Mengenal Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Orde Baru 
©Intisari Online 823 Jika berbicara mengenai politik luar negeri Indonesia, maka tidak akan terlepas dari Orde Lama dan Orde Baru, yang mana kedua era tersebut memiliki perbedaan yang cukup kontras terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini tentunya karena arah kebijakan politik luar negeri bergantung pada dinamika politik dalam negeri itu sendiri, khususnya pemikiran dari tokoh pemimpin saat itu.
- Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, politik luar negeri Indonesia sudah menganut asas “Bebas Aktif” namun dalam pelaksanaannya cenderung berkiblat kepada negara-negara komunis.
- Hal tersebut membuat Indonesia dan Uni Soviet memiliki hubungan yang baik pada masa Orde Lama.
- Sedangkan pada masa Orde Baru, citra politik luar negeri Indonesia mulai dibenahi dengan membangun politik luar negeri “Bebas Aktif” yang benar-benar tidak memihak blok mana pun, serta arah pendekatan yang lebih low profile.
Pada masa kepemimpinan Soeharto, kekuatan pemerintah pusat juga sangat diprioritaskan. Bahkan pemerintah melakukan sentralisasi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yang berakibat pada kontrol politik oleh pemerintah pusat yang sangat dominan.
- Hal tersebut juga menyebabkan media massa digunakan sebagai alat untuk kepentingan pemerintah pada waktu itu.
- Sebenarnya, tujuan Presiden Soeharto mengubah citra politik luar negeri Indonesia ini berlatar belakang dari peristiwa krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia pada akhir Orde Lama, sehingga Presiden Soeharto ingin menstabilkan ekonomi melalui pembangunan demi mencapai kesejahteraan.
Beberapa kebijakan baru terkait politik luar negeri pun diambil pada masa Orde Baru, seperti pembentukan tim ekonomi yang bertujuan untuk meminta bantuan keuangan dari luar negeri dan menarik penanaman modal asing ke Indonesia. (Zulkarnain Djamin, 1993:197).
Lihat jawaban lengkap
Contents
Apa kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru?
Pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas-aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri bebas-aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas-aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif.
- Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain.
- Erja sama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia.
- Adapun kebijakan politik luar negeri yang di lakukan pada masa orde baru adalah: Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia.
Presiden Sukarno meluncurkan Konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dengan Supersemar, dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966.
Memutus hubungan dengan Republik Rakyat China. Setelah peristiwa 30 September 1965, pemerintah dibawah Suharto menuduh RRC mendanai dan mendukung para pelaku dan PKI. Karena itu hubungan diplomatis dengan China diputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disambung kembali pada tahun 1990. Ikut serta membentuk ASEAN.
Bersama dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menandatangi Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 untuk meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dan melawan ancaman komunisme. Menginvasi Timor Timur. Pada tahun 1974, Timor Portugis mengalami perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Fretilin yang berhaluan kiri.
Untuk menghindari kemungkinan berkembangnya komunisme di Timor Timur, Indonesia menginvasi negara itu pada tahun 1975 dengan Operasi Seroja. Kembali menjadi Anggota PPB. Indonesia sempat keluar dari PPB pada tahun1965, dibawah pimpinan Sukarno yang membentuk organisasi tandingan, CONEFO. Namun setelah digantikannya Sukarno dengan Suharto, Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966, dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada 28 September 1966.
Membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Untuk membantu menghentikan perang saudara di Kamboja, Indonesia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meetings pada tahun 1988 dan 1989. Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat China, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timor Timur, kembali menjadi Anggota PPB, dan membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja.
- Pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas-aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia.
- Penerapan politik luar negeri bebas-aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas-aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif.
Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia.
Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Sukarno meluncurkan Konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dengan Supersemar, dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966. Memutus hubungan dengan Republik Rakyat China. Setelah peristiwa 30 September 1965, pemerintah dibawah Suharto menuduh RRC mendanai dan mendukung para pelaku dan PKI. Karena itu hubungan diplomatis dengan China diputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disambung kembali pada tahun 1990. Ikut serta membentuk ASEAN. Bersama dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menandatangi Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 untuk meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dan melawan ancaman komunisme. Menginvasi Timor Timur. Pada tahun 1974, Timor Portugis mengalami perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Fretilin yang berhaluan kiri. Untuk menghindari kemungkinan berkembangnya komunisme di Timor Timur, Indonesia menginvasi negara itu pada tahun 1975 dengan Operasi Seroja. Kembali menjadi Anggota PPB. Indonesia sempat keluar dari PPB pada tahun1965, dibawah pimpinan Sukarno yang membentuk organisasi tandingan, CONEFO. Namun setelah digantikannya Sukarno dengan Suharto, Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966, dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada 28 September 1966. Membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Untuk membantu menghentikan perang saudara di Kamboja, Indonesia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meetings pada tahun 1988 dan 1989.
Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat China, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timor Timur, kembali menjadi Anggota PPB, dan membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja.
Lihat jawaban lengkap
Mengapa pemerintah Orde Baru mengajukan peminjaman baru?
Eksistensi Indonesia – Indonesia juga berusaha untuk memperbaiki citra di kalangan bangsa Barat malalui program pelunasan hutang, politik pintu terbuka dan program kerja sama ekonomi pada tahun 1966-1967. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapat kepercayaan dari negara-negara atau lembaga keuangan internasional saat pemerintah Orde Baru mengajukan peminjaman baru sebagai modal untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.
Lihat jawaban lengkap
Apa yang terjadi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru?
Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia – Pada masa Orde Lama, Indonesia sempat berkonfrontasi dengan Malaysia pada 1964. Peristiwa tersebut membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia memburuk, bahkan Indonesia sempat dikucilkan oleh negara-negara lain.
- Emudian pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, hubungan antara Malaysia dengan Indonesia mulai diperbaiki.
- Pada 28 Mei hingga 1 Juni 1966, Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik bertemu di Bangkok, Thailand.
- Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Bangkok.
Berikut adalah isi dari Perjanjian Bangkok:
- Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik;
- Rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia;
- Segala permusuhan antara kedua negara dihentikan.
Apa saja kebijakan di masa Orde Baru?
Kebijakan Orde Baru. Pemerintahan di masa orde baru membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dimana tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas negara di berbaai bidang. Berikut adalah beberapa kebijakan di masa orde baru: 1. Kebijakan ekonomi.
Lihat jawaban lengkap
Apa itu politik luar negeri pada masa Orde Baru?
Ketika membicarakan politik luar negeri pada masa orde baru, maka pembahasan kita nggak akan jauh-jauh dari pasca-Dwikora yang menyebutkan bahwa kita akan kembali ke politik luar negeri bebas aktif. politik bebas aktif memang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 dan ke-4. Pengertian politik bebas aktif. (dok. UU RI No.37 Tahun 1999) Jadi, pada masa Demokrasi Terpimpin, politik kita itu berubah menjadi condong ke blok barat (komunis). Sehingga, ketika masa Orde Baru, ingin adanya perbaikan politik dari komunis kembali menjadi bebas aktif. Baca juga : Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia (Orde Lama-Reformasi)
Lihat jawaban lengkap
Mengapa pemerintah Orde Baru mengajukan peminjaman baru?
Eksistensi Indonesia – Indonesia juga berusaha untuk memperbaiki citra di kalangan bangsa Barat malalui program pelunasan hutang, politik pintu terbuka dan program kerja sama ekonomi pada tahun 1966-1967. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapat kepercayaan dari negara-negara atau lembaga keuangan internasional saat pemerintah Orde Baru mengajukan peminjaman baru sebagai modal untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.
Lihat jawaban lengkap
Berapa utang Indonesia pada masa Orde Lama?
Utang Luar Negeri Masa Orde Baru KOMPAS.com – Pemerintahan Indonesia pada era Orde Lama tercatat mewariskan utang ke masa Orde Baru sebesar Rp 794 miliar atau 2,4 miliar dollar Amerika Serikat, 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam empat dekade, utang Indonesia dari Rp 794 miliar tahun 1969 membengkak menjadi Rp 1.723 triliun. Baca juga:
Lihat jawaban lengkap
