Kebijakan Yang Dilakukan Agar Menambah Jumlah Uang Beredar Ditunjukkan Nomor?

Menurut Sukirno (2009, h.124) menyatakan bahwa di dalam kehidupan masyarakat, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh kebijakan dari bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang melalui kebijakan moneter. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah:

1. Kebijakan Bank Sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter Kebijakan Bank Sentral meliputi :
   • Politik diskonto
   • Politik pasar terbuka
   • Politik cash ratio
   • Politik kredit selektif.
2. Kebijakan pemerintah melalui menteri keuangan Kebijakan ini bertujuan untuk menambah peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil.
3. Menciptakan uang giral Bank umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga,
4. Tingkat pendapatan masyarakat Dalam hal ini tingkat pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi jumlah uang yang beredar, karena dapat mengukur daya beli masyarakat terhadap suatu barang.
5. Tingkat Suku bunga Bank Semakin naik tingkat suku bunga akan membuat tingkat pembelian semakin menurun karena nilai jual barang yang semakin naik. Dan begitupun sebaliknya, jika suku bunga rendah akan menjadikan daya beli masyarakat meningkat dikarenakan harga barang yang murah.
6. Selera Konsumen Semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang maka harga barang tersebut akan terdorong naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak, demikian sebaliknya.
7. Kebijakan Pemerintah Dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam hal kredit. Hal inilah yang dapat mendorong daya beli masyarakat yang kemudian mendorong jumlah uang yang beredar.

Lihat jawaban lengkap

Apa saja kebijakan moneter untuk menambah jumlah uang beredar?

Salah satu kebijakan moneter untuk menambah jumlah. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang.

Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Instrumen-instrumen kebijakan moneter, yaitu:

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka, adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. Kebijakan Diskonto, adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Kebijakan Cadangan Kas, Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Kebijakan Kredit Ketat, Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan Dorongan Moral. Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya.

Kebijakan moneter yg dapat dilakukan untuk menambah jumlah uang yg beredar di masyarakat yaitu dengan Menetapkan cadangan kas yang lebih rendah.Hal ini akan menyebabkan masyarakat tertarik untuk meminjam/mengambil uang dari bank sehingga jumlah uang yg beredar meningkat. Jadi, jawaban yang tepat adalah Poin C. : Salah satu kebijakan moneter untuk menambah jumlah.
Lihat jawaban lengkap

Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah agar jumlah uang beredar stabil?

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) – Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan.
Lihat jawaban lengkap

Apa yang dapat dilakukan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar?

Apa Saja Kebijakan Moneter BI dalam Menstabilkan Kurs Rupiah? Simak Ulasan Ini Petugas menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang BNI Melawai, Jakarta, Selasa (15/9). Nilai tukar rupiah terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjelang Federal Open Market Committee (FOMC), Selasa (15/9) menyentuh level Rp 14.408 per dolar AS atau melemah 0,52 persen dibandingkan hari sebelumnya Rp 14.333 per dolar AS.

• Beberapa langkah pun diambil oleh Bank Indonesia lewat kebijakan moneternya selaku otoritas yang berwenang sekaligus garda terdepan yang bertanggung jawab untuk menstabilkan nilai rupiah.
• Apakah sebenarnya kebijakan moneter itu?
• Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan.
• Atau secara sederhana, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Secara umum dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar.

1. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.
2. Di Indonesia, tujuan kebijakan moneter sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
3. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar (kurs).

BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia berperan sebagai pengambil kebijakan tunggal dalam kebijakan moneter. Stabilitas nilai uang merupakan tujuan kebijakan moneter yang dibuat dan dilaksanakan BI.

• Instrumen Kebijakan Moneter
• Secara umum, instrumen yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah sebagai berikut :
• 1. Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka adalah kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Jika Bank Sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral akan membeli surat-surat berharga dari bank-bank umum berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan dari Pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN) dan Surat Utang Negara/SUN).

1. Sebaliknya, jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka akan menjual surat-surat berharga kepada bank umum dan masyarakat.
2. 2. Giro Wajib Minimum (GWM)
3. Giro wajib minimum (GWM) adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid ( reserve ) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya.

Semakin kecil persentase tersebut, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan likuiditasnya ( reserve -nya) untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, semakin besar persentasenya, maka semakin berkurang kemampuan bank untukmemberikan pinjaman.

• 3. Fasilitas Diskonto
• Fasilitas diskonto adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian ( mismatch ) pengelolaan dana yang bersifat sementara ( discountwindow ).
• Jika Bank Sentral ingin menambah jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka Bank Sentral menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum, sehingga biaya atau bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih murah.

Sebaliknya, jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka Bank Sentral akan menaikkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum. Sehingga biaya atau bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih mahal.4.

Himbauan Moral Bank Sentral dapat melakukan himbauan moral terhadap perbankan. Biasanya himbauan moral merupakan pernyataan bank sentral (misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia) yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Informasi tersebut untuk dijadikan masukan bagi bank-bank umum dalam pengelolaan aset dan kewajibannya.

Instrumen ini digunakan untuk mendukung efektifitas kebijakan moneter lainnya yang dilakukan bank sentral. Tidak dapat dipungkiri peranan uang dirasakan sangat penting dan tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak terkait dengan uang. Namun demikian, jumlah uang yang beredar di luar kendali dapat menimbulkan pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan.

1. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong kenaikan harga, dan dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.
2. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
3. Kondisi tersebut melatarbelakangi otoritas moneter dalam membuat kebijakan pengendalian jumlah uang beredar dalam perekonomian yang dikenal dengan kebijakan moneter.
4. (AM)

: Apa Saja Kebijakan Moneter BI dalam Menstabilkan Kurs Rupiah? Simak Ulasan Ini
Lihat jawaban lengkap

Apa tujuan dari kebijakan moneter?

Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia mem​iliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No.3 Tahun 2004 dan UU No.6 Tahun 2009 pada pasal 7.

Kestabilan Rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.

Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang ( free floating ). Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF).

Erangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan ( overriding objective ). Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.​​​​ Kerangka Kebijakan Moneter Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF).

ITF merupakan suatu kerangka kerja (framework) dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional.

Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer ( base money ) sebagai sasaran kebijakan moneter. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF. Apa itu Flexible ITF? Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward looking (kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/time lag kebijakan moneter).

• Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inherent dalam Flexible ITF.
• Erangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu: 1.
• Strategi penargetan inflasi (Inflation Targeting) sebagai strategi dasar kebijakan moneter.2.
• Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi.3.

Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.4. Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

• Mengapa Flexible ITF? Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008/2009 mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian.
• Ebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ITF dipandang tidak lagi sesuai.
• Hal ini dikarenakan penerapan ITF secara ketat hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya, tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan.

Peran sistem keuangan makin besar dalam perekonomian, sehingga dampak ketidakstabilan sistem keuangan menjadi makin signifikan. Hal ini tercermin dari besarnya biaya penyelamatan dan dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global tahun 2008/2009.

Hal ini menyadarkan pentingnya peran bank sentral untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan ITF untuk pencapaian stabilitas harga hanya memenuhi syarat perlu, belum kondisi kecukupan (necessary but not sufficient). Pascakrisis keuangan global tahun 2008/2009, bank sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan.

Untuk itu, keberhasilan penerapan ITF harus didukung dengan kerangka pengaturan di sektor keuangan secara makro (macroprudential regulatory framework). Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi flexible ITF dengan makin memperkuat mandatnya dalam menjaga stabilitas harga dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan.

• Bagaimana Flexible ITF diterapkan? Pencapaian overriding objective ITF dan Flexible ITF adalah sama, yaitu pengendalian inflasi.
• Dimensi baru sejak krisis keuangan global adalah perkembangan peran bank sentral dalam turut menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga.

Pengejawantahan Flexible ITF adalah adanya ruang fleksibilitas dalam mengintegrasikan kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui penerapan instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, nilai tukar, aliran modal dan penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan peran kordinasi dan komunikasi kebijakan.

Terkait dengan strategi penargetan inflasi (inflation targeting), Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan berbagai informasi yang tersedia untuk menggambarkan kondisi inflasi ke depan sebagai basis kebijakan moneter yang ditempuh. Hal ini merupakan implikasi dari adanya efek tunda/time lag kebijakan moneter sehingga target dalam pelaksanaan kebijakaan moneter didasarkan pada perkiraan inflasi ke depan.

1. Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui respons bauran kebijakan (policy mix) dengan memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas.
2. Bank Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas tersebut secara reguler kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Pemerintah.
3. Secara reguler, Bank Indonesia juga menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi terkini dan outlook inflasi ke depan, keputusan yang diambil, serta arah kebijakan ke depan yang akan diambil untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasarannya (forward guidance).

Hal ini tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi namun juga penting dalam memperkuat kredibilitas Bank Indonesia sehingga kebijakan yang ditempuh menjadi lebih efektif. Dalam rangka memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pada 19 Agustus 2016 Bank Indonesia menetapkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI 7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran.

Penggunaan BI 7DRR sebagai suku bunga acuan merupakan bagian dari reformulasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan yang setara dengan dengan instrumen moneter 12 bulan. Melalui penetapan BI 7DRR sebagai suku bunga acuan, tenor instrumen menjadi lebih pendek yakni setara dengan instrumen moneter 7 hari sehingga diharapkan dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter dan mengarahkan inflasi sesuai dengan sasarannya.

Reformulasi kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal arah kebijakan moneter. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Dalam implementasinya, reformulasi kebijakan moneter memegang empat prinsip. Pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan Flexible ITF. Kedua, reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Ketiga, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia.

Keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan. Sesuai dengan prinsip kedua, perubahan tersebut tidak mengubah stance kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI 7DRR berada dalam satu struktur suku bunga (term structure) yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya.

Implementasi flexible ITF juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka mengelola stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas), melalui strategi triple intervention.

Strategi triple intervention dilakukan melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi triple intervention dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.

• Implementasi Flexible ITF juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar.
• Ebijakan nilai tukar ditempuh Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar.
• Ebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas) melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Strategi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah. ​​ Berbagai kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, khususnya dari sisi penawaran. Kebijakan pemerintah terutama diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk stabilisasi harga pangan guna mendukung terkendalinya inflasi.

Oordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang semakin kuat diwujudkan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) baik di pusat maupun daerah. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah juga dilakukan dalam rangka memperkuat stabilitas sistem keuangan. Melalui komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan langkah koordinasi dan memberikan rekomendasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi.

• Proses tersebut atau transmisi dari keputusan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel dan memerlukan waktu ( time lag ).
• ​​ Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu ( time lag ).
• Time lag masing-masing jalur bisa berbeda.

Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan/penurunan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dengan kenaikan/penurunan suku bunga perbankan. Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) akan lebih lambat.

• Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit.
• Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu.

Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil. Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR memengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi.

• Sebaliknya, penurunan suku bunga BI 7DRR akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga meningkat.
• Penurunan suku bunga kredit juga menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi.
• Hal ini meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong perekonomian.

Perubahan suku bunga BI 7DRR dapat memengaruhi nilai tukar (jalur nilai tukar). Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

• Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah.
• Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor.
• Apresiasi nilai tukar tersebut akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI 7DRR juga memengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

1. Hal ini akan mengurangi permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi.
2. Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga memengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi (jalur ekspektasi).
3. Penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi akan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi.

Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu (time lag). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda. Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan/penurunan BI 7DRR dengan kenaikan/penurunan suku bunga perbankan.

Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR akan lebih lambat. Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit.

Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil.
Lihat jawaban lengkap

Apa saja yang merupakan kebijakan fiskal?

Pengertian Kebijakan Fiskal – Dari segi definisi, kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lebih lengkapnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

1. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak, dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah.
2. Ebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah.

Di Indonesia, kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI.
Lihat jawaban lengkap

Apa saja tujuan kebijaksanaan fiskal?

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. negara sebagai pemegang otoritas tertinggi maka negara yang berhak dalam perumusan kebijakan salah satunya kebijakan fiskal dimana negara sangat berperan penting di dalam kebijkan tersebut.
Lihat jawaban lengkap

Jelaskan apa yang dimaksud dengan peran kebijakan fiskal?

Jakarta (11/3) – Perekonomian Indonesia terus melanjutkan momentum pertumbuhan yang baik walaupun sedang dihadapkan pada ketidakpastian global. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat, kesejahteraan rakyat juga terus membaik terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2018 sebesar 9,66% dan 5,34%, terendah dalam catatan sejarah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, saat mengawali sesinya pada acara Economic Outlook 2019 di The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta (18/2). “Pemerintah saat ini sedang berusaha mengurangi gini ratio, tentunya dengan kebijakan fiskal sebagai salah satu alatnya,” ujar Suahasil.

“Tahun lalu pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,17%. Konsumsi merupakan satu komponen paling penting atas pertumbuhan ekonomi dan angka 5,13% pada konsumsi 2018 merupakan angka yang cukup baik,” ungkap Suahasil melanjutkan paparannya terkait perkembangan ekonomi terkini.

• Peran dari kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat.
• Dalam hal meningkatkan konsumsi, pemerintah telah membuat porsi anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi dengan tujuan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga.
• Sedangkan untuk meningkatkan investasi, pemerintah memastikan adanya anggaran untuk menjalankan pembangunan infrastruktur sebab tidak ada yang mau berinvestasi jika infrastruktur belum memadai.

“Anggaran pemerintah salah satunya berasal dari pajak. Namun pemerintah tidak hanya mengumpulkan pajak, pemerintah juga memberikan insentif pajak. Sebagian insentif pajak diperuntukkan untuk semua sektor seperti Tax Holiday dan Tax Allowance ; sebagian lainnya diperuntukkan untuk sektor khusus; serta ada juga insentif pajak berdasarkan wilayah seperti zona ekonomi khusus dan zona perdagangan bebas,” jelas Suahasil “Saat ini pemerintah mulai mengestimasikan berapa besaran penerimaan perpajakan yang berkurang atau tidak jadi dikumpulkan akibat adanya insentif ini.

Pada tahun 2017, estimasi besarannya yaitu sebesar 154,4 T atau 1,14% dari GDP. Estimasi besaran tersebut kita sebut Tax Expenditure,” lanjut Suahasil. “Pemerintah berusaha melihat keseimbangan antara insentif perpajakan dan penerimaan perpajakan. Satu rupiah yang dikumpulkan oleh pemerintah akan menjadi belanja negara, namun disisi lain jika satu rupiah tersebut tetap dibiarkan berada dalam perekonomian akan membantu meningkatkan investasi dan juga konsumsi.

Pemerintah saat ini terus berupaya mencari keseimbangan tersebut,” tutup Suahasil. Economic Outlook 2019 merupakan acara yang digelar oleh Maybank dengan tujuan untuk membahas perkembangan, prospek, dan tantangan ekonomi global, khususnya mengenai kawasan asean di tengah ketidakpastian global.
Lihat jawaban lengkap

Instrumen kebijakan moneter apa yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat?

Jun 25, 2018 • 5 min read Squad, sebelum baca artikel ini kamu wajib baca dulu tentang Kebijakan Moneter untuk Krisis Ekonomi di Indonesia, Yay! Sekarang sudah tahukan ternyata Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter sejak dulu dengan tujuan menyelamatkan perekonomian Indonesia tentunya. Ilustrasi Kebijakan Moneter (Sumber: swarasenayan.com) Nah, Squad untuk mengeluarkan suatu kebijakan moneter terdapat instrumen-instrumen yang harus ada didalam kebijakan tersebut, antara lain: 1. Kebijakan Pasar Terbuka ( Open Market Operation) Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

Baca juga: Faktor-faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran Uang Nah, perlu diperhatikan: – Bila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima bank sentral, akibatnya dapat mengurangi jumlah uang beredar.

– Bila bank sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi defaluasi Ketika bank sentral akan membeli SBI, maka bank sentral akan menukarkannya dengan uang, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah.2. Tingkat Bunga Diskonto ( Discount Rate ) Kedua, tingkat bunga diskonto adalah kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank,

Squad, perhatikan hal-hal ini ya: – Bila bank sentral menaikkan suku bunga akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi Jadi, ketika suku bunga dinaikkan maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank, Squad karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena masyarakat b erbondong-bondong menabung, maka uang yang bererdar akan berkurang, karena uangnya disimpan di bank.

– Bila menurunkan suku bunga maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi Jadi, ketika suku bunga diturunkan maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit.3. Ilustrasi Cadangan Kas Minimal (Sumber: daerah.sindonews.com) Hal yang harus diperhatikan nih Squad: – Bila bank sentral menaikkan cadangan kas maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Nah, akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, Squad.

– Bila menurunkan cadangan kas maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengelurakan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan, nah karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat.4. Pengawasan Kredit Selektif ( Selective Credit Control ) Pengawasan kredit selektif ini juga merupakan kebijakan dari bank sentral lho, kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong,

Terdapat dua jenis kredit, yaitu: – Kredit Ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi, maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit, karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit,

– Kredit longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi, maksudnya adalah syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena k emudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipermudah,

Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan.5. Pembujukan Moral ( Moral Suasion ) Terakhir merupakan pembujukan moral. Nah, pembujukan moral ini merupakan kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Referensi Alam S.2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga Sumber Foto Ilustrasi kebijakan moneter. Tautan: https://www.swarasenayan.com/kinerja-jokowi-urus-moneter/ Ilustrasi cadangan kas minimal. Tautan: https://daerah.sindonews.com/read/28291/174/bi-larang-masyarakat-tukar-uang-pinggir-jalan-1589436355 Artikel diperbarui 14 Desember 2020 Aulia Annaisabiru E
Lihat jawaban lengkap