangi banyaknya uang yang beredar?
3. Kebijakan Menekan Laju Inflasi – Kekacauan politik yang terjadi sebelum 1959 yang dibarengi dengan adanya inflasi menyebabkan daya beli masyarakat pada masa demokrasi terpimpin menjadi merosot tajam. Dalam rangka membendung inflasi yang terjadi, pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) yang bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar serta melakukan perbaikan terhadap keuangan dan sistem perekonomian di Indonesia.
Untuk mengimbangi berjalannya kebijakan tersebut pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan yang berada di bank-bank di Indonesia. Hal ini dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Selain langkah tersebut, pemerintah juga melakukan pengintruksian penghematan bagi instansi pada pemerintah dan juga memperketat pengawasan semua pengeluaran serta pemasukan anggaran belanja, serta melakukan penertiban manajemen dan administrasi perusahaan perusahaan negara.
Dengan beberapa langkah kebijakan moneter tersebut, pemerintah Indonesia mampu untuk mengendalikan laju inflasi dan berhasil mencapai keseimbangan serta kemantapan dalam hal moneter.
Lihat jawaban lengkap
Apa saja masalah ekonomi yang sering muncul pada suatu negara?
Kebijakan ekonomi adalah usaha-usaha yang berisi keputusan yang telah diambil untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian suatu negara. Berbagai masalah ekonomi yang sering muncul pada suatu negara adalah terkait pertumbuhan ekonomi, adanya ketidakstabilan kegiatan ekonomi, adanya masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran, lajunya tingkat inflasi, serta adanya ketidakseimbangan neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran.
Secara umum kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekonomi mikro dan kebijakan ekonomi makro, Kebijakan ekonomi bisa berupa kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi internasional, Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah Indonesia dari setiap masa pemerintahan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian.
Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Soekarno
Perubahan Bank Java menjadi Bank Indonesia.
Kebijakan ini dilakukan pada tahun 1953. Perubahan nama ini memiliki tujuan untuk menghilangkan unsur kolonial, khususnya pada sistem perbankan di Indonesia.
Mengamankan segala usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kebijakan ini dibuktikan dengan adanya balai gadai, pengelolaan di sektor listrik, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Soeharto
Kebijakan terkait stabilitas ekonomi.
Untuk menciptakan stabilitas ekonomi dilakukan dengan cara menekan inflasi, penyediaan kebutuhan pangan dan sandang, serta penyediaan lapangan pekerjaan.
Peningkatan kemampuan ekonomi dalam negeri.
Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam negeri, pemerintah mengurangi ketergantungan di sektor minyak dan gas (migas) dan meningkatkan ekspor di sektor non migas. Melalui kebijakan ini, pemerintah juga memperhatikan pemerataan dari hasil-hasil pembangunan dan melancarkan proses transisi perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri.
Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia.
Kebijakan ini dilakukan supaya Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kefokusan dalam masalah perekonomian. Hal ini dikarenakan peran Bank Indonesia adalah bisa mempengaruhi pasar uang, likuiditas bank swasta, dan tingkat bunga. Beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah: a.
Meningkatkan nilai tukar rupiah.
Kebijakan ini cukup berhasil, karena pada tahun 1998 tepatnya di lima bulan pertama nilai tukar rupiah terhadap dolar berfluktuasi (naik turun) antara Rp 9.200,- sampai Rp 10.000,-. Namun di akhir-akhir masa pemerintahan B.J. Habibie, nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat sebesar Rp 6.500,-. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Kebijakan moneter.
Instrumen kebijakan moneter yang dijalankan membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tingkat inflasi menurun, dan rendahnya tingkat suku bunga. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
Dengan dilakukannya kebijakan ini menghasilkan peningkatan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sebanyak 0,5 persen. Hasil lainnya juga terlihat pada peningkatan rasio pajak non migas. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Mengurangi subsidi.
Pada masa ini, subsidi BBM dikurangi, sehingga harga BBM naik.
Pemberian bantuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.
Kebijakan ini memuat program-program seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan pemberian bantuan untuk pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Joko Widodo
Mendorong daya saing industri dalam negeri dengan cara deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.
Tujuan dilakukannya deregulasi adalah sebagai berikut: a. Untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri, menghapus distorsi industri yang konsumen rasakan, beban regulasi dan birokrasi dihapus.b. Untuk menghilangkan gap daya saing industri yang berupa adanya sistem upah, penurunan harga gas, adanya BBG untuk para nelayan, percepatan izin investasi angkutan listrik, trade financing, dan logistic center,c.
Mempercepat proyek dalam negeri yang bersifat strategis.
Kebijakan ekonomi ini menghilangkan berbagai hambatan dan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Melakukan penyederhanaan dalam hal perizinan.
- Melakukan penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan.
- Mempercepat pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- Diskresi dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dan perlindungan hukum.
- Memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan percepatan proyek strategis nasional.
Meningkatkan berbagai instrumen investasi, khususnya di sektor properti.
Kebijakan ekonomi ini didorong dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan. Kebijakan ini lebih ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Mengembangkan ekonomi makro.
Kebijakan ekonomi ini memperhatikan stabilitas fiskal dan moneter, percepatan belanja, dan penguatan neraca pembayaran yang ditujukan untuk penciptaan kondisi ekonomi yang kondusif.
Lihat jawaban lengkap
Apa saja contoh kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian?
Kebijakan ekonomi adalah usaha-usaha yang berisi keputusan yang telah diambil untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian suatu negara. Berbagai masalah ekonomi yang sering muncul pada suatu negara adalah terkait pertumbuhan ekonomi, adanya ketidakstabilan kegiatan ekonomi, adanya masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran, lajunya tingkat inflasi, serta adanya ketidakseimbangan neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran.
Secara umum kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekonomi mikro dan kebijakan ekonomi makro, Kebijakan ekonomi bisa berupa kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi internasional, Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah Indonesia dari setiap masa pemerintahan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian.
Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Soekarno
Perubahan Bank Java menjadi Bank Indonesia.
Kebijakan ini dilakukan pada tahun 1953. Perubahan nama ini memiliki tujuan untuk menghilangkan unsur kolonial, khususnya pada sistem perbankan di Indonesia.
Mengamankan segala usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kebijakan ini dibuktikan dengan adanya balai gadai, pengelolaan di sektor listrik, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Soeharto
Kebijakan terkait stabilitas ekonomi.
Untuk menciptakan stabilitas ekonomi dilakukan dengan cara menekan inflasi, penyediaan kebutuhan pangan dan sandang, serta penyediaan lapangan pekerjaan.
Peningkatan kemampuan ekonomi dalam negeri.
Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam negeri, pemerintah mengurangi ketergantungan di sektor minyak dan gas (migas) dan meningkatkan ekspor di sektor non migas. Melalui kebijakan ini, pemerintah juga memperhatikan pemerataan dari hasil-hasil pembangunan dan melancarkan proses transisi perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri.
Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia.
Kebijakan ini dilakukan supaya Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kefokusan dalam masalah perekonomian. Hal ini dikarenakan peran Bank Indonesia adalah bisa mempengaruhi pasar uang, likuiditas bank swasta, dan tingkat bunga. Beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah: a.
Meningkatkan nilai tukar rupiah.
Kebijakan ini cukup berhasil, karena pada tahun 1998 tepatnya di lima bulan pertama nilai tukar rupiah terhadap dolar berfluktuasi (naik turun) antara Rp 9.200,- sampai Rp 10.000,-. Namun di akhir-akhir masa pemerintahan B.J. Habibie, nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat sebesar Rp 6.500,-. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Kebijakan moneter.
Instrumen kebijakan moneter yang dijalankan membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tingkat inflasi menurun, dan rendahnya tingkat suku bunga. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
Dengan dilakukannya kebijakan ini menghasilkan peningkatan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sebanyak 0,5 persen. Hasil lainnya juga terlihat pada peningkatan rasio pajak non migas. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Mengurangi subsidi.
Pada masa ini, subsidi BBM dikurangi, sehingga harga BBM naik.
Pemberian bantuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.
Kebijakan ini memuat program-program seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan pemberian bantuan untuk pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Joko Widodo
Mendorong daya saing industri dalam negeri dengan cara deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.
Tujuan dilakukannya deregulasi adalah sebagai berikut: a. Untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri, menghapus distorsi industri yang konsumen rasakan, beban regulasi dan birokrasi dihapus.b. Untuk menghilangkan gap daya saing industri yang berupa adanya sistem upah, penurunan harga gas, adanya BBG untuk para nelayan, percepatan izin investasi angkutan listrik, trade financing, dan logistic center,c.
Mempercepat proyek dalam negeri yang bersifat strategis.
Kebijakan ekonomi ini menghilangkan berbagai hambatan dan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Melakukan penyederhanaan dalam hal perizinan.
- Melakukan penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan.
- Mempercepat pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- Diskresi dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dan perlindungan hukum.
- Memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan percepatan proyek strategis nasional.
Meningkatkan berbagai instrumen investasi, khususnya di sektor properti.
Kebijakan ekonomi ini didorong dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan. Kebijakan ini lebih ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Mengembangkan ekonomi makro.
Kebijakan ekonomi ini memperhatikan stabilitas fiskal dan moneter, percepatan belanja, dan penguatan neraca pembayaran yang ditujukan untuk penciptaan kondisi ekonomi yang kondusif.
Lihat jawaban lengkap
Apa itu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi?
Menyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah sejumlah aturan, penetapan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara. Foto: Ronny S.
Lihat jawaban lengkap
Apa tujuan dari kebijakan ekonomi?
Tujuan dari kebijakan – kebijakan ekonomi tersebut ialah untuk mengatur sistem perekonomian suatu negara sehingga dapat mencapai kemakmuran. Kebijakan ekonomi secara umum mencakup pasar, tenaga kerja, aset kepemilikan negara, otonomi daerah, serta intervensi pemerintah dalam menentukan arah perekonomian suatu negara.
Lihat jawaban lengkap
Apa peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi?
Dikutip dari buku Peran Pelaku Ekonomi Dalam Kegiatan Ekonomi yang ditulis oleh Wiwit Yuliana, dalam sistem perekonomian negara Indonesia, pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi. Peran pokok pemerintah dalam kegiatan ekonomi ialah menetapkan sejumlah kebijakan – kebijakan di bidang ekonomi.
Lihat jawaban lengkap
