Bank Sentral Memberlakukan Kebijakan Kredit Selektif Yang Bertujuan Untuk?

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi. Salah satu instrumen kebijakan moneter adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif bertujuan untuk mengawasi pemberian kredit sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi stabil.

Kebijakan ini dapat diterapkan di dua jenis situasi berikut: Apabila terjadi inflasi maka Bank Sentral menerapkan kebijakan kredit ketat atau pengetatan persyaratan pemberian kredit dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Apabila terjadi deflasi Bank Sentral menerapkan kredit longgar atau mempermudah syarat-syarat pemberian kredit dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar.

Jadi, jawaban yang tepat adalah E. – Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi. Salah satu instrumen kebijakan moneter adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif bertujuan untuk mengawasi pemberian kredit sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi stabil.

Apabila terjadi inflasi maka Bank Sentral menerapkan kebijakan kredit ketat atau pengetatan persyaratan pemberian kredit dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Apabila terjadi deflasi Bank Sentral menerapkan kredit longgar atau mempermudah syarat-syarat pemberian kredit dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar.

Jadi, jawaban yang tepat adalah E.
Lihat jawaban lengkap

Apa tujuan kebijakan kredit selektif?

Kredit selektif ( selective credit control ) kebijakan kredit selektif adalah cara yang ditempuh bank sentral untuk mengatur sektor dan jumlah kredit yang boleh disalurkan oleh bank-bank umum dengan memperhatikan kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada nasabahnya.

Dengan demikian kebijakan kredit selektif bertujuan untuk mengurangi pinjaman dan sasaran investasi sehingga dapat membantu pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, jawaban yang benar adalah C. – Kredit selektif ( selective credit control ) kebijakan kredit selektif adalah cara yang ditempuh bank sentral untuk mengatur sektor dan jumlah kredit yang boleh disalurkan oleh bank-bank umum dengan memperhatikan kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada nasabahnya.

Alarm Cicilan Kredit Bakal Melambung, Udah Siap Belum?

Dengan demikian kebijakan kredit selektif bertujuan untuk mengurangi pinjaman dan sasaran investasi sehingga dapat membantu pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, jawaban yang benar adalah C.
Lihat jawaban lengkap

Apakah tujuan pemerintah melakukan kebijakan kredit selektif dalam mengatasi inflasi?

Kebijakan kredit selektif dilakukan bank sentral dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah uang yanag beredar berkaitan dengan kegiatan peminjaman dan investasi uang. kredit selektif ini dilakukan agar bank-bank umum dapat memberikan pertimbangan matang sebelum memberikan pinjaman kepada masyarakat.
Lihat jawaban lengkap

Kebijakan apa yang diambil oleh bank sentral yang mewakili kebijakan uang ketat?

Kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Cara melakukan kebijakan tight money policy adalah sebagai berikut: Menaikkan suku bunga ( kebijakan diskonto) Menjual surat-surat berharga ( kebijakan pasar terbuka)
Lihat jawaban lengkap

Apa yang dimaksud kredit selektif?

Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C.
Lihat jawaban lengkap

Apa yang dimaksud dengan selective credit?

Jun 25, 2018 • 5 min read Squad, sebelum baca artikel ini kamu wajib baca dulu tentang Kebijakan Moneter untuk Krisis Ekonomi di Indonesia, Yay! Sekarang sudah tahukan ternyata Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter sejak dulu dengan tujuan menyelamatkan perekonomian Indonesia tentunya. Ilustrasi Kebijakan Moneter (Sumber: swarasenayan.com) Nah, Squad untuk mengeluarkan suatu kebijakan moneter terdapat instrumen-instrumen yang harus ada didalam kebijakan tersebut, antara lain: 1. Kebijakan Pasar Terbuka ( Open Market Operation) Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

Baca juga: Faktor-faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran Uang Nah, perlu diperhatikan: – Bila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima bank sentral, akibatnya dapat mengurangi jumlah uang beredar.

– Bila bank sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi defaluasi Ketika bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkannya dengan uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah.2. Tingkat Bunga Diskonto ( Discount Rate ) Kedua, tingkat bunga diskonto adalah kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank,

1. Squad, perhatikan hal-hal ini ya: – Bila bank sentral menaikkan suku bunga akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi Jadi, ketika suku bunga dinaikkan maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank, Squad karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar.
2. Arena masyarakat b erbondong-bondong menabung, maka uang yang bererdar akan berkurang, karena uangnya disimpan di bank.

– Bila menurunkan suku bunga maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi Jadi, ketika suku bunga diturunkan maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit.3. Ilustrasi Cadangan Kas Minimal (Sumber: daerah.sindonews.com) Hal yang harus diperhatikan nih Squad: – Bila bank sentral menaikkan cadangan kas maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Nah, akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, Squad.

Bila menurunkan cadangan kas maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengelurakan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan, nah karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat.4. Pengawasan Kredit Selektif ( Selective Credit Control ) Pengawasan kredit selektif ini juga merupakan kebijakan dari bank sentral lho, kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong,

Terdapat dua jenis kredit, yaitu: – Kredit Ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi, maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit, karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit,

– Kredit longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi, maksudnya adalah syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena k emudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipermudah,

Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan.5. Pembujukan Moral ( Moral Suasion ) Terakhir merupakan pembujukan moral. Nah, pembujukan moral ini merupakan kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Referensi Alam S.2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga Sumber Foto Ilustrasi kebijakan moneter. Tautan: https://www.swarasenayan.com/kinerja-jokowi-urus-moneter/ Ilustrasi cadangan kas minimal. Tautan: https://daerah.sindonews.com/read/28291/174/bi-larang-masyarakat-tukar-uang-pinggir-jalan-1589436355 Artikel diperbarui 14 Desember 2020 Aulia Annaisabiru E
Lihat jawaban lengkap

Mengapa kredit selektif dapat berfungsi mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat?

Kredit selektif dapat berfungsi mengurangi jumlah uang beredar, karena bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar maka syarat-syarat untuk meminjam ke perbankan diperketat sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit karena adanya syarat-syarat dalam pengajuan kredit ke perbankan sulit
Lihat jawaban lengkap

Apa saja peran dan fungsi bank sentral?

Sebagai penyedia fasilitas sistem pembayaran, bank sentral memiliki peran penting terutama dalam sistem pembayaran antarbank. Peran Mempertahankan stabilitas nilai tukar Menjaga efektifitas fungsi sistem keuangan dan ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian.
Lihat jawaban lengkap

Apa tujuan utama dari bank sentral brainly?

Sebutkan tujuan bank sentral Bank sentral bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang akan dicapai melalui pelaksanan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian. : Sebutkan tujuan bank sentral
Lihat jawaban lengkap

Apa tujuan dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia mem​iliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No.3 Tahun 2004 dan UU No.6 Tahun 2009 pada pasal 7.

Estabilan Rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.

Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang ( free floating ). Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF).

• Erangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
• Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan ( overriding objective ).
• Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.​​​​ Kerangka Kebijakan Moneter Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF).

ITF merupakan suatu kerangka kerja (framework) dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional.

1. Erangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer ( base money ) sebagai sasaran kebijakan moneter.
2. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF. Apa itu Flexible ITF? Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward looking (kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/time lag kebijakan moneter).

1. Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inherent dalam Flexible ITF.
2. Erangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu: 1.
3. Strategi penargetan inflasi (Inflation Targeting) sebagai strategi dasar kebijakan moneter.2.
4. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi.3.

Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.4. Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Mengapa Flexible ITF? Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008/2009 mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ITF dipandang tidak lagi sesuai. Hal ini dikarenakan penerapan ITF secara ketat hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya, tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan.

Peran sistem keuangan makin besar dalam perekonomian, sehingga dampak ketidakstabilan sistem keuangan menjadi makin signifikan. Hal ini tercermin dari besarnya biaya penyelamatan dan dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global tahun 2008/2009.

Hal ini menyadarkan pentingnya peran bank sentral untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan ITF untuk pencapaian stabilitas harga hanya memenuhi syarat perlu, belum kondisi kecukupan (necessary but not sufficient). Pascakrisis keuangan global tahun 2008/2009, bank sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan.

Untuk itu, keberhasilan penerapan ITF harus didukung dengan kerangka pengaturan di sektor keuangan secara makro (macroprudential regulatory framework). Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi flexible ITF dengan makin memperkuat mandatnya dalam menjaga stabilitas harga dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan.

1. Bagaimana Flexible ITF diterapkan? Pencapaian overriding objective ITF dan Flexible ITF adalah sama, yaitu pengendalian inflasi.
2. Dimensi baru sejak krisis keuangan global adalah perkembangan peran bank sentral dalam turut menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga.

Pengejawantahan Flexible ITF adalah adanya ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui penerapan instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal dan penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan peran kordinasi dan komunikasi kebijakan.

Terkait dengan strategi penargetan inflasi (inflation targeting), Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan berbagai informasi yang tersedia untuk menggambarkan kondisi inflasi ke depan sebagai basis kebijakan moneter yang ditempuh. Hal ini merupakan implikasi dari adanya efek tunda/time lag kebijakan moneter sehingga target dalam pelaksanaan kebijakaan moneter didasarkan pada perkiraan inflasi ke depan.

Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui respons bauran kebijakan (policy mix) dengan memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Bank Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas tersebut secara reguler kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Pemerintah. Secara reguler, Bank Indonesia juga menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi terkini dan outlook inflasi ke depan, keputusan yang diambil, serta arah kebijakan ke depan yang akan diambil untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasarannya (forward guidance).

Hal ini tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi namun juga penting dalam memperkuat kredibilitas Bank Indonesia sehingga kebijakan yang ditempuh menjadi lebih efektif. Dalam rangka memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pada 19 Agustus 2016 Bank Indonesia menetapkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI 7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran.

Penggunaan BI 7DRR sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan yang setara dengan dengan instrumen moneter 12 bulan. Melalui penetapan BI 7DRR sebagai suku bunga acuan, tenor instrumen menjadi lebih pendek yakni setara dengan instrumen moneter 7 hari sehingga diharapkan dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter dan mengarahkan inflasi sesuai dengan sasarannya.

Reformulasi kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal arah kebijakan moneter. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Dalam implementasinya, reformulasi kebijakan moneter memegang empat prinsip. Pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan Flexible ITF. Kedua, reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Ketiga, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia.

Keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan. Sesuai dengan prinsip kedua, perubahan tersebut tidak mengubah stance kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI 7DRR berada dalam satu struktur suku bunga (term structure) yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya.

• Implementasi flexible ITF juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar.
• Ebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka mengelola stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar.
• Ebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas), melalui strategi triple intervention.

Strategi triple intervention dilakukan melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi triple intervention dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.

1. Implementasi Flexible ITF juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar.
2. Ebijakan nilai tukar ditempuh Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar.
3. Ebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas) melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Strategi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah. ​​ Berbagai kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, khususnya dari sisi penawaran. Kebijakan pemerintah terutama diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk stabilisasi harga pangan guna mendukung terkendalinya inflasi.

Oordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang semakin kuat diwujudkan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) baik di pusat maupun daerah. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah juga dilakukan dalam rangka memperkuat stabilitas sistem keuangan. Melalui komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan langkah koordinasi dan memberikan rekomendasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi.

Proses tersebut atau transmisi dari keputusan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel dan memerlukan waktu ( time lag ). ​​ Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu ( time lag ). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda.

Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan/penurunan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dengan kenaikan/penurunan suku bunga perbankan. Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) akan lebih lambat.

1. Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit.
2. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu.

Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil. Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi.

1. Sebaliknya, penurunan suku bunga BI 7DRR akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga meningkat.
2. Penurunan suku bunga kredit juga menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi.
3. Hal ini meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong perekonomian.

Perubahan suku bunga BI 7DRR dapat memengaruhi nilai tukar (jalur nilai tukar). Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Apresiasi nilai tukar tersebut akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI 7DRR juga memengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

1. Hal ini akan mengurangi permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi.
2. Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga memengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi (jalur ekspektasi).
3. Penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi akan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi.

Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu (time lag). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda. Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan/penurunan BI 7DRR dengan kenaikan/penurunan suku bunga perbankan.

Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR akan lebih lambat. Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit.

Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil.
Lihat jawaban lengkap

Apa saja syarat kredit selektif?

Kredit Selektif diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Caracter, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit selektif, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Pengaruh kebijakan kredit selektif sebagai berikut :

Keterangan :	Gambar Panah Keatas warna Merah membacanya Naik
	Gambar Panah Kebawah Warna Hijau membacanya Turun

Lihat jawaban lengkap

Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan kredit?

Kebijakan Kredit (Credit Policy) adalah aturan-aturan tegas yang ditetapkan oleh perusahaan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah, agar berjalan pada arah yang benar, tertib, aman dan menguntungkan.
Lihat jawaban lengkap

Apa saja kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter?

PERAN BANK INDONESIA DALAM STABILITAS KEUANGAN – Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.

Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.

Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi.

Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan.

1. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan.
2. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh.
3. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

1. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.
2. Egagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik.

Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.

1. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
2. Eempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

1. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
2. Elima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).

Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik.
Lihat jawaban lengkap

Apa tujuan pengelolaan kredit?

Pengelolaan kredit ini ada bertujuan untuk meminimalkan hal – hal yang dapat terjadi di luar perhitungan dan supaya kolektibilitas kredit dinilai baik. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi – fungsi manajemen, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kredit.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa kredit selektif dapat berfungsi mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat?

Kredit selektif dapat berfungsi mengurangi jumlah uang beredar, karena bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar maka syarat-syarat untuk meminjam ke perbankan diperketat sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit karena adanya syarat-syarat dalam pengajuan kredit ke perbankan sulit
Lihat jawaban lengkap