Kenapa Indonesia Tidak Mencetak Uang Yang Banyak Untuk Membayar Hutang?

Inflasi Melonjak – Dampak lain jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya dengan alasan untuk membayar utang adalah akan mendorong laju inflasi. Menurut Bank Indonesia, Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa pemerintah tidak dapat mencetak uang terlalu banyak?

Inflasi – Inflasi muncul saat penggunaan uang tidak ditopang komoditas. Contoh, Inggris dan Jerman merasakan inflasi ini saat negaranya tidak ditopang emas sekitar awal 1900-an, namun mencetak uang demi membiayai perang. Pada 1914, Bank of England menerbitkan uang kertas dengan pertumbuhan 41,2 persen untuk membiayai kebutuhan perang.

• Alhasil, inflasi naik jadi 13,5 persen.
• Ondisi inflasi juga terjadi di Jerman saat masa Perang Dunia I.
• Ebutuhan dana yang besar untuk perang membuat Jerman meninggalkan emas sebagai mata uang Mark.
• Alhasil, harga komoditas naik pada 1923.
• Harga sepotong roti saat perang di Jerman bahkan mencapai 200 miliar Mark.

Ibu-ibu Jerman saat itu menjadikan uang kertas Mark sebagai bahan bakar karena nilainya lebih rendah dari kayu bakar. Nah, itu dia penyebab kenapa negara tidak mencetak sebanyak-banyaknya agar bebas utang. Alih-alih bebas, pencetakan uang yang tidak terkendali justru membuat utang negara bertambah dan harga barang naik di mana-mana.
Lihat jawaban lengkap

Apa yang terjadi jika pemerintah terlalu banyak mencetak uang?

Di negara berkembang banyak warganya yang kekurangan uang. Mereka punya daya beli yang kecil karena penghasilan yang cenderung rendah. Lalu muncul pertanyaan: kenapa negara tidak mencetak uang kertas lebih banyak? Toh uang kertas tidak perlu menghabiskan biaya lebih banyak jika dibandingkan dengan uang koin.

Barangkali, kamu adalah salah satu yang berfikir demikian. Bahkan ada juga yang berfikir, semakin banyak dicetak artinya negara semakin banyak uang. Akhirnya negara tersebut akan jadi negara kaya. Tetapi ternyata tidak demikian. Ternyata yang menentukan kaya tidaknya sebuah negara bukan berapa uang yang dicetak, tetapi berharga atau tidaknya uang yang dimiliki.

Terlebih lagi, uang kertas itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Sehingga kalau semakin sering mencetak, bukan berarti semakin baik. Berikut misalnya kelebihan dan kekuranganya. Kelebihan Uang Kertas Jika dibandingkan dengan yang logam dan alat pembayaran lainnya, uang kertas unggul dalam beberapa hal.

• Uang kertas tidak membutuhkan biaya produksi yang terlalu besar, jika dibandingkan dengan uang logam. Karena uang logam atau koin terbuat dari logam, yang tentu saja lebih mahal. Dengan begitu, pengeluaran negara dalam membeli dan menggunakan logam pun bisa ditekan.
• Bentuk uang kertas dirasa nyaman karena ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Walaupun masyarakat modern saat ini lebih menyukai transaksi virtual.
• Nilainya stabil jika dibandingkan uang logam. Walau dalam keadaan baru keluar dari bank atau sudah lecek, nilai uang kertas tetaplah sama. Asalkan tidak robek. Sementara orang cenderung tidak mau menerima uang logam yang sudah rusak.
• Jumlah produksinya bisa ditambah atau dikurangi dengan mudah sesuai dengan otoritas pemerintah.
• Mudah dan murah saat dipindahkan. Karena bahannya dari kertas yang ringan, uang kertas dapat dipindahkan dalam jumlah banyak dengan biaya murah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Kekurangan Uang Kertas Walaupun yang kertas dianggap lebih unggul jika dibandingkan dengan uang logam, tetap saja uang jertas memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah:

• Uang kertas hanya punya bilai di negara yang asalnya. Sementara uang logam dari emas atau perak. Bisa diterima di negara manapun. Karena uang logam punya nilai tersendiri dari materialnya.
• Uang kertas mudah rusak. Entah itu robek, berlubang, terbakar, atau terkena air. Uang kertas juga bisa dimakan serangga.
• Saat negara mengalami krisis atau inflasi yang serius, uang kertas bisa menjadi tidak berarti nilainya.

Karena itu, uang kertas harus diproduksi dan diregulasikan dalam jumlah yang tepat. Agar nilainya bisa tetap stabil. Lalu apa hubungannya mencetak uang lebih banyak dengan kondisi ekonomi negara? Alasan Kenapa Negara Kecil dan Berkembang Tidak Mencetak Uang Kertas Lebih Banyak Jika dibayangkan secara sederhana memang kesannya mudah. Rakyat dari suatu negara kekurangan uang, kenapa negara tidak mencetak lebih banyak dan dibagi-bagikan saja? Atau dengan memberikan penghasilan yang lebih banyak dengan tambahan cetak uang kertas tersebut? Maka masalah ekonomi di negara itu akan segera teratasi.

Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Jika sebuah negara mencetak banyak uang kertas, otomatis harga barang pun akan meningkat. Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga harga kebutuhan kainnya, seperti properti, kesehatan, dan lainnya. Jadi, mencetak lebih banyak uang tidak berarti membuat negara jadi kaya.

Gampangnya, jika semua orang punya uang banyak, maka daya beli meningkat. Jika daya beli meningkat, maka harga akan langsung naik. Dan sebanyak apapun uang yang dimiliki, orang cenderung merasa mereka perlu lebih dan lebih lagi untuk membeli kebutuhan yang lain.

• Semakin banyak uang dicetak, maka harga akan semakin cepat naik.
• Hal ini pertama kali terjadi di Jerman pada tahun 1923.
• Mereka berusaha meningkatkan kondisi perekonomian dengan memproduksi uang kertas lebih banyak.
• Pada akhirnya mereka mengalami apa yang disebut dengan hiperinflasi, saat harga barang meroket tajam.

Kelebihan Uang Menyebabkan Harga Melambung Tinggi Untuk menjadi lebih kaya, sebuah negara harus memproduksi dan menjual sesuatu. Bisa berupa produk, jasa, atau potensi wisata alam. Jika hal ini berjalan lancar, maka akan aman bagi sebuah negara untuk mencetak uang kertas lebih banyak.

• Sehingga rakyat pun bisa meningkatkan daya beli mereka.
• Tetapi, jika sebuah negara hanya mencetak lebih banyak uang kertas tanpa dibarengi dengan memproduksi atau menjual sesuatu, apa yang akan terjadi? Akibatnya tidak ada pemasukan negara dan harga akan langsung naik.
• Ini akan membuat rakyatnya lebih kesulitan.

Karena jika dibiarkan, harga akan terus naik dengan cepat. Agar lebih mudah, kita gunakan barang koleksi film Star Wars yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1977. Film ini begitu populer dan franchise-nya pun merupakan yang paling berhasil di dunia perfilman.

Prestasinya bahkan masuk ke dalam Guinness Book of World Record. Bisa dibayangkan, koleksi merchandise yang super vintage dari tahun 1977 pasti sangat berharga. Kenapa? Karena tidak diproduksi lagi, jadi langka. Jadi, walaupun orang punya uang lebih banyak untuk membelinya, bukan berarti banyak orang bisa memilikinya.

Penjual akan menaikkan harga, sehingga tetap saja barang ini bernilai sangat tinggi. Negara yang Pernah Mengalami Hiperinflasi Akibat Mencetak Uang Kertas Lebih Banyak Seriap negara tentu ingin kondisi perekonomian negara beserta rakyatnya lebih baik.

Jerman

Ini terjadi sejak tahun 1921-1923, dengan kondisi terburuk di tahun 1923. Untuk membiayai Perang Dunia I, Jerman menutupi keseluruhan biayanya dengan meminjam uang. Mereka yakin akan memenangkan perang dan bisa langsung membayar hutang. Namun, pada akhirnya strategi ini gagal total karena Jerman kalah perang.

Akhirnya Jerman memiliki hutang besar yang tidak bisa mereka bayar. Pemerintah pun mencetak uang lebih banyak. Dengan harapan bisa meningkatkan kindisi ekonomi negara. Namun yang terjadi adalah harga semakin naik, ditambah dengan semakin banyaknya hutang yang harus mereka bayar. Pada akhirnya nilai German Papiermark, atau Mark, mata uang Jerman saat itu, merosot tajam.

Jerman mengalami hiperinflasi yang sangat buruk. Bayangkan saja, di tahun 1922 harga roti di Berlin sekitar 160 Mark. Di akhir tahun 1923, harga roti menjadi 200,000,000,000 Marks!

Zimbabwe

Hampir 100 tahun kemudian, masih ada negara yang mengalami hiperinflasi. Zimbabwe mengalaminya pada tahun 2007 hingga 2009. Di masa puncaknya, yaitu 2008-2009, pemerintah Zimbabwe bahkan berhenti mengisi data statistik inflasi resmi mereka. Hingga pada akhirnya Zimbabwe menghentikan percetakan uang kertas di tahun 2009.

Republik Zimbabwe yang dulunya merupakan koloni Inggris, berdiri pada tahun 1980. Di tahun 1990-an, pemerintah berusaha mengembalikan hak milik tanah dari orang kulit putih ke penduduk asli. Dengan harapan para penduduk asli bisa mengolah tanah pertanian dan meningkatkan ekonomi negara. Namun, penduduk asli ini tidak terlatih dengan baik mengenai cara menegelola pertanian yang tepat.

Sehingga menyebabkan kondisi ekonomi Zimbabwe menurun drastis. Korupsi yang dilakukan pemerintah semakin memperparah keadaan. Pada akhirnya, mata uang Zimbabwe tidak bernilai. Di tahun 2009, pencetakan uang kertas dihentikan dan Zimbabwe menggunakan mata uang dari negara lain dalam kegiatan jual beli.

Venezuela

Venezuela baru mengalami hiperinflasi di tahun 2016. Hal ini disebabkan utamanya karena kondisi politik yang kritis dan sosial ekonomi yang tidak stabil secara kontinyu. Sebenarnya Venezuela sudah mengalami inflasi sejak tahun 1983. Terkadang keadaan sedikit membaik, namun inflasi masih mereka alami hingga kini. Hiperinflasi di Indonesia Kebanyakan dari kita memang belum lahir pada saat Indonesia mengalami hiperinflasi. Jadi banyak yang tidak mengetahui bahwa negara kita juga pernah mengalami kesulitan karena masalah ini. Tepatnya terjadi pada akhir masa pemerintahan Orde Lama, di tahun 1963-1965.

• Saat itu adalah era Demokrasi Terpimpin.
• Presiden Sukarno memiliki ambisi proyek mercusuar.
• Arena itu, beliau memutuskan mencetak Rupiah lebih banyak.
• Namun, dengan adanya pemberontakan di sana-sini, kondisi pilitik pun menjadi tidak stabil.
• Indonesia yang di awal kemerdekaan mengalami kemajuan ekonomi, pada akhirnya harus mengalami kejatuhan.

Di periode 1962-1965, pemerintah mencetak banyak uang untuk membayar hutang. Uang ini juga digunakan untuk mendanai proyek megah, seperti Monas. Karena dikeluarkan dari PBB, Indonesia juga tidak bisa lagi mendapat bantuan asing. Tak dapat dihindari lagi, pada akhirnya Indonesia mengalami hiperinflasi.

Negara yang Bisa Mencetak Uang Kertas Tanpa Ada Masalah Saat ini, ada 1 negara yang bisa menjadi lebih kaya dengan cara mencetak uang kertas lebih banyak. Ya, betul. Amerika Serikat, sebuah negara yang bisa memainkan politik dunia. Hal ini bisa terjadi karena kebanyakan barang berharga yang diperjualbelikan di dunia dihargai dalam mata uang Dolar Amerika.

Jadi, jika Amerika Serikat mau membeli sesuatu lebih banyak, mereka bisa saja tinggal mencetak uang lebih banyak. Tetapi jika dicetak terlalu banyak, harga barang-barang dalam Dolar pun akan ikut naik. Karena itu, negara sebesar Amerika Serikat pun juga menjaga regulasi uang mereka dengan baik.

Terlalu Banyak, Terlalu Cepat Sebuah negara hanya bisa mencetak uang dalam mata uang mereka sendiri. Tidak bisa mencetak Dolar Amerika. Dan jika sebuah negara mencetak uang dalam jumlah banyak dalam waktu singkat, maka harga barang akan naik. Dengan begitu, nilai uang akan turun drastis. Bahkan seperti yang pernah dialami Zimbabwe, bisa tidak berharga sama sekali.

Hal ini bisa menyebabkan proses jual belu dilakukan dengan sistem barter. Atau membayar dengan mata uang negara lain, terutama Dolar Amerika. Tentu hal ini bisa dicegah dengan menetapkan harga rendah pada barang-barang kebutuhan pokok. Namun pada akhirnya barang-barang ini akan segera habis dan negara pun kemurangan bahan pokok.

Mencetak Uang Perlu Dilakukan pada Kondisi Tertentu Pada kondisi di mana sebuah negara kekurangan jumlah uang, mencetak uang kertas dalam jumlah lebih banyak perlu dilakukan. Karena kalau uang yang beredar tidak cukup, bisnis pun tak bisa berjalan. Tanpa bisnis, tidak ada produksi, pegawai pun tidak mendapat penghasilan.

Rakyat bahkan tak bisa meminjam dari bank. Di saat seperti itu, perlu mencetak uang dalam jumlah lebih banyak. Sehingga roda ekonomi bisa terus berputar. Inilah yang menjadi tugas bank sentral di setiap negara. Ketika negara membutuhkan jumlah uang kebih banyak, mereka akan mencetak dan mendistribusikan dengan baik.

Sehingga kondisi perekonomian bisa lebih stabil. Kesimpulan Jumlah yang yang terlalu sedikit bisa mengakibatkan harga turun. Tapi, mencetak uang terlalu banyak bukanlah jawaban yang selalu tepat. Tanpa produksi barang, tanpa ada sesuatu yang bisa dijual, yang menjadi tak bernilai. Harga akan naik, dan keadaan ini sama buruknya dengan harga-harga ng merosot tajam.

Karena itulah perekonomian harus selalu dijaga dengan baik. Ekonomi memang tidak semudah itu. Karena itu, ekonomi sering disebut sebagai ilmu yang suram. Artikel Terkait

• Apa Itu Economic Scarcity (Kelangkaan Ekonomi)
• Untung Rugi Investasi Emas
• Apa Itu Brain Drain?
• Apa Itu Asuransi Mobil Kombinasi?

Demikianlah artikel tentang yang terjadi bila negara mencetak uang lebih banyak, semoga bermanfaat bagi Anda semua.
Lihat jawaban lengkap

Apakah mencetak terlalu banyak uang akan menyebabkan terjadinya inflasi?

Foto: Pengunjung melihat Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) dalam acara Festival Rupiah Berdaulat Bank Indonesia (FERBI) 2022 di Jakarta, Jumat (19/8/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang pemerintah Indonesia kepada negara-negara luar (ULN) mengalami penurunan.

Penurunan ULN itu terjadi selama empat bulan beruntun. Berdasarkan catatan BI ULN pada akhir Juni sebesar US$ 403 miliar atau sekitar Rp 5.919 triliun (kurs Rp 14.688/US$). Jumlah tersebut turun dari bulan sebelumnya yang lebih dari US$ 406 miliar. Jika dilihat secara kuartalan, ULN pada kuartal II-2022 mengalami kontraksi sebesar 2,33% dari kuartal I-2022.

Sementara jika dilihat dari kuartal II-2021, kontraksi tercatat sebesar 3,4% (year-on-year/yoy), lebih besar dari kuartal sebelumnya yang mengalami kontraksi 0,9% (yoy). Pada pekan lalu pemerintah baru saja menerbitkan uang emisi tahun 2022. Lalu mengapa pemerintah tidak mencetak uang saja demi membayar utang? Berikut jawabannya, seperti yang dikutip dari detik.com : Muncul Utang Secara teknik, ketika pemerintah mencetak uang, maka dalam neraca pemerintah juga akan muncul ‘kewajiban’ berupa utang, seperti dikutip dari Rerangka Dasar Akuntansi Berdasarkan Syariah oleh Ihda Arifin Faiz.

Apabila uang yang dicetak tidak ditopang komoditas, maka pertambahan neraca pemerintah di sisi aset dengan bertambahnya uang menjadi ilusi semata. Sebab, faktanya, pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar utang tersebut. Kondisi ini salah satunya terjadi di Argentina. Negara ini mencetak uang baru dengan nilai 54% dari pendapatannya, lalu naik jadi 86% pada tahun 1985-1990.

Alhasil, nilai peso terus melemah dan tidak stabil. Masyarakat akhirnya tidak percaya peso dan mulai pindah ke mata uang dolar AS. Nilai Uang Tidak Berarti Jika makin banyak uang yang beredar tidak diikuti dengan makin banyak barang yang ada di pasar, maka harga barang tersebut naik lebih tinggi karena jadi lebih langka dan dicari.

1. Alhasil, nilai uang yang sudah dicetak banyak malah jadi tidak berarti.
2. Inflasi Inflasi muncul saat penggunaan uang tidak ditopang komoditas.
3. Contoh, Inggris dan Jerman merasakan inflasi ini saat negaranya tidak ditopang emas sekitar awal 1900-an, namun mencetak uang demi membiayai perang.
4. Pada 1914, Bank of England menerbitkan uang kertas dengan pertumbuhan 41,2% untuk membiayai kebutuhan perang.

Alhasil, inflasi naik jadi 13,5%. Kondisi inflasi juga terjadi di Jerman saat masa Perang Dunia I. Kebutuhan dana yang besar untuk perang membuat Jerman meninggalkan emas sebagai mata uang Mark. Alhasil, harga komoditas naik pada 1923. Harga sepotong roti saat perang di Jerman bahkan mencapai 200 miliar Mark.

• Ibu-ibu Jerman saat itu menjadikan uang kertas Mark sebagai bahan bakar karena nilainya lebih rendah dari kayu bakar.
• Nah, itu dia penyebab kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar bebas utang.
• Alih-alih bebas, pencetakan uang yang tidak terkendali justru membuat utang negara bertambah dan harga barang naik di mana-mana.

(vap/vap)
Lihat jawaban lengkap

Kenapa Indonesia berhutang ke negara lain?

Kamis, 22 September 2022 16:08 WIB – Ilustrasi utang. Pexels/Karolina Grabowska TEMPO.CO, Jakarta – Tak hanya Indonesia, berbagai negara dari yang berkembang hingga maju pun memiliki utang. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa suatu negara perlu untuk berutang ? Lalu dana dari peminjaman tersebut digunakan untuk apa? Dilansir dari djppr.kemenkeu.go.id, berikut beberapa alasan mengapa suatu negara perlu berutang: 1.

• Menghindari Opportunity Loss Alasan peminjaman utang negara pertama ialah karena adanya kebutuhan yang perlu dibelanjakan oleh negara dan sifatnya tidak bisa ditunda.
• Sebaliknya, dengan menunda pembiayaan berpeluang mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang.
• Emudian kesempatan pembiayaan dari hasil peminjaman ini akan disalurkan untuk menutupkan gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pasalnya, IPM Indonesia masi tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lainnya, yang nantinya disetorkan untuk peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.2. Memberikan Aset Untuk Generasi Selanjutnya Alasan kedua negara meminjam uang ialah untuk memberikan legacy atau warisan aset yang baik untuk generasi selanjutnya.

Selain itu, terdapat istilah peraturan yang bernama golden rule. Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa utang negara dapat menjadi investasi yang akan memenuhi keadilan antar generasinya dengan mewariskan beberapa aset. Lalu legacy yang baik juga muncul apabila utang digunakan untuk membiayai berbagai hal yang produktif.

Adapun beberapa belanja negara yang saat ini akan dirasakan dan diperlukan di kemudian hari, seperti belanja pendidikan dan infrastruktur.3. Penerimaan Negara Belum Mencukupi Alasan lainnya karena besaran belanja pemerintah belum tercukupi hanya dari penerimaan negara saja, seperti perpajakan, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah.

Sementara konsekuensi dari selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara adalah defisit APBN. Maka dari itu butuhnya utang negara untuk menstimulus perekonomian rakyat. Dengan begitu kebijakan belanja yang ekspansif dapat diprioritaskan agar lebih produktif.4. Utang untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tanpa adanya utang negara, maka ekonomi Indonesia tidak dapat tumbuh sampai di level saat ini.

Melansir bps.go.id, ekonomoi Indonesia pada triwulan II-2022 mengalami pertumbuhana sebesar 3,72 persen, sedangkan terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44 persen. Untuk pembiayaan umum, utang negara mampu digunakan antara lain untuk membiayai Belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal ini juga nantinya akan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang. Banyak proyek infrastruktur yang dihasilkan dari utang pemerintah, meskipun hasilnya belum dapat dirasakan dalam waktu dekat. Sebagai contoh pembangunan jembatan yang membutuhkan 2-3 tahun, manfaat dari jembatan ini dapat dinikmati setelah jembatan selesai dibangun.5.

Utang untuk Mengembangkan Pasar Keuangan Alasan terakhir dari perlunya peminjaman utang negara ialah bertujuan untuk mengembangkan pasar uang. Perlu diketahui bahwa instrumen utang pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan digunakan untuk benchmark bagi industri keuangan.
Lihat jawaban lengkap

Kenapa Indonesia masih berhutang ke luar negeri?

4. Utang untuk mengembangkan pasar keuangan – Alasan terakhir yang menjadi sebab sebuah negara perlu berutang adalah untuk mengembangkan pasar keuangan. Instrumen utang Pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan digunakan sebagai acuan (benchmark) bagi industri keuangan.

1. Baca juga: Peringatan BPK: Kenaikan Utang Pemerintah Sudah Level Mengkhawatirkan Penerbitan instrumen utang Pemerintah merupakan alternatif investasi yang ditawarkan kepada masyarakat.
2. Egiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia juga turut didukung melalui penerbitan instrumen utang Pemerintah,” tandas Kemenkeu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Lihat jawaban lengkap

Dimana pabrik uang di Indonesia?

Lokasi – PERUM PERURI mempunyai 4 lokasi gedung, yaitu:

1. Jl. Palatehan 4, Kebayoran Baru Blok K-V Jakarta Selatan 12160 2. Jl. Tarum barat, Desa Parung Mulya, Ciampel, Karawang, Jawa Barat 3. Jl. Ahmad Yani No.119, Surabaya 60237, Jawa Timur 4. JL Putri Merak Jingga / JL Gudang, No 3A, Medan 20111, Sumatra Utara PERUM PERURI Jakarta berfungsi sebagai kantor administrasi dan pemasaran. PERUM PERURI Karawang berfungsi sebagai pabrik percetakan uang dan dokumen rahasia lainnya, PERUM PERURI Divisi Barat dan Divisi Timur berfungsi sebagai percetakan dokumen rahasia untuk Indonesia wilayah Barat dan Timur.

Lihat jawaban lengkap

Kenapa Indonesia membuat uang baru?

​​No.24/219​/DKom Pemerintah dan Bank Indonesia menggelar acara peluncuran 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) pada hari ini (18/8) di Jakarta. Ketujuh pecahan Uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022.

Uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang Rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp.10.000, Rp5.000, Rp.2000, dan Rp.1000, dengan telaah visual setiap pecahan Uang TE 2022 dalam rincian berikut, Uang TE 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia (gambar tarian, pemandangan alam, dan flora) pada bagian belakang sebagaimana Uang TE 2016.

Terdapat tiga aspek inovasi penguatan Uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi dimaksudkan agar uang Rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan sehingga uang Rupiah semakin berkualitas dan terpercaya serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pengeluaran dan pengedaran Uang TE 2022 merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun 2022 dan dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik sesuai Undang-Undang.
2. Adapun pengeluaran Uang TE 2022 tidak memiliki dampak pencabutan dan/atau penarikan Uang Rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Seluruh Uang Rupiah kertas ataupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Sebagaimana diatur pada UU Mata Uang, pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.

• Pengeluaran Uang TE 2022 yang bertepatan dengan momentum HUT RI ke-77 menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional.
• Hal ini selaras pula dengan tema HUT RI ke-77 : Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.
• Masyarakat dapat melakukan penukaran Uang TE 2022 melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan Bank Indonesia.

Pemesanan penukaran melalui kas keliling dilakukan melalui aplikasi PINTAR yang dapat diakses melalui laman https://pintar.bi.go.id. Aplikasi penukaran tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai tanggal 18 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB dengan jadwal penukaran uang mulai tanggal 19 Agustus 2022.
Lihat jawaban lengkap

Apakah negara Amerika bebas mencetak uang dolar?

Iya, tentu saja. Semua negara bebas mencetak uang masing-masing sesukanya. Namun sembarangan mencetak uang bisa melemahkan nilai uang sendiri, karena supply bertambah.
Lihat jawaban lengkap

Kenapa negara tidak mencetak uang sendiri?

Muncul Utang Negara – Berapa besar jumlah uang yang dicetak, akan mempertimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang yang dicetak tidak ditopang komoditas, maka pertambahan aset pemerintah justru tidak bertambah. Sebab, pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar utang tersebut.

• Begitu pula dengan mencetak uang, mencetak uang tidak boleh untuk kebutuhan membayar utang negara saja.
• Itu tadi jawaban penyebab kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya.
• Bukannya malah terbebas dari kemiskinan, pencetakan uang yang banyak dan tak terkendali, justru membuat utang negara bertambah hingga terjadinya inflasi.

Simak juga video ‘Sri Mulyani Ungkap Utang Negara Tahun ini Naik Rp 1.177 T’: (fdl/fdl) : Kenapa Pemerintah Tak Cetak Uang Sebanyak-banyaknya buat Bayar Utang?
Lihat jawaban lengkap

Negara mana sajakah yang pernah mencetak uang terlalu banyak?

Zimbabwe Contoh Nyata Bahayanya Kebanyakan Cetak Uang Jakarta – Wabah virus Corona atau COVID-19 telah membuat pemerintah RI harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menangani dampaknya. Defisit anggaran diyakini akan melebar signifikan karena wabah ini.Badan Anggaran DPR RI pun mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun.

Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari akibat yang ditimbulkanKetua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah langkah dalam penanganan untuk mengatasi pandemi virus corona, baik penanganan yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat, maupun penanganan akibat dampak ekonominya.

“Namun melihat besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, Badan Anggaran DPR RI memperkirakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Menurutnya hal itu berdasar pada dua hal yakni ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.Kedua membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan.Atas dua hal itu Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah beberapa hal.

Salah satunya cetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun.Menanggapi hal tersebut, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira memprediksi akan terjadi inflasi tinggi yang melanda Indonesia akibat pencetakan uang ratusan triliun ini.”Mencetak uang tanpa ada underlying asset yang jelas ini bisa menimbulkan dampak pada inflasi tinggi,” kata Bhima kepada detikcom.Dampak itu bukanlah ancaman semata.

Negara lain seperti Zimbabwe sudah mengalaminya langsung akibat cetak uang terus-menerus. Berdasarkan catatan detikcom, Zimbabwe pernah mengalami inflasi hingga 11,250 juta persen bahkan pernah menyentuh 231 juta persen pada 2008.Salah satu pemicu ledakan inflasi adalah suplai yang berlebihan.

• Presiden Robert Mugabe yang memimpin Zimbabwe selama 37 tahun itu mencetak uang yang berlebihan guna mendanai kampanye pemilu.
• Saat kepemimpinannya, kondisi perekonomian terus-terusan jatuh.Akibat itu, tingkat pengangguran di sana mencapai 80-94%.
• Banyak pabrik-pabrik manufaktur yang tutup sementara suplai makanan juga langka.Banyak pekerja yang tak merasakan dampak dari gajinya karena harga-harga sangat tinggi akibat stok barang di toko-toko sangat langka.

Tingginya inflasi di Zimbabwe membuat negara ini pernah melakukan redenominasi mata uang, dengan menyederhanakan uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka nol. Sementara Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pencetakan uang artinya bank sentral menambah uang beredar.

• Jika tidak mampu akibat kelebihan likuiditas, maka likuiditas tersebut tidak bisa diserap kembali.
• Seperti dulu waktu BLBI kan bank sentral mengedarkan uang.
• Sebagai gantinya dikasih surat utang pemerintah yang tidak tradeable dengan suku bunga mendekati nol persen.
• Waktu inflasi naik, bank sentral tidak menggunakan SOP ini,” kata Perry dalam RDP virtual dengan komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).Dia mengungkapkan, pada periode 1998 angka inflasi mencapai 67% akibat pencetakan uang.

Hal ini berbeda dengan operasi moneter dan penambahan likuiditas di perbankan. “Nah penambahan likuiditas yang BI lakukan sekarang Rp 503,8 triliun disebut quantitative easing (QE). Semoga ini menjelaskan hal yang kompleks dan berbeda antara pencetakan uang dengan QE,” imbuh dia.
Lihat jawaban lengkap

Apakah benar Jokowi bayar utang negara?

Jokowi Bayar Utang RI Sampai Menyusut, Dari Mana Uangnya? Jakarta, CNBC Indonesia – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia menyusut hingga April 2022. Salah satunya disebabkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Secara keseluruhan utang mencapai di US$ 409,5 miliar pada April 2022.
• Dengan asumsi US$ 1 setara Rp 14.729, nilai ULN itu adalah Rp 6.031,52 triliun.
• ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Angka itu turun dibandingkan ULN bulan sebelumnya yang US$ 412,1 miliar (Rp 6.069,82 triliun).
• Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1% (yoy).

“Posisi ULN Pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar 190,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy),” tulis Bank Indonesia (BI) dalam laporannya, yang dikutip Senin (20/6/2022) Pemerintah yang membayar utang senilai US$ 1,9 miliar menjadi salah satu penyebab penurunan ULN.

Foto: Infografis/ Utang Luar Negeri/ Edward RicardoINFOGRAFIS, Mantap Pak Jokowi, Utang Luar Negeri RI Menyusut

Lancarnya pembayaran utang oleh pemerintah didorong oleh penerimaan negara yang terus membaik. Apalagi ada lonjakan harga komoditas internasional yang muncul bak ‘durian runtuh’. Sehingga dalam empat bulan pertama tahun ini, APBN surplus sampai Rp 103,1 triliun atau 0,58% dari PDB.

“Salah satu berita baiknya dengan adanya kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi harga minyak harga komoditas, seperti batubara, sawit dan sebagainya itu ternyata juga berdampak kepada membaiknya sisi penerimaan kita,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman kepada CNBC Indonesia.

“Jadi kalau kita lihat sampai dengan 4 bulan pertama sampai bulan April yaitu mengalami surplus, itu sangat jarang APBN bisa surlus sampai dengan 4 bulan pertama ini,” terang Luky. Pendapatan negara tercatat Rp 853,6 triliun dan belanja negara mencapai Rp 750,5 triliun.
Lihat jawaban lengkap

Siapa pemberi utang terbesar ke Indonesia?

Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia Denpasar – Tercatat ada 10 negara pemberi utang terbesar ke Indonesia. Posisi pertama negara pemberi utang terbesar ke Indonesia ditempati Singapura. Lantas, negara mana saja pemberi utang terbesar ke Indonesia? Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2022 tercatat sebesar US$ 409,5 miliar.

Nilai tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar US$ 412,1 miliar. Dikutip dari detikFinance, berdasarkan catatan BI, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral). Diketahui bahwa posisi ULN Pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar US$ 190,5 miliar.

Angka tersebut terbilang turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya yang mencapai US$ 196,2 miliar.

• Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.
• Secara keseluruhan, komponen pinjaman juga mengalami penurunan secara neto, seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibanding penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.
• Adapun penarikan ULN pemerintah yang dilakukan di bulan April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas negara.

Namun di sisi lain, posisi ULN swasta tumbuh sedikit meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada April 2022 tercatat sebesar 210,2 miliar dolar AS, tumbuh rendah sebesar 0,03% (yoy), setelah mengalami kontraksi 1,6% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Kendati demikian, ULN Indonesia pada bulan April 2022 dirasa tetap terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 32,5%. Diketahui bahwa angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 33,8%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia juga dirasa tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,5% dari total ULN. Lantas dari negara mana saja Indonesia berutang? Daftar 10 negara pemberi utang terbesar kepada Indonesia per April 2022 1.

1. 10. Inggris sebesar US$ 3,8 miliar
3. Simak Video ” Polisi Beberkan Modus Penipu Ratusan Mahasiswa IPB ”

(nor/nor) : Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia
Lihat jawaban lengkap

Berapa Harga hutang negara Indonesia?

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers Hasil Rapat Berkala III KSSK 2022 (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI) Jakarta, Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga Juli 2022 telah mencapai Rp 7.163,12 triliun atau setara 39,56% dari produk domestik bruto (PDB).

1. Nilai utang pada Juli 2022 tersebut naik 0,55% dibandingkan bulan lalu yang nilainya mencapai Rp 7.123,62 triliun.
2. Berdasarkan laporan APBN Kita edisi Agustus 2022, realisasi utang pemerintah pada Juli 2022 yang sebesar Rp 7.163,12 triliun tersebut setara dengan 37,91% dari produk domestik bruto (PDB).

Rasio utang tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 39,56%. “Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” jelas Kementerian Keuangan seperti dikutip, Senin (15/8/2022).

Inerja pemerintah dalam menjaga rasio utang agar tetap aman terlihat pada semakin menurunnya rasio utang terhadap PDB yang jauh menurun dibandingkan bulan Juni lalu yang di angka 39,61%, sementara bulan ini mencapai 37,91%,” tulis Kemenkeu lagi. Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah pada Juli 2022 didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,5% dari seluruh komposisi utang akhir Juli 2022.

Ini mencapai 11,5% utang yang berasal dari pinjaman. Adapun penarikan utang dari SBN, per 31 Juli 2022 tercatat mencapai Rp 6.339,64 triliun. Dengan rincian domestik sebesar Rp 5.033,99 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 4.121,43 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 912,56 triliun.

Sementara dalam bentuk valas mencapai Rp 1.305,65 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara Rp 978,73 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 326,92 triliun. Dari komposisi pinjaman, utang Indonesia per 31 Juli 2022 mencapai Rp 823,48 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 15,65 triliun serta pinjaman luar negeri Rp 807,82 triliun, yakni pinjaman bilateral Rp 271,72 triliun, multilateral Rp 493,02 triliun, dan commercial banks Rp 43,08 triliun.

Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yakni 70,49%. Selain itu, saat ini kepemilikan oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019. Mencapai 38,57%, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05%, dan per 11 Agustus 2022 mencapai 15,58%.

Kendati demikian, kepemilikan perbankan dan Bank Indonesia meningkat menjadi masing-masing 25,02% dan 25,45% per 11 Agustus 2022. “Berdasarkan beberapa indikator risiko utang tersebut, dapat dikatakan bahwa utang pemerintah Indonesia masih berada pada level yang aman, dengan risiko yang terkendali,” tulis Kemenkeu.

Kemenkeu di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, pengelolaan utang yang prudent, didukung dengan peningkatan pendapatan negara yang signifikan dan kualitas belanja yang lebih baik, merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam menyehatkan APBN.

• Dalam usaha menyehatkan APBN, Kemenkeu mengklaim telah mengelola portofolio utang agar optimal.
• Sehingga peningkatan utang pun telah diperhitungkan secara matang demi mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien.
• Dari segi jatuh tempo, komposisi utang pemerintah, diklaim Kemenkeu dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal.

“Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jatuh tempo (average time to maturity) sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,7 tahun,” jelas Kemenkeu lagi. Artikel Selanjutnya
Lihat jawaban lengkap

Siapa yang bertanggung jawab utang negara?

Hutang Negara Dan Tanggungjawab Rakyat/opini/Hutang_Negara_Dan_Tanggungjawab_Rakyat.html Menjadi pertanyaan kita apakah hutang Negara/Pemerintah itu menjamin kesejahteraan rakyat ?, karena realitanya sampai saat ini penduduk Indonesia masih mayoritas hidup apa adanya, bahkan masih miskin.

Jumlah hutang yang ada tidak seimbang dengan kesejahteraan rakyat, dan tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi, bahkan pertumbuhan hutang lebih besar ketimbang pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dikata, bahwa hutang yang ada digunakan asal-asalan sehingga tidak mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Hutang harusnya digunakan untuk kegiatan produktif (infrastruktur yang tepat guna, untuk operasional pemerintah yang baik, pendidikan, kesehatan, sektor pertanian dan sembako yang terjangkau rakyat) agar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, karena hutang itu akan menjadi beban untuk dibayar rakyat juga.

Sebagai tanggungjawab hukum demi mengurangi beban rakyat atas hutang luar negeri, seharusnya pemerintah agresif mengajukan potongan hutang (hair cut) kepada para kreditur internasional, walaupun langkah itu sulit. “lalu beban utang yang makin menggunung ini kepada siapa yang akan menanggung ” Perlu diingat bahwa dalam Hukum Internasional ada Doktrin Odious Debt, oleh Prof. Hukum Alexander Nahum Sack, mantan Menteri pada pemerintahan Tsar (Rusia), bahwa hutang yang tidak dipakai untuk kepentingan rakyat tapi dikorupsi pejabat negara, bukan menjadi kewajiban negara.

“Beban Kewajiban untuk Melindungi”

Bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ” sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya negara wajib melindungi semua komponen bangsa, mulai dari rakyat, sumber daya alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan.

1. Selanjutnya hak-hak warga negara harus dipenuhi negara, seperti menjunjung hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, Kesehatan, berpolitik dan bebas menguarkan pendapat lisan maupun tulisan.
2. Dalam agama Islam, bahwa hutang itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada Allah SWT di hari akhir, untuk apa digunakan dan sampai kapan dilunasi.

Hutang bukanlah masalah sepele, dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus direncanakan penggunaannya dengan matang, sasarannya harus terarah, karena ini adalah masalah moral, sebagai amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin. Dalam jangka panjang akumulasi hutang luar negeri menjadi tanggung jawab negara dan menjadi beban rakyat, ini sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

• Sebab pembangunan dari hutang itu bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
• Sebagai gambaran hutang yang diperoleh saat Presiden periode bung Karno sebesar Rp.56 Trilyun, pak Harto Rp.551 T, pak BJ.
• Habibie Rp.938 T, Gus Dur Rp.1.271 T, bu Mega Rp.1.298 T, jaman pak SBY Rp.2.608 T dan saat pak Jokowi -/+ Rp.8.000 T (kemungkinan bisa bertambah karena belum habis masa jabatannya).

Apabila penggunaan hutang luar negeri seperti disebutkan di atas tidak dilakukan dengan bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian, akan menjerumuskan negara dalam krisis berkepanjangan, dan sangat membebani rakyat ke depan sampai anak cucu, memiliki hutang yang sangat besar.

Sebagi contoh dalam pemerintahan Islam menggunakan sistem tradisional, yang secara sederhana menganut konsep keseimbangan (Syariah), pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama, seperti pada era pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, anggarannya jarang mengalami defisit (budget deficit). Contoh pemerintah sistem Islam di atas karena pemimpin selalu memegang prinsip kehati-hatian, bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan.

Berdasarkan tulisan ini, hutang luar negeri akan menjadi bumerang ketika tidak dikelola dengan baik dan serampangan, karena kondisi hutang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah-kaidah yang diajarkan ajaran Islam yang selalu mengedepankan sisi kemaslahatan ummatnya (seluruh rakyat Indonesia).
Lihat jawaban lengkap

Negara apa yang berhutang ke Indonesia?

Berikut daftar lengkap 10 negara pemberi utang terbesar ke Indonesia sampai Maret 2022: Singapura: US$60,9 miliar. Amerika Serikat: US$31,8 miliar. Jepang: US$25,8 miliar.
Lihat jawaban lengkap

Apakah Indonesia pernah memberikan utang?

Indonesia pemberi utang negara lain. (Foto: Shutterstock) JAKARTA – Apakah Indonesia pernah memberikan utang ke negara lain? Indonesia tergabung dalam keanggotaan International Monetary Fund (IMF) dan Dana Moneter Internasional. Melalui IMF, Indonesia turut memberikan utang ke negara lain.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa Bank Indonesia tidak mencetak uang sebanyak banyaknya brainly?

kenapa bank indonesia tidak mencetak uang sebanyak banyak nya

• Berikut pembahasannya:
• Mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya bukanlah solusi untuk mengatasi utang/ perekonomian Indonesia. Dan mala akan membuat perekonomian Indonesia menjadi merosot
• Mengapa bukan solusi?

Karena apabila Indonesia mencetak uang dengan jumlah yang banyak, maka otomatis masyarakat pun akan memegang banyak uang. Dengan demikian, kemampuan membeli akan menjadi tinggi dan barang yang akan dibelipun menjadi berkurang, akibatnya harga pun akan menyesuaiknn diri menjadi naik.

1. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Detail tambahan:
4. Mapel⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ : Ekonomi
5. Kelas⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀: 11
6. Materi⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ : Bab 4 – Indeks Harga dan Inflasi
7. Kata Kunci⠀⠀⠀⠀⠀ : Inflasi, Mencetak Uang, Hutang
8. Kode soal⠀⠀⠀⠀⠀⠀: 12
9. Kode Kategorisasi : 11.12

: kenapa bank indonesia tidak mencetak uang sebanyak banyak nya
Lihat jawaban lengkap

Apakah Bank Indonesia bisa langsung mencetak uang?

Pemerintah menyebut BI tak bisa asal mencetak uang seperti AS walau ekonomi sedang tertekan virus corona. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino). Jakarta, CNN Indonesia – Pemerintah menilai Bank Indonesia (BI) tidak bisa ujug-ujug mencetak uang dalam jumlah banyak seperti Amerika Serikat walau ekonomi sedang tertekan pandemi virus corona atau covid-19.

Sebab, ada perbedaan permintaan rupiah dan dolar AS, meski masing-masing negara tengah membutuhkan sumber dana besar untuk menangani masalah tersebut. Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menjelaskan AS bisa leluasa mencetak uang karena penggunaan dolar AS sejatinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan pendanaan di Negeri Paman Sam saja.

Dolar AS merupakan mata uang internasional yang digunakan untuk berbagai jenis transaksi lintas negara. “Jadi berapa pun AS cetak dolar, meski tetap ada batasnya, itu tidak ada pengaruhnya ke inflasi di AS di dalam situasi normal karena permintaan dolar itu banyak sekali.

• Orang mau impor pakai dolar,” ungkap Edy dalam diskusi virtual yang digelar ISEI Jawa Barat, Kamis (9/7).
• Sementara bila BI mencetak rupiah terlalu banyak, sambungnya, yang terjadi justru bisa memunculkan inflasi atau kenaikan harga barang.
• Sebab, jumlah uang yang beredar meningkat dan bisa menurunkan nilai rupiah.

Belum lagi, permintaan rupiah sejatinya tidak cukup besar karena hanya bisa digunakan untuk transaksi di dalam negeri. Lebih lanjut, menurut Edy, BI juga tidak bisa mencetak uang lalu dibagikan begitu saja ke masyarakat atau dikenal dengan istilah helicopter money,

” Helicopter money dalam arti cetak uang terus dibagi-bagikan, ini akan menimbulkan masalah tersendiri, bukan hanya inflasi, tapi nanti siapa yang mau dikasih, berapa dikasihnya, dan sebagainya,” katanya. Edy mengatakan bila negara membutuhkan peran bank sentral nasional untuk ikut menanggung besarnya kebutuhan biaya penanganan dampak corona, hal yang paling wajar dilakukan adalah membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pemerintah di pasar perdana.

Dengan begitu, kapasitas penyerapan surat utang dari BI lebih besar daripada hanya di pasar sekunder. Hal ini pun sudah bisa dilakukan sejalan dengan persetujuan negara melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

“Jadi uang dari BI masuk ke pemerintah melalui pembelian SBN lalui ditransfusikan ke kebijakan fiskal baik melalui program sosial maupun stimulus dunia usaha,” ujarnya. Senada, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Oskar Vitriano mengatakan BI tak bisa asal mencetak uang seperti AS karena ada perbedaan kondisi dari kedua pihak.

Hal yang paling benar adalah BI membeli SBN dari pemerintah, meski harus membuat pemerintah menambah utang. “Lebih baik menjadi utang, utang ini tidak apa asal untuk tujuan produktif. Jepang dan AS bahkan utangnya melebihi PDB mereka, Indonesia belum sampai ke sana,” katanya.
Lihat jawaban lengkap

Apakah masih aman utang Indonesia?

2 hari lalu – Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Lihat jawaban lengkap