Keberhasilan pasar uang mampu mempengaruhi mobilitas keuangan dan kebijakan moneter. Pasar uang dalam bank sentral berfungsi untuk mengendalikan kestabilan laju sistem perbankan. Sehingga fungsi pasar uang adalah mencegah terjadinya krisis uang atau ekonomi dalam suatu negara pada sewaktu-waktu.
Lihat jawaban lengkap
Contents
Mengapa pasar uang penting bagi lembaga keuangan?
Sebagai Sumber Pendanaan – Fungsi pasar uang yang pertama adalah untuk sumber pendanaan. Dengan adanya pasar uang, pemilik modal dan peminjam modal dipertemukan. Bagi pencari modal, uang yang dimiliki investor bisa menjadi tambahan biaya modal kerja atau ekspansi usaha.
Dengan begitu, pasar uang menjadi salah satu sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari modal. Dalam transaksi pasar uang, ada dua jenis pendanaan jangka pendek, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan dengan negosiasi. Pendanaan spontan merupakan pendanaan yang terjadi karena adanya perubahan situasi ketika aktivitas ekonomi sedang berlangsung.
Sedangkan pendanaan yang memerlukan negosiasi adalah pendanaan yang dalam prosesnya memerlukan diskusi dan perjanjian formal. www.usatoday.com
Lihat jawaban lengkap
Apa yang dimaksud kebijakan moneter dan apa kaitannya dengan pasar uang?
Pengertian Kebijakan Moneter – Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara.
- Arena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya.
- Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia.
- Hal ini didasari pada Undang-Undang No.23 Tahun 1999 mengenai Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
Selain kebijakan moneter, terdapat kebijakan fiskal yang juga berguna dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bedanya, kebijakan fiskal merupakan keputusan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal dapat dilihat melalui pengelolaan pajak dan APBN.
Lihat jawaban lengkap
Bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara?
Bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi investasi Anda? Kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, inflasi, dan nilai tukar mata uang suatu negara. Jika ekonomi menghadapi penurunan, bank sentral suatu negara akan berusaha untuk meningkatkan produksi, lapangan pekerjaan, dan permintaan konsumen dengan memotong suku bunga.
Hal ini berfungsi untuk menurunkan biaya kredit dan berpotensi meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika terjadi inflasi yang tidak terkendali, pembuat kebijakan akan berusaha mengendalikan permintaan. Hal ini akan dilakukan dengan langkah-langkah moderasi untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan keuangan.
Di Indonesia, kebijakan moneter dan nilai tukar dilakukan oleh Bank Indonesia.
Lihat jawaban lengkap
Apa yang Anda ketahui tentang pasar uang dalam suatu perekonomian?
Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui Pasar Uang baik rupiah maupun valuta asing. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar uang domestik yang efisien, likuid, dan dalam.
Pasar uang yang efisien, likuid, dan dalam tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, tapi juga dapat memberikan fleksibilitas bagi Pelaku Pasar dalam rangka pengelolaan dana, baik untuk kegiatan pendanaan, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu mempercepat proses pendalaman Pasar Uang melalui pengaturan, perizinan, pengembangan, dan pengawasan yang komprehensif terhadap berbagai transaksi dan instrumen di Pasar Uang. Pengaturan Pasar Uang juga dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter melalui operasi moneter yang dilakukan antara lain dengan transaksi repurchase agreement (repo).
Pengaturan Pasar Uang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sehingga dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Pasar dalam bertransaksi di Pasar Uang. Pengembangan pasar keuangan perlu diimbangi dengan pembentukan pasar keuangan yang kredibel melalui upaya peningkatan kompetensi dan integritas Pelaku Pasar.
Peningkatan kompetensi dan integritas tersebut dapat diwujudkan dengan mewajibkan Pelaku Pasar untuk memastikan Direksi dan Pegawainya memiliki Sertifikat Tresuri yang sesuai dengan bentuk Pelaku Pasar dan jenjang jabatan, serta memastikan penerapan Kode Etik Pasar dan menjadi anggota asosiasi profesi tresuri.
Upaya peningkatan kompetensi dan integritas Pelaku Pasar tersebut juga perlu didukung dengan adanya Lembaga Sertifikasi Profesi yang terpercaya. Lembaga Sertifikasi Profesi yang terpercaya harus dikelola dengan baik dan sesuai standar profesi yang berlaku di Indonesia, dikelola oleh sumber daya manusia berkualitas, berpengalaman dan kredibel, serta memiliki perangkat organisasi yang memadai.
Pengaturan melalui Peraturan Bank Indonesia No.23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.24/9/PADG/2022 tentang Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri, dimaksudkan untuk memberikan kejelasan atas mekanisme penerapan kode etik pasar, keanggotaan pada asosiasi profesi tresuri, pelaksanaan sertifikasi tresuri sesuai bentuk Pelaku Pasar dan jenjang jabatannya, kriteria Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia, serta kewajiban pelaporan oleh Pelaku Pasar dan Lembaga Sertifikasi Profesi.
Adapun ringkasan pengaturan sebagai berikut: Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dan menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya.
- Sebagai acuan pelaku pasar dalam menerapkan etika tersebut telah diterbitkan Market Code of Conduct: Guideline to Market Practices in the Financial Market,
- Market Code of Conduct yang menjadi rujukan pelaku pasar berdasarkan prinsip konvensional adalah “Market Code of Conduct” Edisi Ketiga yang diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC).
Market Code of Conduct yang menjadi rujukan pelaku pasar berdasarkan prinsip syariah adalah ” Islamic Financial Market Code of Conduct ” yang diterbitkan oleh Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA). SURAT PERNYATAAN KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR Sebagaimana ketentuan tersebut di atas, “Surat Pernyataan Komitmen Terhadap Kode Etik Pasar” merupakan bentuk komitmen dari Pelaku Pasar dalam menerapkan Kode Etik Pasar.
Pelaku Pasar dapat menyampaikan surat pernyataan komitmen berdasarkan hasil self-assesment di internal Pelaku Pasar kepada Bank Indonesia untuk dipublikasikan kepada publik. Surat pernyataan tersebut merupakan wujud komitmen lembaga dalam mengimplementasikan Market Code of Conduct dalam aktivitas tresuri secara konsisten.
Dengan mengadopsi Market Code of Conduct, pelaku pasar memperoleh manfaat antara lain:
- Meningkatkan implementasi kode etik dalam aktivitas tresuri sesuai dengan international best market practice.
- Menginformasikan kepada stakeholder dan investor dalam maupun luar negeri, bahwa lembaga telah memiliki komitmen dalam melaksanakan kode etik pasar, sehingga stakeholder akan memperoleh manfaat positif dari komitmen tersebut.
- Memberikan keunggulan kompetitif untuk Pelaku Pasar terkait dengan efektivitas dan perilaku dalam bertransaksi.
- Mendukung implementasi kebijakan pengembangan pasar keuangan Indonesia melalui upaya menciptakan pasar keuangan yang transparan, efektif, dan resilien.
DISCLAIMER Surat Pernyataan Komitmen Terhadap Kode Etik Pasar oleh Pelaku Pasar adalah wujud komitmen lembaga dalam mengimplementasikan Market Code of Conduct dalam aktivitas tresuri secara konsisten, Bank Indonesia tidak bertanggungjawab atas surat pernyataan tersebut.
No. | Nama Lembaga | Tgl. Penyampaian | Tgl. Penandatanganan Komitmen | Kategori | Surat Pernyataan | No. Registerasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Bank Artos Indonesia | 7 Jan 2020 | 2 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B1001 |
2 | PT. Bank Multiarta Sentosa | 21 Jan 2022 | 14 Jan 2022 | Bank | Unduh.pdf | R-2201B2002 |
3 | PT. BPD Papua | 21 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | Bank | Unduh.pdf | R-2201B2004 |
4 | PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk | 10 Jan 2020 | 8 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2005 |
5 | PT. Bank BTPN, Tbk | 13 Jan 2020 | 6 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B3006 |
6 | PT. Bank CIMB Niaga, Tbk | 14 Jan 2020 | 27 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B4007 |
7 | PT Mandiri Sekuritas | 14 Jan 2020 | 13 Jan 2020 | Perusahaan Efek | Unduh.pdf | R-2001S6008 |
8 | PT. BPD Kalimantan Selatan | 15 Jan 2020 | 7 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2009 |
9 | PT. BPD Kalimantan Selatan UUS | 15 Jan 2020 | 7 Jan 2020 | UUS | Unduh.pdf | R-2001U5010 |
10 | PT. Bank Nationalnobu, Tbk | 17 Jan 2020 | 29 Nov 2019 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2011 |
11 | PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk | 20 Jan 2020 | 31 Des 2019 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B3012 |
12 | PT. BPD Jawa Tengah UUS | 20 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | UUS | Unduh.pdf | R-2001U5013 |
13 | PT. Bank Ganesha | 21 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2014 |
14 | PT. Bank Aceh Syariah | 22 Jan 2020 | 6 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2015 |
15 | PT. Bank ANZ Indonesia | 23 Jan 2020 | 23 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B3016 |
16 | PT. Bank Commonwealth | 24 Jan 2020 | 27 Des 2019 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2017 |
17 | PT. BPD DKI | 27 Jan 2020 | 23 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B3018 |
18 | PT. Bank SBI Indonesia | 28 Jan 2020 | 24 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2019 |
19 | PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk | 29 Jan 2020 | 27 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2020 |
20 | PT. Bank Amar Indonesia | 30 Jan 2020 | 13 Des 2019 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2021 |
21 | PT. BPD Maluku dan Maluku Utara | 30 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2022 |
22 | PT. Bank Victoria Syariah | 30 Jan 2020 | 29 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B1023 |
23 | PT. Bank OCBC NISP, Tbk | 31 Jan 2020 | 29 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B3024 |
24 | PT. Bank Permata, Tbk | 31 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B3025 |
25 | PT. Prima Master Bank | 31 Jan 2020 | 2 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B1026 |
26 | PT. BPD Kalimantan Tengah | 31 Jan 2020 | 29 Jan 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2001B2027 |
27 | PT. Bank OCBC NISP, Tbk UUS | 31 Jan 2020 | 29 Jan 2020 | UUS | Unduh.pdf | R-2001U5028 |
28 | PT. Bank Permata, Tbk UUS | 31 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | UUS | Unduh.pdf | R-2001U5029 |
29 | PT. Bank Harda Internasional | 18 Feb 2020 | 10 Feb 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2002B1030 |
30 | PT. Bank IBK Indonesia, Tbk | 26 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2002B1031 |
31 | PT. BPD Bengkulu | 21 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2002B1032 |
32 | PT. Bank MNC Internasional, Tbk | 5 Mar 2020 | 18 Feb 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2003B2033 |
33 | JP Morgan Chase Bank, NA. | 12 Mar 2020 | 12 Mar 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2003B2034 |
34 | PT. Bank Net Indonesia Syariah | 20 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2003B1035 |
35 | PT. Bank Mega, Tbk | 30 Mar 2020 | 30 Mar 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2003B3036 |
36 | PT. Bank Mandiri Taspen | 1 Apr 2020 | 1 Apr 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2037 |
37 | PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung UUS | 6 Jan 2022 | 5 Jan 2022 | UUS | Unduh.pdf | R-2201U5038 |
38 | Citibank NA | 8 April 2020 | 15 Januari 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B3039 |
39 | PT. Bank Bumi Arta, Tbk | 9 April 2020 | 8 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2041 |
40 | PT. Bank Capital Indonesia, Tbk | 13 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2042 |
41 | PT. Bank Central Asia, Tbk | 13 April 2020 | 14 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B4043 |
42 | PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. | 23 Maret 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2003B2044 |
43 | PT. Bank HSBC Indonesia | 13 April 2020 | 8 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B3045 |
44 | PT. Bank ICBC Indonesia | 9 April 2020 | 28 Januari 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B3046 |
45 | PT. Bank Index Selindo | 13 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2047 |
46 | PT. Bank Jasa Jakarta | 9 April 2020 | 7 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2048 |
47 | PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk | 14 April 2020 | 8 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2049 |
48 | PT. Bank KEB Hana Indonesia | 13 April 2020 | 7 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B3050 |
49 | PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk | 19 April 2020 | 16 Maret 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2003B3051 |
50 | PT. Bank Mayora | 9 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2052 |
51 | PT. Bank Mestika Dharma | 1 April 2020 | 3 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2053 |
52 | PT. Bank Mizuho Indonesia | 1 April 2020 | 1 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B3054 |
53 | PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk | 8 April 2020 | 9 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B4055 |
54 | PT. Bank Victoria International, Tbk | 14 April 2020 | 7 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2056 |
55 | Standard Chartered Bank | 13 April 2020 | 7 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B3057 |
56 | PT. BPD Jambi | 8 April 2020 | 30 Maret 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2058 |
57 | PT. BPD Kalimantan Barat | 9 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2059 |
58 | PT. BPD Lampung | 14 April 2020 | 9 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B1060 |
59 | PT. BPD Nusa Tenggara Timur | 13 April 2020 | 7 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2061 |
60 | PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 7 April 2020 | 7 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2062 |
61 | PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | 9 April 2020 | 28 Februari 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2063 |
62 | PT. Bank BRI Syariah, Tbk | 14 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2064 |
63 | PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk | 13 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2065 |
64 | PT. Bank Jabar Banten Syariah | 8 April 2020 | 9 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B1066 |
65 | PT. BPD Jambi UUS | 9 April 2020 | 30 Maret 2020 | UUS | Unduh.pdf | R-2004U5067 |
66 | PT. Bank Bisnis Internasional | 13 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B1068 |
67 | PT. Bank CTBC Indonesia | 14 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2069 |
68 | PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi | 15 April 2020 | 14 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B1070 |
69 | PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk | 13 April 2020 | 23 Maret 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B4071 |
70 | PT. Bank of India Indonesia, Tbk | 13 April 2020 | 8 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2072 |
71 | PT. Bank Sinarmas, Tbk | 14 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2073 |
72 | PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta | 13 April 2020 | 9 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2074 |
73 | PT. Bank BCA Syariah | 13 April 2020 | 13 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B2075 |
74 | PT. Bank Danamon Indonesia | 20 April 2020 | 15 April 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2004B3076 |
75 | PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau UUS | 22 April 2020 | 13 April 2020 | UUS | Unduh.pdf | R-2004U5077 |
76 | PT. BPD Sumatera Barat | 21 Oktober 2020 | 19 Oktober 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2010B2078 |
77 | PT. Bank Shinhan Indonesia | 1 Ags 2022 | 15 Feb 2022 | Bank | Unduh.pdf | R-2012B2079 |
78 | PT. Bank UOB Indonesia | 7 Januari 2021 | 5 Januari 2021 | Bank | Unduh.pdf | R-2101B3080 |
79 | PT. BPD Bali | 22 Desember 2020 | 6 Maret 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012B2081 |
80 | PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | 30 Desember 2020 | 30 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012B2082 |
81 | PT. BPD Sumatera Utara | 4 Januari 2021 | 30 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2101B2083 |
82 | PT. Bank BNI Syariah | 18 Desember 2020 | 17 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012B2084 |
83 | PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UUS | 30 Desember 2020 | 23 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012U5085 |
84 | PT. Amstel Indonesia | 21 Desember 2020 | 18 Desember 2020 | Pialang Pasar Uang | Unduh.pdf | R-2012P7086 |
85 | PT. Emco Transforex Internasional | 23 Desember 2020 | 18 Desember 2020 | Pialang Pasar Uang | Unduh.pdf | R-2012P7087 |
86 | PT. Global Sarana Lintas Artha | 21 Desember 2020 | 18 Desember 2020 | Pialang Pasar Uang | Unduh.pdf | R-2012P7088 |
87 | PT. Nusantara Mahabakti | 21 Desember 2020 | 17 Desember 2020 | Pialang Pasar Uang | Unduh.pdf | R-2012P7089 |
88 | PT. Tradition Indonesia | 21 Desember 2020 | 17 Desember 2020 | Pialang Pasar Uang | Unduh.pdf | R-2012P7090 |
89 | PT. BPD DKI UUS | 30 Desember 2020 | 30 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012U5091 |
90 | PT. Bank Digital BCA | 30 Desember 2020 | 17 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012B1092 |
91 | PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat UUS | 31 Desember 2020 | 29 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012U5093 |
92 | PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk UUS | 30 Desember 2020 | 29 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012U5094 |
93 | PT. Bank Syariah Mandiri | 30 Desember 2020 | 28 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012B3095 |
94 | PT. BPD Kalimantan Barat UUS | 23 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | Bank | Unduh.pdf | R-2012U5096 |
95 | PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk | 4 Maret 2021 | 4 Maret 2021 | Bank | Unduh.pdf | R-2103B2097 |
96 | PT. Bank Nagari UUS | 4 April 2022 | 4 April 2022 | UUS | Unduh.pdf | R-2204U5098 |
97 | Bank Of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch | 22 Juli 2022 | 22 Juli 2022 | Bank | Unduh.pdf | R-2207B2099 |
98 | PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. | 8 September 2022 | 7 April 2022 | Bank | Unduh.pdf | R-2209B2100 |
99 | MUFG BANK, Ltd | 8 September 2022 | 1 September 2022 | Bank | Unduh.pdf | R-2209B3101 |
100 | PT. Bank CTBC Indonesia | 13 September 2022 | 13 September 2022 | Bank | Unduh.pdf | R-2209B2102 |
101 | PT. Bank BTPN Syariah, Tbk | 20 September 2022 | 30 Agustus 2022 | Bank | Unduh.pdf | R-2209B3103 |
102 | PT. Pilar Dana | 4 Oktober 2022 | 3 Oktober 2022 | Pialang Pasar Uang | Unduh.pdf | R-22010P7104 |
| | | | | |
Sebagaimana ketentuan tersebut di atas, “Surat Pernyataan Komitmen Terhadap Kode Etik Pasar” merupakan bentuk komitmen dari Pelaku Pasar dalam menerapkan Kode Etik Pasar. Pelaku Pasar dapat menyampaikan surat pernyataan komitmen berdasarkan hasil self-assesment di internal Pelaku Pasar kepada Bank Indonesia untuk dipublikasikan kepada publik.
- Meningkatkan implementasi kode etik dalam aktivitas tresuri sesuai dengan international best market practice.
- Menginformasikan kepada stakeholder dan investor dalam maupun luar negeri, bahwa lembaga telah memiliki komitmen dalam melaksanakan kode etik pasar, sehingga stakeholder akan memperoleh manfaat positif dari komitmen tersebut.
- Memberikan keunggulan kompetitif untuk Pelaku Pasar terkait dengan efektivitas dan perilaku dalam bertransaksi.
- Mendukung implementasi kebijakan pengembangan pasar keuangan Indonesia melalui upaya menciptakan pasar keuangan yang transparan, efektif, dan resilien.
Pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien mempunyai fungsi strategis dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Dalam rangka pengembangan Pasar Uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang, salah satunya yaitu Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.
Dari sisi makroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung transmisi kebijakan moneter melalui penciptaan term structure suku bunga Pasar Uang yang lebih panjang. Dari sisi mikroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang dan potensi penambahan dana pihak ketiga.
Di samping itu, pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang juga diharapkan dapat mendorong efisiensi pendanaan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank, telah diatur bahwa pemindahtanganan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan melalui Pasar Uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang.
- Ewenangan Bank Indonesia ini ditegaskan pula dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang.
- Di samping itu, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur bahwa pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi untuk Sertifikat Deposito tidak diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai Perusahaan Efek.
Dengan demikian, perlu pengaturan dan perizinan terhadap pihak tersebut sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara pelaksanaan transaksi dan penatausahaan Sertifikat Deposito yang diperdagangkan di Pasar Uang. Selanjutnya, untuk menciptakan pasar Sertifikat Deposito yang mendukung pembentukan Pasar Uang yang likuid, dalam, dan efisien perlu diatur Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.
- Selain itu, pengaturan dimaksudkan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek governance, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan.
- Ewenangan Bank Indonesia dalam mengatur instrumen Pasar Uang yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya.
Dalam Pasal 70 tersebut diatur bahwa Surat Berharga Komersial sebagai salah satu bentuk efek yang merupakan instrumen Pasar Uang, dikecualikan dari kewajiban penawaran umum dengan pertimbangan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan efek yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh instansi lain.
Pasar Uang yang dalam, likuid, dan efisien mempunyai fungsi strategis bagi Bank Indonesia, khususnya dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang telah mengatur Pasar Uang dan instrumennya dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pasar Uang.
Di samping itu, untuk memperkuat kredibilitas Pasar Uang sebagai media transmisi kebijakan moneter pada umumnya dan pasar Surat Berharga Komersial pada khususnya, Bank Indonesia juga mengatur Surat Berharga Komersial dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.
- Surat Berharga Komersial merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.
- Dengan melakukan penerbitan Surat Berharga Komersial, maka Korporasi Non-Bank memiliki alternatif pendanaan atau pengelolaan likuiditas jangka pendek.
Penambahan alternatif tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pembiayaan ekonomi nasional. Pengaturan Surat Berharga Komersial difokuskan pada pembentukan pasar dengan basis investor profesional (qualified investor). Investor profesional (qualified investor) merupakan investor yang memiliki pengetahuan investasi yang baik termasuk pemahaman atas risiko investasi.
- Salah satu cara untuk membentuk pasar dengan basis investor profesional (qualified investor) dilakukan melalui pembatasan nominal pembelian Surat Berharga Komersial paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Mempertimbangkan hal tersebut, dalam Peraturan Bank Indonesia dimaksud, diatur aspek keterbukaan informasi yang berbeda dengan aspek keterbukaan informasi bagi investor yang bukan merupakan investor profesional (unqualified investor).
Untuk menciptakan pasar Surat Berharga Komersial yang kredibel, efektif, dan efisien, diatur bahwa Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia. Dalam pendaftaran dimaksud, Surat Berharga Komersial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- persyaratan kriteria penerbit;
- persyaratan kriteria instrumen; dan
- persyaratan mengenai keterbukaan informasi.
Lebih lanjut, Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan terkait Surat Berharga Komersial harus terdaftar di Bank Indonesia. Lembaga Pendukung Pasar Uang tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
- Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial;
- Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial; dan
- Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.
Dalam hal terdapat penerbitan promissory note yang tidak didaftarkan di Bank Indonesia sebagai Surat Berharga Komersial, maka promissory note tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Bank Indonesia.
Lihat jawaban lengkap