Mengapa Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Uang Ori?

S etiap tanggal 30 Oktober, seluruh Insan Kementerian Keuangan memperingati Hari Oeang Republik Indonesia atau HORI, Tiga puluh Oktober merujuk pada tanggal berlakunya Oeang Republik Indonesia ( ORI ) secara sah, yaitu mulai tanggal 30 Oktober 1946 pukul 00.00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946.

Sebagian dari kita pasti sudah pernah membaca sejarah mengenai ORI, namun tidak ada salahnya untuk sedikit mengulang kembali, apalagi pasti banyak juga diantara kita yang belum pernah membaca sama sekali mengenai sejarah ORI. Tulisan ini akan coba menyegarkan kembali ingatan kita akan ORI yang kita peringati setiap tahun dengan berbagai kegiatan dan kegembiraan Bentuk Kedaulatan Ekonomi ORI mulai berlaku pertama kali pada tanggal 30 Oktober 1946, meskipun demikian bila kita lihat pada lembaran ORI pertama, tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945.

Hal ini menunjukkan banyaknya kendala dalam dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI, Pada s aat pertama kali diterbitkan, ORI tidak dapat langsung didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia akibat adanya gangguan-gangguan dari Belanda atas peredaran ORI,

Hal ini terjadi karena Belanda yang mencoba untuk kembali berkuasa masih menduduki sebagian wilayah Indonesia, b ahkan NICA ( Netherlands Indies Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda ) mengeluarkan mata uang NICA pada tanggal 6 Maret 1946 sebagai tandingan ORI, yang pada akhirnya menambah inflasi dan melanggar kedaulatan Indonesia.

ORI diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai identitas dan bentuk kedaulatan ekonomi, serta salah satu upaya untuk menyehatkan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami inflasi tinggi. ORI diterbitkan untuk menggantikan mata uang yang sebelumnya diterbitkan oleh Pe merintah Belanda dan Jepang, sebagai salah satu bentuk perlawanan Indonesia.

ORI dibuat dalam desain dan bahan kertas yang sederhana tetapi mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Pada kenyataan n ya semua hambatan tersebut tidak menyurutkan semangat rakyat untuk mendukung penggunaan ORI di wilayah Indonesia.

Rakyat berjuang untuk mengedarkan ORI di wilayah Indonesia dan memasukkan ORI ke daerah yang diduduki Belanda dengan berbagai siasat. Rakyat juga tidak mau menggunakan mata uang yang diterbitkan NICA dan lebih memilih menggunakan ORI dalam bertransaksi.

ORI Djokjakarta dan ORI Daerah atau ORIDA Dimasa awal-awal kemerdekaan yang penuh tantangan, beberapa kali Ibukota Republik berpindah tempat. Dari Jakarta ke Yogyakarta, dan ketika Yogyakarta diduduki muncul Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Selain dicetak di Jakarta, ORI juga sempat dicetak di Yogyakarta ketika terjadi perpindahan sementara I bukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogjakarta pada tahun 1946 -1948 sebagai akibat dari serbuan gencar Belanda ke Jakarta.

Oleh karena itu, pada ORI nominal Rp25,- tahun 1947 tertulis kota Djokjakarta yang mengacu pada kota tempat pencetakan uang dan tanggal penerbitan uang. Karena sulit nya mengedarkan ORI ke wilayah tertentu, beberapa P emerintah D aerah berinisiatif meminta izin kepada P emerintah P usat untuk menerbitkan mata uang sendiri yang berlaku terbatas di daerah tersebut dan bersifat sementara yang disebut dengan ORI Daerah atau ORIDA.

1. Meskipun munculnya ORIDA sebenarnya kurang pas bagi Indonesia sebagai kesatuan fiskal, namun situasi yang tidak ideal pada saat itu membuat Pemerintah Pusat menyetujui terbitnya beberapa ORIDA.
2. ORIDA ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan uang tunai yang beredar sekaligus mencegah penggunaan mata uang terbitan Belanda dan Jepang.

ORIDA yang sempat terbit pada saat itu antara lain ORIPSU di Sumatera Utara, ORITA di Tapanuli, ORIDABS di Banten, ORIBA di Banda Aceh, dan beberapa ORIDA lain, ORIDA pertama di Indonesia adalah ORIPS (Oeang Republik Indone si a Provinsi Sumatera) dengan emisi pertama tertanggal 11 April 1947.

Adapun ORIDA pertama di pulau Jawa adalah ORIDA Banten dengan emisi tertanggal 15 Desember 1947. Saat agresi militer Belanda I melanda Sumatera, kegiatan pencetakan ORIPS dipindah dari Tapanuli ke Bukittinggi, hal ini dilakukan untuk menghindari penguasaan mesin-mesin percetakan uang oleh tentara Belanda.

Dari Bukittinggi, percetakan uang ini mampu menyuplai kebutuhan ORIPS di berbagai wilayah di pulau Sumatera. Berlakunya Uang Rupiah S alah satu hasil dari perjanjian Konferensi Meja Bundar adalah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

• Emudian dibentuk negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan beberapa negara bagian di beberapa wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Belanda.
• Sebagai upaya untuk menyeragamkan uang di wilayah Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 1 Januari 1950 Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang federa l.

Mulai 27 Maret 1950 dilakukan penukaran ORI dan ORIDA dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh De Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia), Sejalan dengan masa Pemerintah RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu hingga 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali,

Pelajaran Yang Bisa Dipetik Dari kisah perjalanan ORI tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan jalan perang dan diplomasi tetapi juga dengan jalan ekonomi. Kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan mempunyai peranan penting meneruskan perjuangan bangsa dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dalam bidang ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi yang kita emban.

Perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia dalam bidang ekonomi tidak hanya dilakukan oleh pegawai di kantor pusat. Pegawai di kantor daerah juga turut berperan dan berkontribusi dalam perjuangan tersebut. Peran Kantor Wilayah dan KPKNL sangatlah penting untuk mendistribusikan pelayanan Kementerian Keuangan ke seluruh wilayah Indonesia.

• Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akan selalui ditemui kendala dan masalah.
• Namun jangan menyerah untuk mencari solusi dan alternatif lain untuk menyelesaikan tugas yang diemban.
• Semoga peringatan HORI ini menjadi pengingat kita untuk bersemangat berkontribusi bagi bangsa dan negara baik kita bertugas di kantor pusat maupun di kantor daerah dengan tujuan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.

Bentuk kontribusi kita bisa berupa hal-hal sederhana yang kita lakukan. Tidak semua pahlawan memegang bambu runcing dan senapan, ada pula pahlawan yang memegang laptop, -Yusuf Eko Susilo, Dit. KND dan Rachmadi, Kanwil DJKN Aceh- Referensi https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sejarah-oeang/
Lihat jawaban lengkap

Mengapa pemerintah mengeluarkan uang ORI?

ORI atau Oeang Republik Indonesia merupakan bentuk keuangan resmi pertama dari rupiah Indonesia yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Peredaran uang ini diharapkan menekan keberadaan rupiah jepang yang makin tidak bernilai, dan gulden Belanda yang diedarkan oleh NICA.

• Dengan demikian tujuan dikeluarkannya ORI adalah untuk mencegah peredaran mata uang lain dan menegaskan wibawa pemerintah Republik Indonesia.
• ORI atau Oeang Republik Indonesia merupakan bentuk keuangan resmi pertama dari rupiah Indonesia yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan.

Peredaran uang ini diharapkan menekan keberadaan rupiah jepang yang makin tidak bernilai, dan gulden Belanda yang diedarkan oleh NICA. Dengan demikian tujuan dikeluarkannya ORI adalah untuk mencegah peredaran mata uang lain dan menegaskan wibawa pemerintah Republik Indonesia.
Lihat jawaban lengkap

Kapan pemerintah mengeluarkan ORI?

Lahirnya ORI – Anggota-anggotanya yang terjun dan turut andil dalam lahirnya ORI terdiri dari Kementerian Keuangan yaitu H.A. Pandelaki & R. Aboebakar Winagoen dan E. Kusnadi, Kementerian Penerangan yaitu M. Tabrani, BRI yaitu S. Sugiono, dan wakil-wakil dari Serikat Buruh Percetakan yaitu Oesman dan Aoes Soerjatna.

Dilansir dari kpud-malangkota.go.id, sejak Januari 1946 akhirnya pencetakan ORI dikerjakan setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Namun pada Mei 1946, karena alasan situasi keamanan mengharuskan pencetakan ORI di Jakarta dihentikan dan terpaksa dipindahkan ke daerah-daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo.

Baca juga : Pemerintah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,85 Persen Lantaran hal ini lah saat ORI pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946 yang bertandatangan di atas ORI adalah A.A Maramis. Walaupun sejak November 1945 ia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Akhirnya ORI resmi beredar saat jabatan Menteri Keuangan ditempati oleh Sjafruddin Prawiranegara di bawah Kabinet Sjahrir III. Terbitnya ORI pada tanggal 30 Oktober 1946 menjadi momentum sejarah bagi Bangsa Indonesia. Secara historis dan filosofis ORI menjadi alat pemersatu bangsa sekaligus sebagai lambang identitas kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini,
Lihat jawaban lengkap

Setiap daerah menerbitkannya orida Apa tujuan dari tindakan tersebut?

Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan Salah satu sektor yang diperbaiki oleh pemerintah Republik Indonesia saat itu adalah sektor perekonomian. Perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Republik Indonesia terbentuk, kondisi perekonomian Indonesia masih kacau.

1. Berbagai permasalahan seperti hiperinflasi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara.1.
2. Ebijakan untuk Mengatasi Hiperinflasi Salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi.
3. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan.

Kondisi tersebut disebabkan peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli barang. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang karena belum memiliki mata uang pengganti.

• Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.a.
• Pinjaman Nasional Kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan.
• Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional.

Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna menyalurkan pinjaman.

• Banyak rakyat Indonesia yang mendukung kebijakan ini.
• Rakyat dengan sukarela pergi ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian untuk mengumpulkan uang dan dipinjamkan kepada negara.
• Pada tahap pertama, pinjaman nasional berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp.500.000.000.00.b.
• Mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) Ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri.

Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama yang dikenal dengan nama Oeang Repoeblik Indonesia(ORI). Mata uang ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs satu per seribu.

Setiap seribu mata uang Jepang bernilai satu Rupiah ORI. Pemerintah juga membatasi bahwa setiap keluarga hanya boleh memilik Rp.300.00 dan bagi yang tidak berkeluarga Rp.100.00. Sejak saat itu, mata uang Belanda dan Jepang yang beredar dinyatakan tidak berlaku lagi. Peredaran uang ORI mulai mengalami permasalahan sejak Agresi Militer I dan Agresi Militer II Belanda.

Dalam agresi militer tersebut setiap daerah di Indonesia mengeluarkan banyak biaya untuk perang. Sementara itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai mengalami kesulitan sejak intensifnya serangan Belanda. Oleh karena itu, muncul inisiatif dari setiap pemimpin daerah untuk menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA).

Tindakan tersebut disetujui oleh pemerintah pusar dan dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah kekurangan pasokan uang tunai karena sulitnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Tindakan mencetak uang daerah tersebut salah satunya dilakukan oleh Teuku Moh. Hassan, Gubernur Sumatra yang mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Soematra (OERIPS) pada tanggal 12 Desember 1947.c.

[HISTORY TELLING] Sejarah Oeang Republik Indonesia (ORI)

Membentuk Bank Negara Indonesia Keluarnya ORI ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. Masalah tersebut disebabkan peredaran ORI dalam masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia.

1. Selanjutnya, pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946.
2. Pendirian BNI berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Djojohadikusumo pada bulan Juli 1946.
3. Bank Negara Indonesia (BNI 46) dikelola oleh pemerintah Indonesia dibawah menteri keuangan Syafruddin Prawiranegara.

Sebagai direktur diangkat Margono Djojohadikusumo dan wakil direktur Sabaroedin. Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, BNI juga bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing.2.

Menembus Blokade Ekonomi Belanda Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berambisi ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Keinginan untuk menguasai Indonesia terlihat jelas ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Dalam pelaksanaannya, Belanda memusatkan blokade di jalur perdagangan laut.

Tujuan Belanda untuk melakukan blokade ekonomi sebagai berikut.a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.b. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing.

Dengan adanya blokade ekonomi ini, Belanda berharap keadaan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia memburuk sehingga rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Dalam keadaan demikian, Belanda akan mudah mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dengan berbagai usaha.

Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut.a. Melaksanakan Diplomasi Beras Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melaksanakan diplomasi beras ke India. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif Perdana Menteri Sultan Sjahrir.

Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengalami surplus beras sekitar 200.000-400.000 ton. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan mengirim bantuan beras 500.000 ton kepada India. Bagi Indonesia, bantuan beras ke India tersebut mengandung muatan politis.

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan rekan yang mengakui keberadaannya. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India membuat India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam forum internasional.b.

1. Membentuk Lembaga Banking and Trading Company (BTC) Usaha menembus blokade ekonomi juga dilakukan dengan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri.
2. Usaha tersebut dilakukan dengan Banking and Trading Company (BTC) yang dikenal dengan sebutan Badan Pusat Jual Beli.
3. Organisasi tersebut diketuai oleh Dr.

Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan putra dari Margono Djojohadikusumo dan diwakili Dr. Ong Eng Die yang merupakan ahli hukum asal Manado. BTC berperan sebagai agen perusahaan pemerintah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia.

BTC juga berperan melakukan kegiatan ekspor impor. Hasil-hasil bumi indonesia dibeli BTC dari rakyat. Selanjutnya, barang-barang tersebut diperjualbelikan ke luar negeri dengan sistem barter. Dari sistem tersebut, pemerintah Indonesia memperoleh alat-alat keperluan kantor, alat-alat industri, obat-obat, dan perlengkapan militer.

Hubungan dagang yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai meluas seiring dengan perkembangan BTC. Melalui BTC, pemerintah Indonesia berhasil melakukan hubungan dagang dengan salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu Isbrantsen Inc. Perusahaan Amerika Serikat tersebut akhirnya mengirim kapal Martin Behrmann untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon.

1. Pada tanggal 7 Februari 1947, kapal Martin Behrmann berangkat dengan muatan hasil bumi Indonesia menuju New York.
2. Mengetahui hal tersebut, Belanda mengerahkan angkatan lautnya dan menghentikan kapal Martin Behrmann di pelabuhan Tanjung Priok.c.
3. Membentuk Indonesia Office (Indoff) Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office (Indoff) di Singapura pada tahun 1947.

Pembentukan Indoff ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatra sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Sumatra dipilih karena Sumatra merupakan daerah yang sejak dahulu menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional. Hasil-hasil bumi Sumatra merupakan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional.

1. Wilayah perairan Sumatra yang luas juga menyulitkan Belanda melakukan pengawasan secara ketat.
2. Indonesia Office (Indoff) dipimpin oleh Mr.
3. Oetojo Ramelan dan dibantu Soerjono Darusman, Mr.
4. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dan Dr. Soeroso.
5. Indoff bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia.

Selain itu, Indoff secara rahasia berfungsi sebagai pengendali upaya menembus blokadi Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan bantuan Angkatan Laut Republik Indonesia dan pemerintah daerah penghasil barang ekspor. Salah satu upaya Indoff adalah mengirim karet secara diam-diam dari pelabuhan Belawan, Medan menuju Singapura.d.

• Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di luar negeri dengan nama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro.
• Ementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri bertugas membeli senjata dan perlengkapan perang.

Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut antara lain John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Tokoh-tokoh tersebut berperan besar dalam upaya menembus blokade laut yang dilakukan Belanda.3. Konferensi Ekonomi Pada awal kemerdekaan, pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu.

Oleh karena itu, pada bulan Februari 1946 pemerintah mengadakan Konferensi Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo. Konferensi Ekonomi dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi masalah perekonomian. Konferensi Ekonomi tersebut dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat.

Dalam konferensi Ekonomi tersebut dihasilkan keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi. Selanjutnya, perubahan organisasi Pengawasan Makanan Rakyat menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.

Sudarsono. Organisasi tersebut merupakan awal berdirinya Badan Urusan Logistik (Bulog). Keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Ekonomi berlanjut hingga Konferensi Ekonomi kedua di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Agenda Konferensi Ekonomi kedua membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia.

Dalam Konferensi Ekonomi kedua tersebut Wakil Presiden Moh. Hatta mengusulkan adanya rehabilitasi pabrik gula karena gula merupakan komoditas ekspor penting yang harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan gagasan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1946 tanggal 21 Mei 1946 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dengan status perusahaan Negara di bawah pimpinan Notosudirjo.

Selanjutnya, muncul Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).4. Planning Board Pemerintah Indonesia membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Planning Board dibentuk atas usul Menteri Kemakmuran A.K. Gani. Lembaga yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu.

Pada awalnya dihasilkan keputusan mengenai rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun. Dalam perkembangannya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Sesudah badan perancang ini bersidang. Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai berikut.a. Pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda.b. Bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.c. Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia.d.

Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda. Pada bulan April 1947 Badan Perancang Ekonomi ini berubah menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi.

• Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun yang disepakati memiliki beberapa prioritas seperti bangunan-bangunan umum l, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara.
• Akan tetapi, pelaksanaan rencana tersebut baru terealisasi pada tahun 1957.5.
• Plan Kasimo Indonesia merupakan negara agraris.

Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Melihat kondisi tersebut, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mencetuskan kebijakan yang disebut Plan Kasimo. Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan.

Plan Kasimo akhirnya terlaksana melalui Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950). Adapun pokok-pokok Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut.a. Perluasan kebun bibit dan padi unggul.b. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian.c. Penanaman kembali tanah kosong.d. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.6.

Persatuan Tenaga Ekonomi Beberapa bulan sebelum kekalahan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia mengadakan beberapa kali rapat membahas perekonomian bangsa. Dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 6-8 April 1945, Moh.

• Hatta mencetuskan ide mengenai ekonomi kerakyatan sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia.
• Ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai ekonomi koperasi.
• Dari gagasan ekonomi kerakyatan pula muncul gagasan mengenai pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi.
• Persatuan Tenaga Ekonomi terbentuk pada bulan September 1945 di Jakarta dengan ketua Basyaruddin Rahman Motik.

Tujuan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi yaitu menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta untuk memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selain itu, Persatuan Tenaga Ekonomi berupaya melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Lihat jawaban lengkap

Siapa yang memberlakukan ORI?

Pada masa awal kemerdekaan, AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI. Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi.

• Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA.
• Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya.
• Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI.
• Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI.
• Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah RI dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI.

Jadi,jawabannya adalah A. – Pada masa awal kemerdekaan, AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI.

• Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi.
• Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA.
• Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya.
• Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI.

Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah RI dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI. Jadi,jawabannya adalah A.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa pemerintah Indonesia tidak berani melarang beredarnya mata uang asing di awal kemerdekaan?

Peredaran mata uang Jepang yang mengakibatkan inflasi tidak dilarang pada masa awal kemerdekaan karena pemerintah belum mempunyai uang sendiri. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pada awal kemerdekaan negara belum dapat mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna.

Negara masih menghadapi tantangan dari hambatan. Tantangan dan hambatan tersebut berasal dari luar negeri seperti kedatangan tentara Sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang Indonesia dan keingirian Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Adapun perkembangan perekonomian pada awal kemerdekaan sangat sulit.

Penyebabnya adalah adanya inflasi yang sangat tinggi. Terjadinya inflasi disebabkan oleh beredarnya mata uang masa Pendudukan Jepang yang jumlahnya tidak terkendali. Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang masa Pendudukan Jepang yang tidak terkedali jumlahnya.

Keadaan itu semakin bertambah parah setelah tentara Sekutu menduduki kota besar dan menguasai bank. Dari beberapa bank tersebut diedarkan uang cadangan untuk membiayai operasi yang mereka lakukan. Saat itu pemerintah Republik Indonesia tidak berani melarang beredarnya mata uang Jepang karena memang belum mempunyai mata uang sendiri sebagai alat tukar.

Untuk sementara waktu pemerintah Republik Indonesia menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Pendudukan Jepang. Kelompok,masyarakat yang paling menderita akibat adanya inflasi adalah petaniHal tersebut disebabkan pada masa Pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.

Peredaran mata uang Jepang yang mengakibatkan inflasi tidak dilarang pada masa awal kemerdekaan karena pemerintah belum mempunyai uang sendiri. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pada awal kemerdekaan negara belum dapat mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna. Negara masih menghadapi tantangan dari hambatan.

Tantangan dan hambatan tersebut berasal dari luar negeri seperti kedatangan tentara Sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang Indonesia dan keingirian Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Adapun perkembangan perekonomian pada awal kemerdekaan sangat sulit.

• Penyebabnya adalah adanya inflasi yang sangat tinggi.
• Terjadinya inflasi disebabkan oleh beredarnya mata uang masa Pendudukan Jepang yang jumlahnya tidak terkendali.
• Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang masa Pendudukan Jepang yang tidak terkedali jumlahnya.
• Eadaan itu semakin bertambah parah setelah tentara Sekutu menduduki kota besar dan menguasai bank.

Dari beberapa bank tersebut diedarkan uang cadangan untuk membiayai operasi yang mereka lakukan. Saat itu pemerintah Republik Indonesia tidak berani melarang beredarnya mata uang Jepang karena memang belum mempunyai mata uang sendiri sebagai alat tukar.
Lihat jawaban lengkap

Bagaimana peran ORI pada awal kemerdekaan?

Abstract – Perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, tidak hanya membutuhkan tenaga, taktik, dan strategi, tetapi juga membutuhkan dana untuk membiayai perjuangannya. Selain itu, dalam suasana kacau akibat perang, kebutuhan bahan pokok masyarakat Indonesia tetap harus dipenuhi.

1. Pada masa awal kemerdekaan, situasi ekonomi Indonesia dalam kondisi yang sangat kacau.
2. Masalah ekonomi tersebut bukan hanya menyangkut masalah moneter/ uang saja, tetapi juga masalah politik dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Ekacauan situasi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, bersumber pada beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali.

Hal tersebut mengakibatkan hiperinflasi, atau laju inflasi sangat tinggi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat banyak, ditambah lagi pihak Belanda juga mengeluarkan uang baru yang disebut uang NICA, sebagai uang yang berlaku di daerah pendudukan.

1. Pada masa awal kemerdekaan, kebijakan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam bidang moneter berfokus pada tujuan untuk menghentikan inflasi tersebut.
2. Ebijakan yang diambil adalah dengan melakukan sanering uang, yaitu tindakan pemerintah untuk menghilangkan kondisi mata uang tidak sehat yang beredar dalam masyarakat, dengan cara memperbaharui nilai mata uang atau menggantinya dengan mengeluarkan uang baru.

Oleh karena itu, Pemerintah RI mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia (Uang ORI). Tindakan Pemerintah RI pada mulanya mengeluarkan ketetapan jenis uang yang dianggap berlaku, karena belum memiliki mata uang sendiri. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan Pinjaman Nasional, dan Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank, untuk menarik uang dari peredaran sebagai tahap persiapan pengeluaran Uang ORI.

• Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 30 Oktober 1946, Uang ORI mulai diedarkan.
• Dasar hukum pengeluaran Uang ORI adalah Undang-Undang no.17 th.1946 dan Undang-Undang no.19 th.1946.
• Secara politis Uang ORI memiliki arti penting sebagai lambang kemerdekaan dan alat perjuangan revolusi.
• Secara ekonomis Uang ORI adalah langkah awal pengemban sistem moneter, yang menunjukkan Pemerintah RI mampu mengeluarkan alat pembayaran yang sah, dan dipercaya oleh rakyat Indonesia.

Suatu simbol yang menegaskan bahwa Pemerintah RI telah mampu, dan berdaulat secara penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Item Type:	Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords:	Sejarah Uang, Oeang Repoeblik Indonesia, Revolusi Kemerdekaan
Subjects:	D History General and Old World > DS Asia > Indonesian History H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Fakultas:	Fakultas Ilmu Sosial > Ilmu Sejarah, S1
Depositing User:	Users 7 not found.
Date Deposited:	21 Nov 2018 18:43
Last Modified:	05 Apr 2019 14:23
URI:	http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/31693

Lihat jawaban lengkap

Kapan ORI 2022 terbit lagi?

Ilustrasi Muslimah investor yang gembira karena mendapatkan cuan dari investasinya di SBN Ritel syariah dan berencana investasi di ST009. (Shutterstock) Bareksa.com – Pemerintah resmi menutup masa penawaran Obligasi Negara Ritel (ORI) pada Kamis (20/10/2022) pukul 10.00 WIB.

Pasca ORI022, pemerintah akan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri apa di sisa tahun ini? Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan rencana penerbitan SBN Ritel tahun ini masih berjalan sesuai rencana awal.

Tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan 6 seri SBN Ritel dengan 5 di antaranya sudah diterbitkan. Lima SBN Ritel yang sudah diterbitkan pemerintah yakni Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI021 dengan masa penawarannya pada 24 Januari hingga 17 Februari 2022.

• Lalu, ada Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR016 yang telah ditawarkan pada 25 Februari 2022 hingga 17 Maret 2022.
• Emudian Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR011, dengan masa penawaran 25 Mei – 16 Juni 2022.
• Pemerintah kembali menerbitkan SBN Ritel pada 19 Agustus 2022 yakni Sukuk Ritel (SR) seri SR017 dengan masa penawaran hingga 14 September 2022.

Lalu ORI022 dengan masa penawaran 26 September hingga 20 Oktober 2022. Adapun SBN Ritel seri terakhir yang akan ditawarkan pada tahun ini adalah Sukuk Tabungan (ST) seri ST009, rencananya akan diterbitkan pada bulan depan atau November 2022. ” Insya Allah masih sesuai schedule,” kata Deni kepada Bareksa, Rabu (19/10/2022).

Jadi, dari total 6 seri SBN Ritel di 2022, ada empat seri yang bersifat tradable dan dua seri non-tradable, Kemudian, menurut pengelolaan, ada 3 SBN Ritel syariah atau SBSN dan 3 SBN Ritel konvensional. ​ Enam seri SBN Ritel bisa dibeli secara online melalui mitra distribusi, salah satunya Bareksa. Untuk Kamu yang belum memiliki akun SBN di Bareksa, sebaiknya segera mendaftar sekarang agar bisa ikut masa penawaran SBN Ritel selanjutnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman sebelumnya menyampaikan salah satu tujuan penerbitan SBN Ritel adalah sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. “Dengan jangka waktu atau tenor antara 2-3 tahun, SBN Ritel dapat dipergunakan untuk mempersiapkan dana pendidikan serta pensiun yang berjangka menengah dan panjang dengan re-investasi SBN Ritel yang jatuh tempo,” kata Luky kepada Bareksa.

1. Siap dapat cuan sekaligus bantu negara siapkan modal untuk pembangunan nasional? Investasi SBN Ritel di Bareksa ya.
2. Martina Priyanti/AM) *** Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara? Investasi Sekarang PT Bareksa Portal Investasi atau Bareksa.com adalah platform e-investasi terintegrasi pertama di Indonesia, yang ditunjuk menjadi mitra distribusi (midis) resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel atau SBN Ritel secara online.

Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja. Bareksa telah mendapatkan penghargaan sebagai midis SBN terbaik selama tiga tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan terbaru yang diterima adalah penghargaan sebagai Midis SUN dengan Kinerja Terbaik 2020 dan Midis SBSN dengan Kinerja Terbaik Kategori Fintech 2021. Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi di SBN Ritel ? Segera daftar melalui aplikasi Bareksa sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP (opsional).

Bagi yang sudah punya akun Bareksa untuk reksadana, lengkapi data berupa rekening bank untuk mulai membeli SBN Ritel di Bareksa.
Lihat jawaban lengkap

Apa tujuan mata uang?

Mata Uang – Pengertian, Jenis dan Contohnya | Tokopedia Kamus Bagikan “Satuan uang suatu negara.” Kamus Besar Bahasa Indonesia “Uang beredar dalam bentuk uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah (currency).” Otoritas Jasa Keuangan Mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara.

• Sebuah negara memiliki mata uangnya masing-masing.
• Walaupun beberapa negara memiliki jenis mata uang yang sama.
• Misalnya, di Indonesia, mata uangnya adalah Rupiah, sedangkan di Jepang mata uangnya adalah Yen.
• Sedangkan negara yang menggunakan mata uang yang sama misalnya Amerika, Ekuador, Kamboja, Panama, dan Kawasan Samudera Hindia Britania.

Fungsi dari mata uang sama dengan uang pada umumnya yaitu sebagai alat tukar. Perbedaannya adalah nilainya. Setiap mata uang memiliki nilai tukar yang berbeda-beda. Misalnya 1 US Dolar memiliki nilai sebesar 14.000 ke mata uang Rupiah. Hal tersebut ditentukan oleh beberapa faktor.

Tingkat Inflasi, Sebuah negara yang tingkat kemakmurannya tinggi, inflasinya akan rendah. Sehingga nilai tukar uangnya akan menguat. Tingkat Suku Bunga, Suku bunga juga terkait dengan inflasi. Pemerintah akan menaikan suku bunga saat terjadi inflasi. Akibatnya para investor asing akan tertarik untuk kembali melakukan investasi di negara tersebut. Sehingga nilai tukar mata uang akan stabil kembali. Neraca Perdagangan, Neraca perdagangan didasarkan oleh hasil pembayaran ekspor-impor suatu negara. Negara yang mendapatkan hasil lebih besar dari negara partner-nya mata uangnya akan menguat. Utang Publik, Utang publik juga bisa menentukan nilai tukar mata uang. Negara yang memiliki utang tinggi, mata uangnya akan melemah. Ekspor – Impor, Jika ekspor di suatu negara lebih besar daripada impor, sudah dipastikan mata uang dari negara tersebut akan menguat. Kondisi Ekonomi dan Politik, Kondisi ekonomi dan politik suatu negara berdampak pada nilai tukar mata uangnya. Ini terkait akan investor yang akan melakukan investasi. Investor akan memilih negara dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Kontrol Pemerintah, Kebijakan pemerintah juga merupakan faktor penentu dalam nilai tukar mata uang sebuah negara.

: Mata Uang – Pengertian, Jenis dan Contohnya | Tokopedia Kamus
Lihat jawaban lengkap

Kapan ORI dan orida di Tarik peredaran?

Sejarah ORI, Mata Uang Indonesia Pertama Sebelum Jadi Rupiah Jakarta – Setiap negara di dunia pasti memiliki masing-masing sebagai instrumen pembayaran tunai. Di Indonesia, sebagaimana diketahui, mata uang yang berlaku adalah mata uang rupiah. Namun, jauh sebelum dikenal dengan sebutan rupiah, nama Indonesia awalnya adalah Oeang Republik Indonesia (ORI).

Tapi tahukah kamu bagaimana asal mula kemunculan mata uang pertama di Indonesia ini? ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Pemerintah Indonesia memberlakukan ORI secara resmi sebagai mata uang pertama pada 30 Oktober 1946, setahun setelah kemerdekaan RI. Sejarah berharga ini kemudian disahkan dalam UU RI NO.19 Tahun 1946.

Akan tetapi, penerbitan ORI sendiri ternyata melalui berbagai perjuangan panjang yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa ini. Sebelum disahkannya ORI, Indonesia punya lebih dari satu mata uang yang beredar. Terdiri dari tiga jenis mata uang berasal dari Jepang dan satu jenis dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda.

1. Tiga jenis mata uang dari Jepang disebut Gulden Jepang, Gunpyo dan uang Invasi.
2. Satu jenis mata uang lainnya dari Belanda merupakan keluaran Bank Sentral Hindia Belanda atau De Javasche Bank yang disebut Gulden.
3. Beragamnya saat itu dianggap merugikan perekonomian Indonesia.
4. Maka, dua bulan setelah kemerdekaan, tepatnya pada Oktober 1945, ide mencetak mata uang tunggal Republik Indonesia muncul.

Digagas pertama kali oleh Sjafruddin Prawiranegara, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat (badan legislatif sementara RI/BP-KNIP) yang kemudian menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada waktu itu, Sjafruddin menyodorkan usulannya itu kepada Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta.

• Awalnya Hatta sempat ragu, namun perlahan diyakinkan Sjafruddin hingga akhirnya pemerintah sepakat mencetak uang sendiri.
• Pada 7 November 1945, Menteri Keuangan A.A Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia.
• Panitia tersebut diketuai oleh T.R.B.
• Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Penerangan, Serikat Buruh Percetakan yaitu Oesman dan Aoes Soerjatna.

Pencetakan uang pertama pun akhirnya dimulai. Tepatnya pada Januari 1946 di Jakarta. Lalu, pada Mei 1946, saat situasi keamanan tidak kondusif, pencetakan uang di Jakarta dihentikan. Pencetakan uang itu kemudian beralih ke kota-kota lain, seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo.

Akhirnya, mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00 WIB ORI ditetapkan secara sah sebagai mata uang Indonesia. Dengan penerbitan ORI, pemerintah kemudian menarik uang invasi Jepang dan Hindia Belanda yang beredar. Sebagai gantinya, setiap penduduk diberi Rp 1 sebagai pengganti sisa uang-uang tadi. Secara bersamaa, penarikan mata uang lama terus dilakukan berangsur-angsur lewat pembatasan pemakaian uang dan larangan membawa uang dari dari daerah ke daerah lain.

Namun, pada saat itu peredaranORI belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan selain faktor perhubungan, masalah keamanan juga berpengaruh karena sebagian wilayah Indonesia masih berada di bawah kedudukan Belanda. Hal ini dikarenakan selain faktor perhubungan, masalah keamanan juga berpengaruh karena seb agian wilayah Indonesia masih berada di bawah kedudukan Belanda.

Kedua hal itu membuat pemerintah kewalahan untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Oleh karena itu, mulai tahun 1947 pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Uang tersebut bersifat sementara dan kebanyakan dinyatakan oleh pemimpin setempat sebagai alat pembayaran yang hanya berlaku di tempat tertentu.

Akibatnya, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. Kesulitan melakukan pemisahan data juga terjadi dalam memperkirakan indikator-indikator perekonomian lainnya, seperti neraca perdagangan, posisi cadangan devisa dan keuangan negara.

Beberapa tahun berselang, konferensi meja bundar (KMB) pada 1949 menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebagai upaya untuk menyeragamkan uang di wilayah Republik Indonesia Serikat, pada 1 Januari 1950, ORI dan ORIDA ditarik dari peredaran. Penggantinya adalah uang federal atau rupiah RIS.

Menteri Keuangan Sjafruddin diberi kuasa untuk mengeluarkan uang kertas rupiah RIS tersebut. Mulai 27 Maret 1950 telah dilakukan penukaran ORI dan ORIDA dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh De Javasche Bank. Sejalan dengan masa Pemerintah RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas rupiah RIS juga tidak lama, yaitu hingga 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk kembali.
Lihat jawaban lengkap

Apa itu orida?

JAKARTA – Mengenal Oeang Republik Indonesia Daerah ( ORIDA ). Diketahui, usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki badan keuangan yang mapan. Dilansir Okezone dari berbagai sumber, Jumat (19/8/2022), pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan empat mata uang.

Adapun salah satu mata uang tersebut, yakni uang kertas De Javasche Bank. Namun, pemerintah tetap menyiapkan mata uang yang memiliki identitas Indonesia. Oleh sebab itu, lahirlah Oeang Republik Indonesia (ORI). Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) atau mata uang yang dikeluarkan oleh daerah beredar pada tahun 1947 – 1950.

ORIDA beredar di wilayah Sumatra dan Jawa.
Lihat jawaban lengkap

Apa mata uang yang berlaku pada awal Indonesia merdeka?

Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang.
Lihat jawaban lengkap

Siapa yang mencetak mata uang rupiah?

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

• Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.
• TAHAPAN PENGELOLAAN RUPIAH SESUAI UU NO.7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Perencanaan Uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu.

Dalam melakukan perencanaan jumlah uang yang akan dicetak dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga uang Rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang mempengaruhi.

Tambahan uang kartal yang diedarkan, yaitu tambahan uang kartal yang diperlukan masyarakat sejalan dengan meningkatnya perekonomian. Dalam menentukan tambahan uang kartal yang diedarkan, proyeksi dilakukan dengan memperhatikan asumsi besaran ekonomi makro yang meliputi inflasi, suku bunga, produk domestik bruto dan nilai tukar. Asumsi besaran ekonomi makro tersebut harus dikoordinasikan dengan pemerintah (c.q. Kementerian Keuangan). Selain memperhatikan besaran ekonomi makro, perkiraan tambahan uang kartal yang diedarkan juga mempertimbangkan data historis outflow (uang yang keluar dari Bank Indonesia), inflow (uang yang masuk kembali ke Bank Indonesia), dan karakteristik perekonomian secara spasial. Penggantian uang yang dimusnahkan karena tidak layak edar, yaitu perkiraan jumlah uang yang akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Pemusnahan uang ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagian besar berasal dari setoran bank ( inflow ) yang oleh Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai uang tidak layak edar. Jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan tersebut harus diganti dengan yang baru ( clean money policy ). Menjaga kecukupan persediaan kas Bank Indonesia melalui penetapan Kas Minimum dan Iron Stock Nasional, Kas Minimum adalah persediaan kas yang harus dijaga oleh setiap kantor Bank Indonesia yang memperhatikan faktor kelancaran distribusi uang dan ketersediaan moda transportasi. Saat ini Bank Indonesia menetapkan jumlah Kas Minimum sebesar dua hari rata-rata outfow bulanan untuk Kantor Pusat Bank Indonesia, satu minggu rata-rata outflow bulanan untuk kantor Bank Indonesia di wilayah Jawa, dan 2 minggu rata-rata outflow bulanan untuk kantor Bank Indonesia di wilayah non-Jawa. Sementara itu jumlah Iron stock Nasional ditetapkan sebesar 15% dari Uang Kartal yang Diedarkan (UYD).

Selanjutnya, perencanaan uang Rupiah emisi baru merupakan kegiatan untuk merencanakan desain uang baru, yang meliputi ukuran uang, gambar utama uang, dan unsur pengaman yang akan ditanamkan pada uang baru (ciri-ciri khusus uang), serta bahan uang yang digunakan. Faktor yang dipertimbangkan Bank Indonesia dalam menerbitkan uang emisi baru adalah:

Tingkat pemalsuan uang, yaitu suatu kondisi dimana Bank Indonesia mencermati perkembangan tingkat kualitas temuan uang Rupiah palsu, sejalan dengan perkembangan teknologi digital (antara lain fotokopi berwarna, scanner, dan printer berwarna). Untuk melindungi masyarakat dari dampak pemalsuan uang, Bank Indonesia menerbitkan uang emisi baru untuk menggantikan uang emisi lama yang memiliki potensi dapat dipalsukan dengan kualitas yang baik. Penerbitan uang emisi baru harus dilengkapi dengan unsur pengaman baru yang lebih mampu melindungi uang dari upaya pemalsuan. Nilai instrinsik uang, yaitu nilai atau harga dari bahan yang digunakan untuk membuat uang. Nilai intrinsik uang kertas pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya, sedangkan nilai intrinsik uang logam berpotensi melebihi nilai nominalnya. Oleh karena itu, pertimbangan nilai intrinsik dalam penerbitan uang emisi baru biasanya terkait dengan uang logam. Masa edar uang, yaitu jangka waktu pecahan uang tertentu berlaku sebagai alat pembayaran yang sah yang dimulai sejak uang diterbitkan sampai uang dicabut dan ditarik dari peredaran. Kebutuhan masyarakat akan pecahan baru, dengan mempertimbangkan faktor kegunaan dalam transaksi sehari-hari dan kegunaan dalam menyimpan nilai ( store a value ).

Pencetakan Uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu. Rencana tersebut mencakup rencana jumlah nominal dan jumlah lembar Uang Rupiah kertas, serta rencana jumlah nominal dan keping Uang Rupiah logam.

Sesuai amanat UU Mata Uang, pencetakan Uang Rupiah dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana pencetakan Uang Rupiah. Saat ini Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bidang pencetakan Uang Rupiah.

Namun demikian, dalam hal Perum Peruri tidak sanggup memenuhi permintaan Bank Indonesia, maka pencetakan uang Rupiah dilaksanakan oleh Perum Peruri bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan, akuntabel serta menguntungkan negara.

Dalam melaksanakan pencetakan uang kertas Rupiah, Perum Peruri menerapkan standar operasional prosedur yang berpengaman tinggi untuk menjamin mutu serta keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang, mulai dari proses desain uang, penyediaan bahan kertas uang, tinta maupun proses cetaknya. Selain itu, kewajiban Bank Indonesia dalam proses pencetakan uang adalah menyediakan bahan uang sebesar pesanan cetak ditambah dengan tingkat salah cetak (inschiet).

Oleh karenanya dalam proses pencetakan Bank Indonesia berkordinasi secara intens dengan Perum Peruri untuk menjamin kelancaran proses cetak Perum Peruri, sehingga keseluruhan pesanan cetak dapat diselesaikan Perum Peruri secara tepat waktu. Kualitas hasil pencetakan uang Rupiah sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan uang yang dikirimkan Bank Indonesia ke Perum Peruri.

Oleh karena itu, sebelum dikirimkan ke Perum Peruri bahan uang tersebut harus lolos uji mutu di laboratorium untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengeluaran Uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengeluarkan Uang Rupiah dalam bentuk emisi baru, Uang Rupiah desain baru dan Uang Rupiah khusus ( commemorative currency ). Pengeluaran uang Rupiah baru diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa sehingga masyarakat di seluruh wilayah NKRI dapat mengetahui adanya pengeluaran uang baru oleh Bank Indonesia.

Konsekuensi dari penerbitan uang ini adalah masyarakat dilarang menolak apabila dibayar dengan uang yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sesuai amanat UU Mata Uang, Bank Indonesia telah mengeluarkan 11 pecahan Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.H.

Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2016. Uang tersebut terdiri atas 7 Uang Rupiah kertas dan 4 Uang Rupiah logam. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Tahun, pada tanggal 17 Agustus 2020, Bank Indonesia mengeluarkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia pecahan Rp75.000 tahun emisi 2020 sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan berbagi kebahagiaan kepada rakyat Indonesia.

• Pengedaran Uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Egiatan pengedaran Uang Rupiah mencakup distribusi Uang Rupiah dan layanan kas.
• Egiatan distribusi Uang Rupiah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kas di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia baik dalam bentuk pengiriman uang (remise) dari KPBI ke KPwBI maupun pengembalian uang ( retur ) dari KPwBI ke KPBI.

Sementara itu, kegiatan layanan kas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penarikan dan penyetoran perbankan, termasuk Kas Titipan, serta penukaran uang rusak/cacat/lusuh kepada masyarakat melalui Kas Keliling dan kerja sama dengan perbankan dan/atau instansi lain.

1. ​ Mekanisme distribusi uang Rupiah dilakukan dari Kantor Pusat Bank Indonesia kepada Kantor-kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwDN) yang berfungsi sebagai Kantor Depo Kas (KDK), dan untuk selanjutnya oleh KDK didistribusikan lagi kepada KPwDN lainnya.
2. Moda transportasi utama yang digunakan adalah moda transportasi darat (truk dan kereta api) dan laut (kapal barang dan kapal penumpang).

Dalam kondisi tertentu, moda transportasi udara (pesawat) juga digunakan untuk melakukan distribusi uang oleh Bank Indonesia. Untuk menjaga kelancaran distribusi uang, Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi seperti penyedia moda transportasi dan penyedia pengawalan dan pengamanan jalur distribusi.

Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencabutan dan penarikan uang dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya masa edar suatu pecahan sudah terlalu lama dan adanya perkembangan teknologi unsur pengaman (security features) pada uang.

Di samping itu juga dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan yang ada. Esensi dari pencabutan dan penarikan uang dari peredaran adalah pengumuman Bank Indonesia yang menyatakan bahwa uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI, sehingga masyarakat dapat menolak apabila dibayar dengan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tersebut.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai pencabutan dan penarikan uang yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta membuat pengumuman melalui media massa sehingga masyarakat luas dapat mengetahui adanya pencabutan dan penarikan uang oleh Bank Indonesia.

Uang Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dapat ditukarkan dengan uang Rupiah layak edar sebesar nilai nominalnya. Pemusnahan Uang Rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah.

Bank Indonesia berkomitmen untuk menyediakan uang layak edar bagi masyarakat, yaitu Uang Rupiah yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagai wujud komitmen tersebut, salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia secara rutin adalah kegiatan pemusnahan uang.

Uang yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia merupakan uang yang tidak layak edar baik berupa uang lusuh, uang cacat, uang rusak maupun Uang rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat serta uang yang telah dicabut/ditarik dari peredaran.

• Pemusnahan uang kertas dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara diracik sehingga tidak menyerupai uang kertas, baik dengan menggunakan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK) dan/atau Mesin Racik Uang Kertas (MRUK).
• Sementara itu, pemusnahan uang logam dilakukan dengan cara dilebur atau dengan cara lainnya sehingga tidak menyerupai uang logam.

Sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang, pelaksanaan pemusnahan uang Rupiah oleh Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan Pemerintah. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang berisi teknis pelaksanaan pemusnahan uang Rupiah, termasuk pembuatan berita acara pemusnahan uang Rupiah.
Lihat jawaban lengkap

Untuk mengatasi beredarnya uang yang tidak terkendali di awal merdeka maka pemerintah mengambil langkah dengan melakukan?

Pinjaman Nasional – Kekosongan kas negara yang terjadi menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah RI pun melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini merupakan salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir.
Lihat jawaban lengkap

Apa Nama Uang kertas pertama Indonesia?

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Koleksi rupiah pecahan 50.000 rupiah asli. Uang kertas yang pertama kali digunakan di Nusantara (kini disebut sebagai Indonesia ) adalah surat kredit dari “Rijksdaalder” yang dibawa oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie-VOC) antara tahun 1783 sampai dengan 1811.

Selanjutnya, diikuti dengan uang kertas ” Gulden Hindia Belanda ” pada tahun 1815, dan “Uang Gulden De Javasche Bank ” pada tahun 1827. Uang pecahan yang rendah (dibawah 5 gulden) dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1919-1920 dan 1939-1940, karena pada masa itu kekurangan logam untuk perang. Tetapi, transaksi sehari-hari tetap dilakukan dengan menggunakan uang koin.

Semenjak kependudukan Jepang pada Desember 1941 di Borneo dan Februari 1942 di Jawa dan Sumatra, Jepang mulai menggunakan Oeang Djepang berupa ” Gulden Jepang ” pada 1942 dan ” Roepiah Jepang ” pada 1944. Hal ini, dimaksudkan untuk mengokupasi dan menduduki wilayah Hindia Belanda.
Lihat jawaban lengkap

Apa penyebab kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk?

Kondisi perekonomian negara pada masa awal kemerdekaan masih sangat memprihatinkan, hal ini terlihati dari adanya inflasi yang cukup tinggi. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah.

• Permerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut, mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri.
• Sementara kas pemerintah kosong, waktu itu berlaku tiga jenis mata uang, yaitu De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang.
• Bahkan, setelah NICA datang ke Indonesia juga memberlakukan mata uang NICA.

Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan NICA. Belanda juga terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 Ibu Kota RI pindah ke Yogyakarta.

• Emudian untuk mengatasi keadaan keuangan, pada 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia).
• Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan kondisi perekonomian bangsa Indonesia kacau pada awal kemerdekaan adalah beredarnya empatjenis mata uang, yaitu De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang rupiah Jepang, dan mata uang NICA, adanya blokade yang dilakukan NICA danadanya teror dari pemerintahan Belanda.

– Kondisi perekonomian negara pada masa awal kemerdekaan masih sangat memprihatinkan, hal ini terlihati dari adanya inflasi yang cukup tinggi. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah.

1. Permerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut, mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri.
2. Sementara kas pemerintah kosong, waktu itu berlaku tiga jenis mata uang, yaitu De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang.
3. Bahkan, setelah NICA datang ke Indonesia juga memberlakukan mata uang NICA.

Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan NICA. Belanda juga terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 Ibu Kota RI pindah ke Yogyakarta.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa negara negara tidak menggunakan mata uang yang sama?

Jadi mata uang yang berbeda tiap negara itu karena perbedaan ekonomi setiap bangsa tetapi tidak menutup kemungkinan suatu hari ada mata uang global yang bisa digunakan penduduk dunia.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa ketika bangsa Indonesia terbentuk keadaan perekonomian Indonesia sangat kacau?

Jawaban: banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat karena terdapat 3 jenis mata uang yang berlaku PEMBAHASAN Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa dan awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 oleh Soekarno dan Moh.

1. Hatta. Pada awal masa kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia masih sangat kacau yang disebabkan oleh inflasi yang mencapai 60%.
2. Inflasi yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan disebabkan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat karena terdapat 3 jenis mata uang yang berlaku.
3. Mata uang tersebut, yaitu mata uang Jepang, mata uang gulden de javasche bank, dan mata uang pemerintah Hindia-Belanda.

Jadi, salah satu sumbu inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat karena terdapat 3 jenis mata uang yang berlaku.
Lihat jawaban lengkap

Apa yang menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi pada awal kemerdekaan Indonesia?

Inflasi yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan disebabkanbanyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat karena terdapat 3 jenis mata uang yang berlaku. Mata uang tersebut, yaitu mata uang Jepang, mata uang g ulden de javasche bank, dan mata uang pemerintah Hindia-Belanda.

• Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C.
• Inflasi yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan disebabkan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat karena terdapat 3 jenis mata uang yang berlaku.
• Mata uang tersebut, yaitu mata uang Jepang, mata uang g ulden de javasche bank, dan mata uang pemerintah Hindia-Belanda.

Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk memperbaiki keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan?

Tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut. Melakukan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali selama 40 tahun. Untuk menambah devisa, pelabuhan ekspor dipindahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra.

Mendorong pengusaha swasta yang tergabung dalam persatuan tenaga ekonomi (PTE) untuk aktif menggairahkan perekonomian nasional. Menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Feburari 1946, untuk mencari jalan keluar perbaikan ekonomi. Membuat program Rencana Produksi Lima Tahun atau Kasimo Plan, untuk meningkatkan produksi pertanian.

Mengadakan program rekonstruksi atau resionalisasi angkatan perang untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Jadi, beberapa tindakan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi di awal kemerdekaan adalah melakukan pinjaman nasional, pemindahan pelabuhan ekspor, mendorong pengusaha swasta, dan lain-lain.

Melakukan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali selama 40 tahun. Untuk menambah devisa, pelabuhan ekspor dipindahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra. Mendorong pengusaha swasta yang tergabung dalam persatuan tenaga ekonomi (PTE) untuk aktif menggairahkan perekonomian nasional. Menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Feburari 1946, untuk mencari jalan keluar perbaikan ekonomi. Membuat program Rencana Produksi Lima Tahun atau Kasimo Plan, untuk meningkatkan produksi pertanian. Mengadakan program rekonstruksi atau resionalisasi angkatan perang untuk mengurangi pengeluaran pemerintah.

Jadi, beberapa tindakan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi di awal kemerdekaan adalah melakukan pinjaman nasional, pemindahan pelabuhan ekspor, mendorong pengusaha swasta, dan lain-lain.
Lihat jawaban lengkap

Siapa yang menerbitkan dan mengedarkan uang?

Bank Indonesia Cetak Rupiah Sesuai Kebutuhan Masyarakat Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pencetakan Rupiah sesuai kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia senantiasa memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.

Sebagai bagian dari siklus pengelolaan uang, Bank Indonesia secara rutin melakukan penarikan uang yang tidak layak edar di masyarakat dan menggantikannya dengan uang dalam kondisi layak edar atau yang baru dicetak. Demikian pula, uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dicetak dan diedarkan untuk menggantikan uang tidak layak edar yang ditarik, sehingga tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Dengan siklus tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjaga sesuai kebutuhan. Dengan monitoring yang ketat, Bank Indonesia memastikan bahwa jumlah uang yang ditarik dan dimusnahkan dari waktu ke waktu tidak pernah lebih dari yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat.

Dengan demikian, tidak terdapat tambahan pencetakan dan pengedaran uang dari jumlah yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia meyakini bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengedaran dan penarikan uang Rupiah. Pemusnahan uang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan setiap tahunnya tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sesuai Undang-Undang No.7 Tahun 2011, pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan menunjuk badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah. Bank Indonesia menegaskan bahwa pencetakan uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dilakukan seluruhnya oleh Perum Peruri.

1. Dalam proses pencetakan, Bank Indonesia menyerahkan bahan uang kepada Perum Peruri dalam jumlah tertentu.
2. Perum Peruri kemudian melaksanakan pencetakan uang dan menyerahkannya kembali ke Bank Indonesia, dengan jumlah sesuai dengan bahan uang yang diserahkan oleh Bank Indonesia.
3. Dalam proses ini, dilaksanakan pula verifikasi/penghitungan ulang oleh Bank Indonesia.

Pengelolaan uang Rupiah dilaporkan Bank Indonesia secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan audit secara berkala terhadap Bank Indonesia.
Lihat jawaban lengkap

Apa tujuan penggunaan mata uang?

Kita tentu telah mengenal fungsi uang dalam sistem ekonomi atau paling tidak dalam kehidupan kita sehari hari. Uang dapat menjadi salah satu jenis benda yang paling sering kita gunakan selain handphone, Merunut sejarah dari penciptaan uang, setidaknya terdapat tiga tujuan fundamental dari penciptaan mata uang ( currency ) yaitu sebagai unit nilai untuk nilai barang dan jasa, sebagai metode penyimpan nilai ( storing value ), dan sebagai media alat tukar dalam proses transaksi ekonomi. Dalam perkembangan zaman, nilai mata uang bukan lagi berdasarkan bahan material pembuatannya, sebagaimana uang pada abad pertengahan hingga sebelum masa perang dunia pertama, melainkan sesuai dengan nilai nominalnya sehingga nilai suatu mata uang sangat tergantung pada besarnya kepercayaan publik terhadap otoritas penerbit uang.

• Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan communication devices yang semakin canggih telah mendorong proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam transaksi ekonomi dan keuangan.
• Proses penyelesaian transaksi perdagangan saat ini semakin mudah dengan pembayaran via online yang pada dasarnya merupakan proses transfer dana (mata uang) dari rekening pembeli ke rekening penjual.

Mata Uang Digital Perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Mata uang virtual (digital) yang saat ini lazim disebut cryptocurrency merupakan aset yang memiliki kode kriptografik sehingga sangat sulit untuk dibajak ( counterfeit ) atau digandakan.

Cryptocurrency dikembangkan dalam sistem yang terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain yaitu sekumpulan data ( distributed ledger ) yang dikelola oleh jaringan komputer yang unik. Penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer. Sistem yang terdesentralisasi ( blockchain ) juga mengurangi resiko kegagalan sistem secara keseluruhan.

Di lain pihak, nilai mata uang digital juga memiliki sisi negatif, di antaranya tingkat volatilitas yang tinggi yang berarti masuk kategori high risk financial instrument jika digunakan sebagai penyimpan nilai ( storing value ), aktivitas mining yang membutuhkan energi listrik besar, dan risiko digunakan dalam mendukung kegiatan kriminal karena sistem terdesentralisasi di luar kendali pemerintah.

Sebagian besar Bank Sentral di seluruh dunia masih melarang penggunaan mata uang digital (mata uang kripto) sebagai alat pembayaran yang sah karena sifatnya yang tidak dikontrol oleh otoritas moneter (Bank Sentral) setempat. Namun demikian, beberapa tahun terakhir, beberapa Bank Sentral mulai mewacanakan penciptaan mata uang digital yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC).

CBDC ini tentunya berbeda dengan mata uang kripto yang saat ini beredar (Bitcoin, Ethereum, dll) karena CBDC diciptakan secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter pada suatu negara sehingga volatilitas nilainya diharapkan lebih stabil. Penciptaan CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional setidaknya harus memenuhi kondisi bahwa CBDC harus memenuhi kriteria sebagai medium of change yang praktis dan rendah biaya sebagaimana rekening berbasis mata uang konvensional.

• Hal ini dapat diartikan rekening CBDC dikelola secara langsung di Bank Sentral atau rekening yang dapat diakses oleh bank komersial melalui skema public private partnership,
• CBDC memberikan imbal hasil (bunga) yang mengikuti imbal hasil aset keuangan bebas resiko ( risk-free asset ) seperti Surat Berharga Negara sehingga memenuhi fungsi sebagai aset penyimpan nilai ( storing value ).

CBDC dapat diakses secara luas oleh masyarakat sebagai alternatif pengganti uang konvensional disertai biaya konversi/transfer bertingkat yang terjadwal antara CBDC dan uang konvensional. Kerangka kerja kebijakan moneter mampu menjaga nilai CBDC stabil sepanjang waktu dalam hubungan dengan kebijakan pengendalian inflasi (Bordo et al., 2017).

Prospek Implementasi Penciptaan cryptocurrency saat ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan kecepatan proses transfer yang bisa melewati batas negara dengan biaya yang efisien. Teknologi blockchain yang terdesentralisasi akan memudahkan transaksi uang digital tanpa pengaturan sistem perbankan yang formal mengikuti prosedur administrasi yang ribet bagi sebagian orang.

Survei yang dilakukan tahun 2019 – 2020 oleh Bank For International Settlement (BIS) menunjukan keinginan yang semakin besar dari berbagai Bank Sentral di dunia untuk menciptakan CBDC. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi Bank Sentral untuk menciptakan CDBC? Bank Sentral di negara-negara berkembang ( emerging market economies ) memiliki motivasi tinggi menciptakan CDBC sebagai alternatif/menggantikan uang fisik (General purpose CDBCs) dengan pertimbangan efisiensi pembayaran, keamanan dalam mekanisme pembayaran, dan inklusi keuangan.

Di lain pihak, motivasi Bank Sentral negara maju ( advanced economies ) untuk menciptakan CBDC lebih ke pertimbangan aspek keamanan. Isu penggunaan uang fisik ( cash ) dalam transaksi ekonomi menjadi hal utama dalam wacana penciptaan CBDC. FIS Worldpay Global Payments Report 2021 menunjukan penggunaan uang fisik ( cash ) masih sangat dominan di negara negara Timur Tengah – Afrika dan Amerika Selatan (masing-masing mencatat 52.6% dan 38% dari total pembayaran).

Negara negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mencatat porsi penggunaan uang fisik ( cash ) sebesar 19.2%, dari total pembayaran transaksi. Negara-negara Amerika Utara mencatat porsi terkecil yaitu sebesar 11,4% dalam penggunaan uang fisik ( cash ) untuk pembayaran.

• Ebutuhan atau motivasi suatu negara dalam pengembangan uang digital tergantung pada kondisi perekonomian terutama infrastruktur teknologi informasi.
• Negara Polandia dan Peru dalam survei yang dilaksanakan BIS menunjukan respon kebijakan yang berbeda terkait pengembangan uang digital.
• Ondisi lanskap keuangan retail antara kedua negara sangat berbeda.

Sistem moneter Peru merupakan sistem moneter ganda ( bi-monetary system ) di mana penggunaan uang fisik sangat mendominasi dalam penyelesaian transaksi terutama di daerah pedesaan. Program keuangan inklusif juga berjalan sangat lambat. Pembayaran digital mulai tumbuh namun masih berkutat antar nasabah pada masing-masing bank ( closed loops ).

• Berbeda dengan kondisi di Polandia, Keuangan inklusif telah berkembang pesat di masyarakat Polandia dengan 9 dari 10 warga Polandia memiliki rekening di bank.
• Industri pembayaran digital pun berjalan sangat kompetitif dan menjangkau hampir seluruh pengguna telepon seluler di Polandia.
• Penggunaan penyelesaian transaksi keuangan secara online tumbuh pesat di segala lini aktivitas ekonomi masyarakat Polandia.

Lanskap keuangan yang berbeda menyebabkan respons kebijakan yang berbeda antara kedua negara. Bank Sentral Polandia melihat perkembangan industri pembayaran digital yang kompetitif dan program keuangan inklusif di Polandia berjalan sangat baik sehingga belum berpikir untuk menciptakan uang digital bagi mata uang Złoty.

Di lain pihak, Bank Sentral Peru melihat potensi yang menguntungkan dari penciptaan uang digital dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sistem pembayaran di Peru. CDBC yang dapat diakses publik (berbasis token atau rekening) akan memudahkan warga Peru untuk melakukan pembayaran atau transfer dengan biaya yang lebih efisien dan jangkauan wilayah yang lebih luas sesuai topografi pegunungan di Peru.

Komitmen penciptaan uang digital oleh Bank Sentral sebaiknya melihat kondisi lanskap keuangan retail di negara masing-masing, atau mudahnya, apakah kondisi lanskap keuangan retail negara mereka cenderung seperti Polandia atau Peru? Jika sistem pembayaran retail (jasa keuangan) yang disediakan pihak swasta pada suatu negara belum berkembang dengan baik atau program inklusi keuangan tidak menunjukan perkembangan alias jalan di tempat, maka Bank Sentral perlu memulai langkah awal untuk penguatan kedaulatan mata uang dengan terus memperkuat keuangan inklusif.

Bank Indonesia saat ini juga mendalami potensi penciptaan Rupiah digital sebagai alternatif uang Rupiah fisik. Zams, et al. (2019) menyimpulkan jenis uang digital (CBDC) yang sesuai untuk kondisi Indonesia adalah cash-like, a token based general purpose CBDC dengan atribut tanpa bunga ( non-interest bearing ).

Hal ini diartikan jenis uang yang sesuai adalah uang digital Rupiah yang dapat menggantikan uang Rupiah konvensional (bersifat anonymous, public accessible ) sehingga dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi sehari hari secara fleksibel dan efisien.

Keuntungan uang digital Rupiah jenis general purposes secara komparatif dibandingkan uang konvensional adalah pengurangan biaya cetak dan penyimpanan serta mampu memitigasi munculnya shadow banking (kegiatan keuangan yang dilakukan lembaga non-bank di luar lingkup regulasi sistem perbankan) yang jamak muncul di negara negara berkembang.

Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia juga berjalan dengan baik di mana pada tahun 2017, sekitar 48,9% dari total penduduk Indonesia (umur 15 tahun ke atas) telah memiliki rekening bank berdasarkan data World Bank Global Financial Inclusion 2017,

Indeks inklusi keuangan di Indonesia di 2021 mencapai 83,6%, meningkat dari angka indeks 2020 sebesar 81,4%. Hal ini didukung oleh peningkatan akses keuangan, akselerasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan (sumber: Kemenko Perekonomian, 2022). Pemanfaatan alat pembayaran non-tunai baik berbasis kartu dan elektronik mulai tumbuh secara pesat dengan dukungan penggunaan telepon seluler yang telah merambah sampai ke wilayah pedesaan.

Bank Indonesia saat ini mencanangkan target 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang secara spesifik mengelola kas negara tentunya sangat berkepentingan dalam perkembangan rupiah digital.

DJPb akan mengambil peran utama dalam penggunaan uang rupiah digital melalui platform pembayaran digital milik Pemerintah semacam Digipay yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia selaku pencipta uang rupiah digital. Penciptaan uang rupiah digital tentunya tidak akan menghilangkan sama sekali uang rupiah walaupun berdasarkan survei terbaru World Economic Forum memprediksi sekitar 10% dari total GDP global akan tersimpan dalam aset digital.

Platform pembayaran pemerintah di masa depan harus dapat mengakomodasi pembayaran tagihan kepada negara dalam bentuk uang rupiah konvensional maupun digital ( Ledgermatic, salah satu sistem digital treasury management yang dapat mengakomodasi penggunaan uang konvensional dan digital secara bersamaan).

Dari sisi penerimaan, Modul Penerimaan Negara pada masa depan tentunya juga harus dapat menerima pembayaran pajak dan PNBP dalam uang Rupiah Digital. Kemampuan sistem dan manajemen ( treasury management system ) pelaksanaan/pengelolaan APBN dalam mengakomodasi penggunaan uang Rupiah digital akan menjadi dukungan yang besar dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Rupiah digital yang diciptakan Bank Indonesia.

Kepercayaan publik merupakan jangkar dalam kesuksesan uang digital. Perubahan besar atas penggunaan uang digital adalah kecepatan dalam penyelesaian transaksi khususnya transaksi lintas batas negara. Penggunaan teknologi blockchain akan meningkatkan efisiensi baik dari sisi sistem maupun biaya dalam pemrosesan transaksi internasional.

Jika antarbank sentral penerbit mata uang digital menjalin kesepakatan dalam pemrosesan transaksi lintas negara dengan menggunakan CBDC melalui mekanisme swap, ketergantungan terhadap sistem SWIFT dengan US Dollar sebagai mata uang utamanya dalam pemrosesan transaksi keuangan lintas negara akan makin berkurang.

Hal ini tentu memberi keuntungan tersendiri bagi DJPb dalam melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan dalam valuta asing jika menggunakan Rupiah digital terutama dari sisi kecepatan pemrosesan dan efisiensi biaya transfer karena transaksi langsung diproses antar Bank Sentral ( direct swapping digital currency ).

Transformasi Digital Treasury yang saat ini dijalankan DJPb merupakan momentum positif yang harus terus dikembangkan dalam beradaptasi pada era mata uang digital. Kristalina Georgieva, IMF Managing Director, menyimpulkan pelajaran berharga yang bisa diambil dari pengalaman berbagai negara dalam pengembangan CBDC yaitu strategi pengembangan CBDC harus sesuai dengan lanskap ekonomi keuangan masing masing negara ( no one size fits all ), kestabilan sistem keuangan dan perlindungan privasi menjadi poin penting dalam mendesain CBDC, dan pengembangan CBDC perlu didukung kebijakan yang komprehensif dan saling mendukung dari seluruh pemangku kepentingan.

Referensi Bordo D Michael and Andre Levin (2017), Central Bank Digital Currency And The Future Of Monetary Policy, NBER Working Paper Series 23711 Zams,MB., Indrastuti, R., Pangersa, AG., Hasniawati, NA., Az Zahra, F., Ayu, I. (2019). Designing Central Bank Digital Currency For Indonesia: The Delphi–Analytic Network Process,

Bank Indonesia Working Paper WP/4/2019 Mukherjee, Andy. (2022). Does Your Country Really Need Digital Cash?. www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-10/poland-or-peru-which-country-should-switch-to-digital-cash-first, The World Bank (2022), World Bank Global Financial Inclusion Data 2017. https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1228 Yuliawati (2019).

Gelombang Besar Transaksi Nontunai di Indonesia. https://katadata.co.id/yurasyahrul/digital/5e9a4e611f509/gelombang-besar-transaksi-nontunai-di-indonesia Penulis: Agung Mulyono, Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat Disclaimer : Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis, tidak merepresentasikan pandangan organisasi.
Lihat jawaban lengkap

Siapa yang berhak mengedarkan uang?

(1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat. (2) Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
Lihat jawaban lengkap