Ir Surachman Melakukan Pinjaman Nasional Yang Dilakukan Dengan Cara?

Pada awal kemerdekaan kas negara masih kosong Menteri KeuanganIr. Surachman berinisiatif untuk melakukan program pinjaman nasional. Program tersebut berupa penerbitan surat utang negara yang dibeli oleh masyarakat melalui Bank Tabungan Pos dan rumah pegadaian.

• Dengan demikian rakyat melakukan penyetoran uang ke tempat yang ditunjuk pemerintah untuk mengisi kekosongan kas negara.
• Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalahrakyat melakukan penyetoran uang ke tempat yang ditunjuk pemerintah untuk mengisi kekosongan kas negara.
• Pada awal kemerdekaan kas negara masih kosong Menteri Keuangan Ir.

Surachman berinisiatif untuk melakukan program pinjaman nasional. Program tersebut berupa penerbitan surat utang negara yang dibeli oleh masyarakat melalui Bank Tabungan Pos dan rumah pegadaian. Dengan demikian rakyat melakukan penyetoran uang ke tempat yang ditunjuk pemerintah untuk mengisi kekosongan kas negara.
Lihat jawaban lengkap

Bagaimana upaya Menteri Keuangan Ir Surachman?

Hari Oeang – jmpl|Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi I (depan/belakang) Pada 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern.

Hasilnya, percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan. Menteri pun melakukan penetapan pembentukan Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin. Akhirnya, uang ORI (Oeang Republik Indonesia) pertama berhasil dicetak.

Upaya percetakan ORI ini ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli. Pada 14 November 1945 pada masa kabinet Sjahrir I, Menteri keuangan dijabat oleh Mr. Sunarjo Kolopaking. Mr. Sunarjo mengikuti konferensi Ekonomi Februari 1946 yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat, dalam rangka menanggulangi masalah produksi dan distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

• Pada 6 Maret 1946, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang dikuasai sekutu.
• Hal ini menyebabkan kabinet Sjahrir berupaya untuk menindaklanjuti pengumuman NICA tersebut untuk mengedarkan ORI.
• Hanya saja, peredaran ORI tersebut membutuhkan dana.

Langkah awal kabinet Sjahrir adalah menggantikan Menteri Keuangan oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo. Upaya utama yang dilakukan oleh Ir. Surachman untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah, melakukan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan BP-KNIP pada Juli 1946.

Selain itu, ia juga melakukan penembusan blokade dengan diplomasi beras ke India dan mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika yang dirintis oleh para pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh badan semi pemerintah bernama Banking and Trading Coorporations dibawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo.

Ia juga menembus blokade Sumatra dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia, dengan membuka perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff). Pada 2 Oktober 1946, Menteri keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Akhirnya, usaha penerbitan uang sendiri memperlihatkan hasilnya dengan diterbitkannya EMISI PERTAMA uang kertas ORI pada tanggal 30 Oktober 1946.

Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) dimana uang Jepun, uang NICA, dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pun diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Mata uang yang dicetak itu ditandatangani oleh Alexander Andries Maramis (15 mata uang zaman 1945-1947).30 Oktober disahkan sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia oleh presiden berdasarkan lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia, yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia.

Uang adalah lambang utama suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada khalayak umum. Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka gedung Department of Financien atau gedung Daendels diberi nama gedung A.A Maramis. Gedung ini menjadi pusat kerja Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia saat menjalankan tugasnya sehari-hari.
Lihat jawaban lengkap

Bagaimana cara pemerintah melakukan pinjaman nasional untuk mengisi?

cara pemerintah melakukan pinjaman nasional untuk mengisi kas negara kosong​ Pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI.

Jawaban: menjual aset negara dan menggunakan separuh apbn Penjelasan: biasanya pemerintah melakukan pinjaman nasional untuk mengisi kas negara kosong dengan cara menjual aset negara dengan tujuan agar AC tersebut dapat memberikan keuntungan dan mengisi kas negara melalui penghasilan yang didapatkan oleh aset negara yang dipinjamkan atau dijual serta menggunakan separuh APBN yang seharusnya APBN itu digunakan untuk menstabilitaskan tingkat ekonomi di negara namun juga bisa digunakan sebagai bagai perantara untuk meminjamkan dan mengisi kas kosong,Maaf jawabannya kurang jelas

: cara pemerintah melakukan pinjaman nasional untuk mengisi kas negara kosong​
Lihat jawaban lengkap

Apa itu pinjaman Nasional yang dilaksanakan oleh Ir Surachman Kemenkeu?

KOMPAS.com – Program Pinjaman Nasional merupakan program yang dilancarkan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan. Program ini dilaksanakan di zaman Menteri Keuangan Ir. Surachman pada 1946. Saat itu, Indonesia mengalami kesulitan keuangan.
Lihat jawaban lengkap

Mengapa pemerintah melakukan pinjaman nasional?

Tujuan dikeluarkannya kebijakan pinjaman nasional adalah merancang pembangunan ekonomi.
Lihat jawaban lengkap

Siapa yang memberikan pinjaman kepada pemerintah?

Fungsi bank sentral: Agen fiskal pemerintah: bank sentral berfungsi sebagai penasehat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah.Misalnya, BI memberikan pinjaman kepada pemerintah dan menyimpan aset-aset keuangan milik pemerintah Bank bagi bank: bank sentral berfungsi sebagai sumber pinjaman bagi bank-bank Penentu kebijakan moneter Pengawas, pengevaluasi dan pembina bagi bank: bank sentral berperan dalam mengawasi, mengevaluasi dan membina kegiatan perbankan.

Agen fiskal pemerintah: bank sentral berfungsi sebagai penasehat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, BI memberikan pinjaman kepada pemerintah dan menyimpan aset-aset keuangan milik pemerintah Bank bagi bank: bank sentral berfungsi sebagai sumber pinjaman bagi bank-bank Penentu kebijakan moneter Pengawas, pengevaluasi dan pembina bagi bank: bank sentral berperan dalam mengawasi, mengevaluasi dan membina kegiatan perbankan.

Lihat jawaban lengkap

Siapa pelaksanaan Proklamasi pinjaman nasional?

Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan Salah satu sektor yang diperbaiki oleh pemerintah Republik Indonesia saat itu adalah sektor perekonomian. Perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Republik Indonesia terbentuk, kondisi perekonomian Indonesia masih kacau.

1. Berbagai permasalahan seperti hiperinflasi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara.1.
2. Ebijakan untuk Mengatasi Hiperinflasi Salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah hiperinflasi.
3. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan.

Kondisi tersebut disebabkan peredaran mata uang Jepang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli barang. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang karena belum memiliki mata uang pengganti.

1. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.a.
2. Pinjaman Nasional Kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan.
3. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional.

Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna menyalurkan pinjaman.

1. Banyak rakyat Indonesia yang mendukung kebijakan ini.
2. Rakyat dengan sukarela pergi ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian untuk mengumpulkan uang dan dipinjamkan kepada negara.
3. Pada tahap pertama, pinjaman nasional berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp.500.000.000.00.b.
4. Mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) Ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri.

Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama yang dikenal dengan nama Oeang Repoeblik Indonesia(ORI). Mata uang ORI digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs satu per seribu.

Setiap seribu mata uang Jepang bernilai satu Rupiah ORI. Pemerintah juga membatasi bahwa setiap keluarga hanya boleh memilik Rp.300.00 dan bagi yang tidak berkeluarga Rp.100.00. Sejak saat itu, mata uang Belanda dan Jepang yang beredar dinyatakan tidak berlaku lagi. Peredaran uang ORI mulai mengalami permasalahan sejak Agresi Militer I dan Agresi Militer II Belanda.

Dalam agresi militer tersebut setiap daerah di Indonesia mengeluarkan banyak biaya untuk perang. Sementara itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai mengalami kesulitan sejak intensifnya serangan Belanda. Oleh karena itu, muncul inisiatif dari setiap pemimpin daerah untuk menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA).

1. Tindakan tersebut disetujui oleh pemerintah pusar dan dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah kekurangan pasokan uang tunai karena sulitnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
2. Tindakan mencetak uang daerah tersebut salah satunya dilakukan oleh Teuku Moh.
3. Hassan, Gubernur Sumatra yang mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Soematra (OERIPS) pada tanggal 12 Desember 1947.c.

Membentuk Bank Negara Indonesia Keluarnya ORI ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. Masalah tersebut disebabkan peredaran ORI dalam masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946. Pendirian BNI berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Djojohadikusumo pada bulan Juli 1946. Bank Negara Indonesia (BNI 46) dikelola oleh pemerintah Indonesia dibawah menteri keuangan Syafruddin Prawiranegara.

Sebagai direktur diangkat Margono Djojohadikusumo dan wakil direktur Sabaroedin. Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, BNI juga bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing.2.

1. Menembus Blokade Ekonomi Belanda Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berambisi ingin menguasai kembali wilayah Indonesia.
2. Einginan untuk menguasai Indonesia terlihat jelas ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945.
3. Dalam pelaksanaannya, Belanda memusatkan blokade di jalur perdagangan laut.

Tujuan Belanda untuk melakukan blokade ekonomi sebagai berikut.a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.b. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing.

Dengan adanya blokade ekonomi ini, Belanda berharap keadaan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia memburuk sehingga rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Dalam keadaan demikian, Belanda akan mudah mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dengan berbagai usaha.

Adapun usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut.a. Melaksanakan Diplomasi Beras Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melaksanakan diplomasi beras ke India. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif Perdana Menteri Sultan Sjahrir.

1. Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan.
2. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengalami surplus beras sekitar 200.000-400.000 ton.
3. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan mengirim bantuan beras 500.000 ton kepada India.
4. Bagi Indonesia, bantuan beras ke India tersebut mengandung muatan politis.

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan rekan yang mengakui keberadaannya. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India membuat India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam forum internasional.b.

Membentuk Lembaga Banking and Trading Company (BTC) Usaha menembus blokade ekonomi juga dilakukan dengan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha tersebut dilakukan dengan Banking and Trading Company (BTC) yang dikenal dengan sebutan Badan Pusat Jual Beli. Organisasi tersebut diketuai oleh Dr.

Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan putra dari Margono Djojohadikusumo dan diwakili Dr. Ong Eng Die yang merupakan ahli hukum asal Manado. BTC berperan sebagai agen perusahaan pemerintah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia.

1. BTC juga berperan melakukan kegiatan ekspor impor.
2. Hasil-hasil bumi indonesia dibeli BTC dari rakyat.
3. Selanjutnya, barang-barang tersebut diperjualbelikan ke luar negeri dengan sistem barter.
4. Dari sistem tersebut, pemerintah Indonesia memperoleh alat-alat keperluan kantor, alat-alat industri, obat-obat, dan perlengkapan militer.

Hubungan dagang yang dilakukan pemerintah Indonesia mulai meluas seiring dengan perkembangan BTC. Melalui BTC, pemerintah Indonesia berhasil melakukan hubungan dagang dengan salah satu perusahaan Amerika Serikat yaitu Isbrantsen Inc. Perusahaan Amerika Serikat tersebut akhirnya mengirim kapal Martin Behrmann untuk mengangkut barang dari pelabuhan Cirebon.

• Pada tanggal 7 Februari 1947, kapal Martin Behrmann berangkat dengan muatan hasil bumi Indonesia menuju New York.
• Mengetahui hal tersebut, Belanda mengerahkan angkatan lautnya dan menghentikan kapal Martin Behrmann di pelabuhan Tanjung Priok.c.
• Membentuk Indonesia Office (Indoff) Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office (Indoff) di Singapura pada tahun 1947.

Pembentukan Indoff ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatra sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Sumatra dipilih karena Sumatra merupakan daerah yang sejak dahulu menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional. Hasil-hasil bumi Sumatra merupakan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional.

• Wilayah perairan Sumatra yang luas juga menyulitkan Belanda melakukan pengawasan secara ketat.
• Indonesia Office (Indoff) dipimpin oleh Mr.
• Oetojo Ramelan dan dibantu Soerjono Darusman, Mr.
• Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dan Dr. Soeroso.
• Indoff bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia.

Selain itu, Indoff secara rahasia berfungsi sebagai pengendali upaya menembus blokadi Belanda serta melakukan perdagangan barter dengan bantuan Angkatan Laut Republik Indonesia dan pemerintah daerah penghasil barang ekspor. Salah satu upaya Indoff adalah mengirim karet secara diam-diam dari pelabuhan Belawan, Medan menuju Singapura.d.

Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di luar negeri dengan nama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri bertugas membeli senjata dan perlengkapan perang.

Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi tersebut antara lain John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Tokoh-tokoh tersebut berperan besar dalam upaya menembus blokade laut yang dilakukan Belanda.3. Konferensi Ekonomi Pada awal kemerdekaan, pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu.

Oleh karena itu, pada bulan Februari 1946 pemerintah mengadakan Konferensi Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo. Konferensi Ekonomi dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi masalah perekonomian. Konferensi Ekonomi tersebut dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat.

Dalam konferensi Ekonomi tersebut dihasilkan keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi. Selanjutnya, perubahan organisasi Pengawasan Makanan Rakyat menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.

• Sudarsono.
• Organisasi tersebut merupakan awal berdirinya Badan Urusan Logistik (Bulog).
• Eberhasilan penyelenggaraan Konferensi Ekonomi berlanjut hingga Konferensi Ekonomi kedua di Solo pada tanggal 6 Mei 1946.
• Agenda Konferensi Ekonomi kedua membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia.

Dalam Konferensi Ekonomi kedua tersebut Wakil Presiden Moh. Hatta mengusulkan adanya rehabilitasi pabrik gula karena gula merupakan komoditas ekspor penting yang harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan gagasan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1946 tanggal 21 Mei 1946 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dengan status perusahaan Negara di bawah pimpinan Notosudirjo.

Selanjutnya, muncul Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).4. Planning Board Pemerintah Indonesia membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Planning Board dibentuk atas usul Menteri Kemakmuran A.K. Gani. Lembaga yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu.

Pada awalnya dihasilkan keputusan mengenai rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun. Dalam perkembangannya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Sesudah badan perancang ini bersidang. Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai berikut.a. Pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda.b. Bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.c. Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia.d.

Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda. Pada bulan April 1947 Badan Perancang Ekonomi ini berubah menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi.

Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun yang disepakati memiliki beberapa prioritas seperti bangunan-bangunan umum l, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara. Akan tetapi, pelaksanaan rencana tersebut baru terealisasi pada tahun 1957.5. Plan Kasimo Indonesia merupakan negara agraris.

Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Melihat kondisi tersebut, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mencetuskan kebijakan yang disebut Plan Kasimo. Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan.

Plan Kasimo akhirnya terlaksana melalui Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950). Adapun pokok-pokok Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut.a. Perluasan kebun bibit dan padi unggul.b. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian.c. Penanaman kembali tanah kosong.d. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.6.

Persatuan Tenaga Ekonomi Beberapa bulan sebelum kekalahan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia mengadakan beberapa kali rapat membahas perekonomian bangsa. Dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 6-8 April 1945, Moh.

1. Hatta mencetuskan ide mengenai ekonomi kerakyatan sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai ekonomi koperasi.
3. Dari gagasan ekonomi kerakyatan pula muncul gagasan mengenai pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi.
4. Persatuan Tenaga Ekonomi terbentuk pada bulan September 1945 di Jakarta dengan ketua Basyaruddin Rahman Motik.

Tujuan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi yaitu menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta untuk memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selain itu, Persatuan Tenaga Ekonomi berupaya melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Lihat jawaban lengkap

Dari manakah sumber pinjaman daerah?

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman.

Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DASAR HUKUM

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

PRINSIP DASAR PINJAMAN DAERAH Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

PERSYARATAN PINJAMAN Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut: DSCR = (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW ≥ 2,5 Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

SUMBER PINJAMAN Pinjaman Daerah bersumber dari:

Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri; Pemerintah Daerah lain; Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

JENIS DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN 1. Pinjaman Jangka Pendek Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.2.

• Pinjaman jangka Menengah Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.3.
• Pinjaman Jangka Panjang Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

PENGGUNAAN PINJAMAN Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu: a. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.b. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.c.

1. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.d.
2. Husus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Perbankan Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Masyarakat (Obligasi Daerah)

LARANGAN PENJAMINAN

Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain; Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan; Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN

Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan; Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

PELAPORAN PINJAMAN

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan; Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Lihat jawaban lengkap

Menteri Surachman mengusulkan program pinjaman nasional dengan mendirikan Bank Tabungan Pos Apa tugas dari bank tabungan pos?

Pembahasan – Pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki sistem pemerintahan yang baik, di mana pada saat itu belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.

• Faktor penyebab kondisi ekonomi kacau:
• Selain itu, kondisi ekonomi yang buruk tersebut juga dilatarbelakangi faktor berikut:
• 1. Terjadi inflasi yang sangat tinggi

Salah satu penyebab inflasi pada saat itu adalah beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Selain mata uang Jepang, beredar juga mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya.

• Di samping itu, Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.2.
• Adanya blokade ekonomi dari Belanda Blokade oleh Belanda tersebut dilakukan dengan menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia, terutama melalui jalur laut dan memblokir pelabuhan-pelabuhan penting.

Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:

• Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
• Melindungi bangsa Indonesia dari bangsa lain
• Mencegah kelurnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

3. Kekosongan kas Negara Kas Negara bisa mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Saat itu penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian tersebut pemerintah Indonesia masih sanggup bertahan.

Kebijakan pemerintahan menghadapi buruknya kondisi ekonomi Indonesia 1. Pinjaman Nasional Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan (Surachman) dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung kebijakan ini, maka dibentuklah Bank Tabungan Pos. Bank ini ditujukam untuk menyalurkan pinjaman nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI.2.

• Rencana Kasimo (Kasimo Plan) Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J.Kasimo.
• Ebijakan ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
• Inti dari Kasimo Plan adalah meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan.3.

Oeang Republik Indonesia (ORI) Melarang digunakan mata uang NICA (sekutu) dan yang lainnya serta hanya boleh menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). ORI dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No.17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946.4.

• Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi.
• Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi.
• Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda.

Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.5, Pembentukan Planning Board Badan ini dibentuk atas usul dari Menetri Kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Lihat jawaban lengkap

Utang Indonesia 2022 berapa?

​​ ​No.24/282/DKom Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 397,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 400,2 miliar dolar AS.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1% (yoy). ULN Pemerintah pada Agustus 2022 melanjutkan tren penurunan.

Posisi ULN Pemerintah pada Agustus 2022 sebesar 184,9 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 185,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juli 2022 yang sebesar 9,9% (yoy).

1. Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.
2. Sementara itu, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan di bulan Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).

Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah. ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Agustus 2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 206,1 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan ( financial corporations ) dan perusahaan bukan lembaga keuangan ( nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 3,6% (yoy) dan 1,6% (yoy) antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5% dari total ULN swasta.

• ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1% terhadap total ULN swasta.
• Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,
• ULN Indonesia pada bulan Agustus 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,4%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,7%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2022​ pada situs web Bank Indonesia.

Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. Jakarta, 17 Oktober 2022​ Departemen Komunikasi Junanto Herdiawan Direktur Informasi tentang Bank Indonesia Tel.021-131, email : [email protected]
Lihat jawaban lengkap

Apa yang menyebabkan pada awal kemerdekaan Indonesia keadaan dalam negeri belum stabil?

Pada awal kemerdekaan, kehidupan perekonomian Indonesia sangat sulit. Hal ini terjadi karena banyaknya masalah yang diahadapi Indonesia saat itu seperti politik dan ekonomi. Masalah ini tidak lepas dari kondisi Indonesia setalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

Meskipun perangkat negara sudah terbentuk namun awal-awal kemerdekaan konsidi politik Indonesia belum stabil. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya berbagai insiden yang terjadi akibat belum diakuinya Indonesia sebagai negara merdeka. Tidak setabilnya kondisi politik membuat bangsa Indonesia sebagian besar dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, baik melalui medan perang maupun meja perundingan.

Indonesia mengalami inflansi sangat tinggi. Hal ini dipicu oleh peredaran mata uang rupiah Jepang dan diperparah dengan kekosngan kas negara karena tidak ada pemasukan ke kas negara. Dan ditutupnya pintu perdagangan oleh Belanda, mengakibatkan Indonesia tidak dapat mengekspor barang ke luar negeri dan mengimpor barang yang dibutuhkan rakyat Indonesia.

• Penutupan ini dilakukan agar Belanda dengan mudah menjajah Indonesia kembali.
• Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A.
• Pada awal kemerdekaan, kehidupan perekonomian Indonesia sangat sulit.
• Hal ini terjadi karena banyaknya masalah yang diahadapi Indonesia saat itu seperti politik dan ekonomi.

Masalah ini tidak lepas dari kondisi Indonesia setalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Meskipun perangkat negara sudah terbentuk namun awal-awal kemerdekaan konsidi politik Indonesia belum stabil. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya berbagai insiden yang terjadi akibat belum diakuinya Indonesia sebagai negara merdeka.

• Tidak setabilnya kondisi politik membuat bangsa Indonesia sebagian besar dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, baik melalui medan perang maupun meja perundingan.
• Indonesia mengalami inflansi sangat tinggi.
• Hal ini dipicu oleh peredaran mata uang rupiah Jepang dan diperparah dengan kekosngan kas negara karena tidak ada pemasukan ke kas negara.

Dan ditutupnya pintu perdagangan oleh Belanda, mengakibatkan Indonesia tidak dapat mengekspor barang ke luar negeri dan mengimpor barang yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Penutupan ini dilakukan agar Belanda dengan mudah menjajah Indonesia kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A.
Lihat jawaban lengkap

Siapakah nama Menteri Keuangan RI sekarang?

Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan yang ketiga kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Lihat jawaban lengkap

Siapa Menteri Keuangan RI saat ini tahun 2022?

Tahun 2022, Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp2.714,2 T Jakarta Pusat, Kominfo – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.714 triliun untuk belanja pemerintah baik pusat dan daerah.

1. Tahun depan kita akan belanja Rp2.714,2 triliun.
2. Ini belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun, sedangkan belanja pemerintah daerah Rp769,6 triliun,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2021) sore Menurut Menteri Sri Muyani, dalam waktu dekat, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan diserahkan kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) agar dapat segera menyiapkan pelaksanaan belanja sehingga dapat direalisasikan sejak awal tahun 2022.

“Bapak Presiden akan menyampaikan penyerahan DIPA pada akhir bulan ini. Namun, Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mulai menyiapkan kementerian/lembaga di dalam pelaksanaan APBN 2022,” tuturnya. Untuk tahun 2022, lanjut Menkeu, Presiden juga meminta seluruh K/L untuk mencadangkan anggaran minimal lima persen dari pagu anggaran untuk mengantisipasi perkembangan situasi pandemi COVID-19.

“Bapak Presiden menginstruksikan agar seluruh kementerian/lembaga memberikan atau melakukan pencadangan, sehingga kalau sampai terjadi adanya situasi seperti yang kita hadapi dengan Varian Delta di bulan Juli-Agustus lalu, kita tidak perlu melakukan refocusing yang membuat disrupsi di dalam pelaksanaan anggaran,” tandasnya.

Kuartal IV, Pemulihan Ekonomi Meningkat Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemulihan ekonomi di kuartal IV diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup kuat. “Pemulihan ekonomi di Kuartal IV diperkirakan akan meningkat cukup kuat, terutama ditunjang dengan beberapa indikator, seperti Consumer Confidence Index yang meningkat, Retail Sales Index meningkat, PMI Manufaktur juga meningkat atau recover sesudah mengalami penurunan akibat (Varian) Delta,” ujarnya.

1. Menurut Sri Mulyani, ekspor-impor Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 50 persen.
2. Untuk pasar keuangan, yield surat berharga mengalami perbaikan dengan spread yang menurun dari US Treasury.
3. Tadinya pada awal bulan Juli 2021 spread-nya 512 bps atau basis poin, sekarang menurun menjadi 449 bps.

Rupiah dan indeks harga saham (IHSG) juga mengalami perbaikan,” ujar Menkeu. Meski demikian, Sri Mulyani menyadari terdapat tantangan yang harus diwaspadai, di antaranya kecenderungan inflasi atau kenaikan harga. Saat ini terjadi kenaikan harga produsen di sejumlah negara yang dapat menyebabkan kenaikan pada harga di tingkat konsumen.

1. Untuk Indonesia sendiri kita lihat harga di tingkat produsen juga mengalami kenaikan 7,3 persen.
2. Alau di Eropa kenaikannya bahkan mencapai 16,3 persen, Cina 13,5 persen, dan di Amerika Serikat 8,6 persen, (Republik) Korea 7,5 persen.
3. Enaikan harga produsen ini harus kita waspadai agar tidak mendorong kenaikan inflasi pada tingkat konsumen,” ujarnya.

Menkeu menyatakan kenaikan inflasi yang tajam, memicu Bank Sentral Amerika atau The Fed melakukan tapering off yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan global. “Biasanya kenaikan federal funds rate ini bisa menimbulkan potensi guncangan dari sisi capital flow ke emerging country dan juga kemudian menimbulkan excess dari sisi nilai tukar.

1. Indonesia juga harus berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan dinamika global yang berasal dari potensi tapering off ini,” ujarnya.
2. Dengan fondasi ekonomi yang terus diperkuat, pemerintah berharap akan memberikan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan dinamika global tersebut.
3. Pemulihan ekonomi kita di Kuartal III sudah cukup menunjukkan bahwa seluruh sisi permintaan, konsumsi, investasi, ekspor-impor, semuanya mengalami pembalikan atau pemulihan, rebound dan recover.

Demikian juga dari seluruh sisi sektoral, baik itu di sektor perdagangan, manufaktur, pertambangan, konstruksi, akomodasi, transportasi, maupun pertanian dan infokom (informasi dan komunikasi) semuanya mengalami rebound dan recover di Kuartal III, meskipun kita dihadapkan pada Varian Delta yang cukup berat,” jelas Menkeu.
Lihat jawaban lengkap

Dalam susunan kabinet ada terdapat Menteri Keuangan Siapakah Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia?

Masa Kemerdekaan – Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kota Jakarta dijadikan pusat pemerintahan. Pada masa ini, Gedung Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan sehari-hari.

• Eadaan ekonomi keuangan awal kemerdekaan amat buruk, dimana terjadi inflasi yang tinggi yang disebabkan beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
• Mata uang Jepang yang beredar sekitar 4 Miliar dan uang merah NICA menyebabkan terjadinya inflasi tinggi.

Permasalahan ekonomi ini menyebabkan diadakannya rapat tanggal 2 september 1945 oleh BPKKP dan BKR di karesidenan Surabaya. Mereka sama-sama menyadari, disamping mempertahankan kemerdekaan selain kekuatan bersenjata juga diperlukan kekuatan dana untuk membiayai perjuangan itu.

Dalam wacana mencari dana, terpetik berita mengenai Dr,Samsi, seorang ekonom dan tokoh pergerakan cukup terkenal di Surabaya. Pada kabinet presidensial pertama RI 19 Agustus 1945, Soekarno mengangkat Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan. Dr. Samsi memiliki peranan besar dalam usaha mencari dana guna membiayai perjuangan RI.

Ia mendapatkan informasi bahwa di dalam Bank Escompto Surabaya tersimpan uang peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang dikuasai Jepang. Kedekatannya dengan pemerintah Jepang memudahkannya untuk melakukan upaya pencairan dana, sehingga dapat digunakan untuk perjuangan.
Lihat jawaban lengkap