Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Kartu Kredit Adalah?

Kartu kredit memiliki fungsi yang luwes dan fungsional sebagai alat pembayaran. Para pihak yang terlibat dalam kartu kredit adalah penerbit kartu (issuer card), pemegang kartu (card holder), dan pedagang (merchant).
Lihat jawaban lengkap

Siapa saja pihak yang terlibat dalam kartu kredit?

Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit ada beberapa pihak yang terkait secara langsung yaitu bank atau pihak yang menerbitkan kartu kredit (issuer), pemegang kertu (card holder) dan pengusaha/pedagang (merchant).
Lihat jawaban lengkap

Apa yang diperlukan untuk membuat kartu kredit?

Mau Punya Kartu Kredit? Pahami Syaratnya! Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak orang beranggapan kalau kartu kredit itu malah membuat boros dan memiliki banyak kerugian lainnya. Akibatnya, banyak orang yang enggan memiliki kartu kredit. Padahal, kartu kredit juga bisa bermanfaat dan memudahkan aktivitas finansial.

Usia minimal pemegang kartu utama adalah 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Usia minimal pemegang kartu tambahan adalah 17 tahun dan maksimal 65 tahun. Kartu identitas berupa KTP/SIM/Paspor. Fotokopi keterangan penghasilan/slip gaji. Tagihan kartu kredit 3 bulan terakhir (untuk yang sudah memiliki). Fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir (untuk pengusaha). Fotokopi akte pendirian perusahaan (TDP) & SIUP (untuk pengusaha). Fotokopi keterangan izin praktik (untuk profesional).

Pengajuan Online Sejalan dengan canggihnya teknologi, fitur-fitur atau sistem online juga terus dikembangkan demi kenyamanan dan efektifitas waktu para pengguna internet. Salah satunya dengan adanya pengajuan kartu kredit melalui sistem online. Pemohon tidak harus melulu datang ke kantor bank terdekat.

Cukup bermodal perangkat seperti HP dan koneksi internet stabil, nasabah bisa membuat kartu kredit dengan sangat mudah. Hanya perlu buka situs resmi bank penerbit dan nasabah pun bisa apply kartu kredit secara online. Selain hemat waktu, tenaga dan biaya, pengajuan kartu kredit online juga cenderung lebih cepat karena prosesnya hanya memakan waktu dalam hitungan menit saja.

Pihak bank akan melakukan verifikasi dan validasi untuk menyetujui permohonan tersebut. Jika pengajuan kartu kredit disetujui, maka kartu fisik kartu kredit akan diterima paling lama 14 hari kerja. Selain melalui situs resmi atau aplikasi bank penerbit, nasabah juga bisa mengajukan credit card (CC) secara online melalui perusahaan fintech atau e-commerce produk keuangan.

Melalui kanal-kanal tersebut, para nasabah bisa membandingkan produk kartu kredit yang ditawarkan dari satu bank dengan bank yang lainnya. Jadi, Anda bisa memilih dan menentukan produk kartu kredit yang tepat sesuai kebutuhan serta kemampuan finansial. Nasabah yang akan mengajukan kartu kredit online tidak perlu khawatir dengan sistem keamanan.

Karena, data-data nasabah akan terjamin keamanannya oleh pihak bank maupun perusahaan fintech. Mereka tentu menggunakan sistem keamanan berlapis untuk mencegah adanya pembobolan data. (bul/bul) : Mau Punya Kartu Kredit? Pahami Syaratnya!
Lihat jawaban lengkap

Alat pembayaran dimana bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu?

Credit card merupakan sistem pembayaran nontunai di mana bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah Jadi, jawaban yang tepat adalah A.
Lihat jawaban lengkap

Apakah yang dimaksud dengan Bank acquirer?

Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat berupa Financial Acquirer dan atau Technical Acquirer.
Lihat jawaban lengkap

Apa kepanjangan APMK?

Pedoman APMK – Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh PJP, baik berupa Kartu Kredit maupun Kartu ATM/Debit, utamanya diatur dalam PBI tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan PADG tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh PJP dan PIP. Ketentuan tersebut antara lain memuat informasi yang harus disampaikan oleh PJP dalam penyelenggaraan APMK, proses pengajuan untuk memperoleh APMK, persyaratan manajemen risiko dan penerapan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan APMK, serta proses penghentian penggunaan APMK.
Lihat jawaban lengkap

Daftar pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah ditetapkan oleh siapa?

Mekanisme Penerbitan SPM-PTUP Kartu Kredit –

PPSPM melakukan pengujian atas SPP-PTUP KKP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK, yaitu :

1. 1. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak;
   2. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK;
   3. Faktur pajak dan/atau SSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
   4. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK;
   5. DPT Kartu Kredit Pemerintah yang telah ditetapkan oleh PPK; dan
   6. Tagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Sementara.

• Apabila SPP-PTUP KKP telah sesuai dengan ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM-PTUP KKP paling lambat 5 hari kerja setelah SPP-PTUP KKP diterima.
• Dalam hal SPP-PTUP KKP belum sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan kepada PPK paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-PTUP KKP diterima oleh PPSPM.
• PPSPM menandatangani SPM-PTUP KKP yang diterbitkan dan menyampaikan SPM-PTUP KKP ke KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPM-PTUP KKP diterbitkan.

Lihat jawaban lengkap

Kapan bisa bikin kartu kredit?

Beranda > Pinjaman > Jenis Kredit Dan Pembiayaan > Kartu Kredit > Syarat Memiliki Kartu Kredit Menurut Ketentuan Bank Indonesia 1. Pemegang kartu kredit utama harus sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Pemegang kartu kredit tambahan berumur minimal 17 tahun.2. Penghasilan per bulan minimum dari pemegang kartu kredit adalah Rp3 juta.3. Pengaturan jumlah kartu kredit dan plafon kredit bagi pemegang kartu dengan penghasilan antara Rp3 juta – Rp10 juta antara lain: a. Jumlah maksimal penerbit kartu kartu kredit yang boleh memberikan fasilitas kartu kredit kepada satu pemegang kartu adalah 2 (dua) penerbit kartu.b. Jumlah total plafon kredit yang diberikan oleh semua penerbit kartu kredit kepada 1 pemegang kartu kredit adalah 3 (tiga) kali penghasilan bulanan (dibuktikan dengan slip gaji, faktur pajak, dan pembuktian lainnya).c. Tidak ada pengaturan khusus untuk pemegang kartu dengan penghasilan di atas Rp10 juta per bulan. Pengaturan tersebut dikembalikan kepada penerbit kartu untuk disesuaikan dengan risk appetite masing-masing.
Lihat jawaban lengkap

Apa kartu kredit pemerintah?

Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas:

Kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal; danKartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.

Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja dapat digunakan untuk keperluan :

belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya;belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi;belanja sewa;belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya;belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya; dan / ataubelanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan digunakan untuk komponen pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota. Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate ( corporate card ) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

tidak terdapat penyedia barang/j asa yang dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA; danmemiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Batas tertinggi dan estimasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan. PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berlaku mulai tanggal 1 Juli 2019.

Download Peraturan Dirjen Perbendaharaan No : PER-17/PB/2017 Tgl 02 Oktober 2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan pada link berikut ini: Download PER-17/PB/2017 Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada link dibawah ini: Download 196/PMK.05/2018 Download Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah pada link berikut ini: Download Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah Jilid 1 Download Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah Jilid 2 43,349 kali dilihat, 12 kali dilihat hari ini
Lihat jawaban lengkap

Tenggara Bo