Apa Manfaat Pemberian Bantuan Kredit Usaha Rakyat Kepada Masyarakat?

Kredit usaha rakyat yang sifatnya feasible bahwa usaha tersebut telah layak dan berpotensi serta memiliki prospek yang baik, sedangkan yang dimaksud belum bankable pada usaha rakyat yang dikembangkan ini belum memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/banyuwangi/id/data-publikasi/berita-terbaru/2825-peran-kur-kredit-usaha-rakyat-dalam-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-banyuwangi.html “target=”_blank”>Selengkapnya. Apapun definisi kesejahteraannya dari berbagai literatur kesimpulan akhirnya yaitu jika segala kebutuhan manusia terpenuhi secara layak. Mengutip dari United Nations Development Programme (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator pembangunan yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor: rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun UNDP dikenal dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP 1994: 94). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap daerah berlomba-lomba memacu investasinya. Jika investasi tinggi, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan tinggi. Selanjutnya tingginya PDRB akan dikonversi masyarakat dalam berbagai bentuk kesejahteaan yaitu tingginya tingkat pendidikan, tingginya daya beli dan kemampuan untuk membayar biaya kesehatan. Investasi yang tinggi juga menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Jika banyak tenaga kerja di daerah yang terserap, berarti semakin memeratakan distribusi pendapatan. Kredit usaha rakyat yang sifatnya feasible bahwa usaha tersebut telah layak dan berpotensi serta memiliki prospek yang baik, sedangkan yang dimaksud belum bankable pada usaha rakyat yang dikembangkan ini belum memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Ada beberapa usaha rakyat yang bisa diharapkan menggunakan KUR untuk mengembangkan usahanya, seperti keseluruhan dari bentuk usahanya, terutama usaha-usaha yang bergerak di sektor produktif misalnya pertanian, perikanan, kelautan, home industri, perdagangan. Melalui program KUR ini diharapkan berbagai UMKM dan koperasi mampu untuk mengakses dan memanfaatkan layanan kredit ini. Untuk lebih memahami KUR lebih lanjut, bahwa KUR ini merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Bagi UKM sangat bermanfaat bisa mendapatkan KUR ini, karena akan mampu memberikan bantuan pembiayaan yang dibutuhkan. Pembiayaan-pembiayaan tersebut tentu bisa digunakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Tidak hanya bagi UKM, KUR juga sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bisa mendapatkan manfaat dari KUR ini seperti tercapainya adanya percepatan dari pengembangan sektor riil dan juga mampu melakukan pemberdayaan UKM yang tujuannya untuk menganggulangi serta mengentaskan masalah kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dan bertumbuhnya ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dicerminkan dalam angka PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) Penyaluran KUR Kecil diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu. Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. Bunga yang ditetapkan oleh pihak perbankan disubsidi oleh pemerintah, Subsidi Bunga KUR tersebut berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. Jangka waktu KUR kecil:

paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,

dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. Dari literatur untuk mengukur Tingkat Kesejahteraan Rakyat Salah satu alat yang digunakan adalah PDRB, diartikan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah. Dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Di Kota Banyuwangi KUR memiliki sumbangsih yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDRB), UMKM di Kota Banyuwangi juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi.

Hal ini yang mendorong pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Bagi Masyarakat Banyuwangi manfaat yang bisa didapatkan dari KUR untuk UKM ini mampu memberikan bantuan pembiayaan yang dibutuhkan.

1. Pembiayaan tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
2. Tidak hanya bagi UKM, KUR juga bermanfaat bagi pemerintah.
3. Pemerintah bisa mendapatkan manfaat dari KUR ini seperti tercapainya adanya percepatan dari pengembangan sektor riil dan juga mampu melakukan pemberdayaan UKM yang tujuannya untuk menganggulangi serta mengentaskan masalah kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dan bertumbuhnya ekonomi.

Untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran KUR ataupun Kredit Program dibangunlah Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sistem ini merupakan sistem informasi database untuk calon debitur dan debitur KUR. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

• SIKP merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan KUR Mikro.
• Tujuan SIKP adalah menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif.
• SIKP juga didorong untuk dapat menjadi alat pemercepat proses pembayaran tagihan subsidi kredit program.Proses penyusunan aplikasi SIKP telah dimulai sejak bulan Desember 2014.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan menjadi pioner dalam penyusunan aplikasi tersebut. Untuk melihat besaran nilai akad kredit KUR dari bank penyalur secara nasional pada tahun 2018 (sd November 2018) sebagai berikut : Memperhatikan data besaran nilai penyaluran akad kredit KUR menunjukkan bahwa secara nasional masih didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia, urutan selanjutnya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Syariah dan Penyalur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BRI paling diminati oleh Masyarakat dalam penyaluran Kredit, pemerintah perlu memberikan support lebih besar kepada Bank penyalur selain BRI sehingga mampu meningkatkan nilai akad.

No	Akad	Rata-rata perdebitur	Tahun
Akad	outstanding	Debitur
1	167,531,661,600	% Naik	16,264,346,290	9,774	17,140,542	2015
2	881.549.007.000	526,20%	94.352.266.212	48.335	18.238.316	2016
3	977.184.988.040	9,02%	285.016.988.332	49.524	19.731.544	2017
4	1.190.394.561.933	8,20%	941.678.927.124	56.332	21.131.765	2018

Sumber data : aplikasi SIKP Penyaluran KUR Kab. Banyuwangi per tahun Dari data KUR yang sudah akad dari Bank penyalur dapat dilihat bahwa ada trend meningkat secara terus menerus setiap tahun. Variabel peningkatannya bervariasi atau fluktuatif hal ini dapat diartikan bahwa kredit yang disalurkan tersebut (KUR) diminati para pelaku UMKM dan mampu memberikan dampak positif. Grafik 1. Nilai Total Akad dan Outstanding Kenaikan besaran akad tersebut secara periodik diikuti kenaikan jumlah debitur dari tahun ke tahun berikutnya, hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM memandang positif atas keberadaan KUR, manfaat kredit tersebut bisa untuk meningkatkan modal usaha, peningkatan produksi, penambahan sumber daya manusia dan sebagainya dan pada gilirannya KUR mampu menaikkan pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDRB) Tabel 2. Jumlah Debitur KUR per tahun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Banyuwangi menggambarkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menerbitkan data perkembangan PDRB (dalam buku Banyuwangi dalam angka) yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi kota banyuwangi dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional/daerah Banyuwangi.

Dengan melihat besarnya PDRB kabupaten Banyuwangi, maka hal ini untuk memahami potensi perkembangan ekonomi daerah tersbeut dari waktu ke waktu selanjutnya pengambil kebijakan bisa membuat kebijakan yang berpengaruh besar pada perkembangan perekonomian daerah yang dampaknya adalah meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dibawah ini disajikan data PDRB Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2015 sampai dengan 2017 Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan besaran PDRB. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus, yaitu tahun 2015 sebesar 60.179.292,92 tahun 2016 meningkat 66.348.468,2 dan tahun 2017 meningkat 72.245.718,9f4 hal ini mempunyai makna bahwa investasi yang dilakukan melalui KUR secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari data tersebut dapat dilihat perkebangan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2014 sampai dengan 2017, yaitu penurunannya dari 147.70, turun menjadi 146.00, turun menjadi 140.45 dan turun menjadi 138.54. hal ini mempunyai makna bahwa investasi berupa peningkatan besaran KUR setiap tahun yang disalurkan ke masyarakat UMKM mampu dimanfaatkan untuk produksi barang dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dari sisi perbankan sebagai pihak penyalur bahawa KUR ini merupakan kompetitor dan menurunkan minat UMKM terhadap produk kredit bank bersangkutan. Program KUR diminati masyarakat UMKM dan bisa terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena multiplayer effect nya pendapatan masyarakat meningkat sesudah mengikuti program ini. Disamping itu Pemerintah juga harus menemukan program lain untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Perlunya peningkatan peran Pemerintah kabupaten banyuwangi (Dinas Koperasi UKM dan Bagian Perekonomian) untuk menyediakan data jumlah UMKM yang di input dalam aplikasi SIKP, sehingga bagi Perbankan penyalur KUR hal ini sebagai data untuk verivikasi atas validitas UMKM yang berhak.

*) Keterangan Penulis: Nama : Infron Roshadi NIP : 196307281985031002 Jabatan : Kepala KPPN Banyuwangi
Lihat jawaban lengkap

Apa manfaat pemberian bantuan Kredit Usaha Rakyat KUR kepada masyarakat?

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR.

Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable,
Lihat jawaban lengkap

Apa manfaat KUR?

Kredit Usaha Rakyat Baru – Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan Bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.
Lihat jawaban lengkap

Apa tujuan dari diberlakukannya program Kredit Usaha Rakyat KUR?

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
• Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.
• Ontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Pentingnya Peran UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan yaitu sebagai berikut:

1. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp.8.500 triliun pada tahun 2020.
2. UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3. UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp.1 triliun

Menurut Tulus Tambunan dalam bukunya yang berjudul Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, ada beberapa alasan yang mengemukakan pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional:

1. Jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan bahkan hingga di pelosok terpencil.
2. UMKM tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan.
3. UMKM banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan.
4. UMKM membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
5. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan, seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998.
6. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wiraswasta.
7. Menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan.
8. UMKM mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relatif murah.
9. Melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal, UMKM mampu dan cepat beradaptasi dalam kemajuan zaman.
10. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Permasalahan UMKM Akibat Pandemi Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Permasalahan yang dialami sebagai berikut:

1. Perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online
2. UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
3. Hambatan distribusi produk
4. Kesulitan bahan baku produksi

Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia

1. Undang-Undang Cipta Kerja Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.
2. Program PEN Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu:

• Subsidi bunga/margin
• Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
• Penempatan Dana Pemerintah di perbankan
• Penjaminan loss limit kredit UMKM
• Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah
• Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM
• Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah.

Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.4. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020.

Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.5. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD) ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN.

AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di Kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun.
Lihat jawaban lengkap

Apa Keunggulan kredit usaha rakyat daripada kredit biasa?

Halo Danu, Kakak bantu jawab ya 🙂 Jawabannya bunga yang dibebankan rendah. Pembahasan: Keunggulan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dibanding kredit biasa adalah bunga yang dibebankan kepada penerima pinjaman rendah, karena mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi, jawabannya adalah bunga yang dibebankan rendah. Semoga membantu! –
Lihat jawaban lengkap

Apakah Kredit Usaha Rakyat termasuk riba?

Simak Syaratnya, KUR BSI Beri Pinjaman Modal Usaha hingga Rp50 Juta Tanpa Riba

• BAGIKAN BERITA – Inilah syarat mengajukan yang bisa cair hingga Rp50 juta tanpa riba.
• hadir menjadi solusi semua karena bisa memberikan pinjaman modal usaha besar hingga Rp50 juta yang bisa didapatkan tanpa riba.
• Selain itu, juga tidak memberatkan nasabahnya karena memiliki persyaratan yang terbilang simple dan mudah.
• Baca Juga:
• Dari modal usaha hingga Rp50 juta dari tersebut, para bisa memanfaatkannya untuk keperluan usaha agar semakin berkembang.
• Tidak perlu khawatir usaha anda akan maju dengan uang riba karena meminjamkan modal tersebut tanpa riba.

1. BRI mengucurkan dana tersebut berdasarkan prinsip syariah yang tentunya aman untuk anda gunakan.
2. Baca Juga:
3. Hal itu terjadi karena menerapkan prinsip syariah yang membuat para, terutama yang beragama islam nyaman dengan bantuan pinjaman modal usaha yang disalurkan.
4. Dari dana yang bisa cair hingga Rp50 juta itu, Bank Syariah Indonesia () tidak menerapkan bunga bank yang dianggap riba, namun menerapkan nisbah atau persentase bagi hasil dalam akadnya.

Lihat jawaban lengkap

Jelaskan bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha kecil dan menengah?

Dukungan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

• KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
• SIARAN PERS
• Dukungan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah
• Semarang, 30 Januari 2022

HM.4.6/41/SET.M.EKON.3/1/2022 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah. Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk mengunjungi kegiatan UMKM di Desa Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Minggu (30/01). Sembari berkeliling mengunjungi booth usaha mikro, Menko Airlangga juga melakukan dialog langsung dan berdiskusi dengan para pelaku UMKM yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga.

“Pemerintah telah menyiapkan beberapa program agar usaha-usaha Ibu dapat terbantu di masa pandemi. Selain itu, dengan minyak goreng seharga Rp14 ribu ke bawah, dapat membantu para pelaku UMKM,” ujar Menko Airlangga. Dalam kunjungan tersebut, sedikitnya terdapat 20 UMKM yang turut berpartisipasi, antara lain Melati nata De Coco, Pecel Bu Gendul, Mooicraf, Mecca Jewellery, Warung Bu Kayah, serta berbagai usaha mikro lainnya.

1. Salah satu pelaku usaha yakni Ibu Sutia, memiliki usaha produksi nata de coco rumahan tanpa bahan pengawet dengan label Melati Nata De Coco.
2. Usaha yang dirintis berkat dorongan suaminya tersebut, dimulai pada saat Ibu Sutia terkena pemutusan hubungan kerja.
3. Dalam rangka membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19 agar dapat bangkit kembali, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa stimulus pada program PEN Dukungan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain Subsidi Bunga (KUR dan Non KUR), Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Tercatat sampai 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar Rp83,19 triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 34,59 juta.

Untuk Jawa Tengah, total UMKM yang telah memanfatkan BPUM mencapai 1.600.165 penerima, yang di antaranya telah disalurkan di Kota Semarang sebanyak 73.913 penerima dan Kabupaten Semarang sebanyak 30.390 penerima.

1. Ditambah lagi, pada tahun 2022 Pemerintah juga kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% sehingga suku bunga KUR 3% berlanjut hingga akhir Juni 2022.
2. “Dengan hadirnya program-program Pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan dan penguatan UMKM diharapkan stabilitas ekonomi di daerah, khususnya di Kota Semarang ini, dapat tercapai,” pungkas Menko Airlangga. (map/fsr)
3. ***
4. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI Email: [email protected] LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia : Dukungan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Lihat jawaban lengkap

Bagaimana peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah Jakarta, 1 Oktober 2022 Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. “Ini critical engine untuk perekonomian kita supaya maju.

Jadi kita bertopang sangat besar kepada UMKM kita. Selama pandemi, kita melihat banyak UMKM terpuruk, tapi begitu kita melihat saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan Pemerintah selama pandemi terbukti cukup efektif dalam mewujudkan hal itu,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah M.

• Rudy Salahuddin dalam acara UMKM Performance Index bertema “Indonesia UMKM Overview” yang ditayangkan di RRI Net dan Cemara 19 Channel, Jumat (30/09).
• Sebelumnya, kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020-2021.
• Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset.

Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Program PEN sendiri mencakup program Dukungan UMKM, di antaranya di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN).

1. Alau dilihat dari segi historical -nya, bansos kepada UMKM selama masa pandemi ini membantu mereka untuk dapat membayar cicilan kreditnya lagi ke perbankan.
2. Ita akan dorong juga misalnya Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja sebagai instrumen semi bansos.
3. Ini cukup efektif karena insentif dari Prakerja adalah yang terbesar dibandingkan insentif bansos lainnya,” kata Deputi Rudy.

Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Hambatan pembiayaan yang dialami UMKM menjadi landasan bagi Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayaan lainnya, antara lain melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

• Skema pembiayaan ini dapat diakses UMKM sesuai kelasnya seiring dengan berkembangnya tingkat bisnis UMKM.
• Sejak 19 Januari 2022, skema KUR terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI.
• Husus untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak diperlukan agunan tambahan.
• Perkembangan Kredit UMKM sendiri terus meningkat dan NPL terus terjaga stabil.

Kredit UMKM terus meningkat hingga mencapai Rp1.275,03 triliun atau tumbuh 16,75% (yoy). NPL tetap terjaga pada kisaran 4%, di mana posisi terakhir pada April 2022 NPL tercatat mencapai 4,38%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang berada di 4,41%.

Namun, kenaikan tersebut dinilai masih jauh dibandingkan beberapa negara lain seperti Singapura (41%), Thailand (41%), dan Tiongkok (60%). Jadi, target kontribusi ekspor UMKM diharapkan meningkat menjadi 17% di 2024. “Bapak Presiden meminta agar ada 30 juta UMKM yang go digital di 2024 mendatang. Ini sedang kita dorong melalui sistem klaster atau sentra, karena hasil akhir yang diharapkan tak hanya mereka masuk platform digital, namun juga akan berhasil menjadi pemain global dan berorientasi ekspor,” ungkap Deputi Rudy.

Jumlah kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37% pada 2020 menjadi 15,69% pada 2021. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UKM yakni dengan memanfaatkan peluang integrasinya ke dalam pasar global melalui Global Value Chain (GVC) maupun Global E-Commerce (GEC).

Dengan demikian, tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap stakeholders terkait antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal. (rep/fsr)*** Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI Email: [email protected] LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia : Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Lihat jawaban lengkap

Apa manfaat kredit bagi wirausaha kecil?

2. Menjadi Modal Ekspansi Usaha – Dengan kredit yang diperoleh, pengusaha kecil akan mendapatkan manfaat lain. Misalnya bisa memperluas bisnis dengan cara membuka cabang baru, menyewa lahan untuk produksi, pemutakhiran teknologi, dan lain sebagainya. Kredit umkm seperti ini biasanya dibuat dalam program khusus dari pihak kreditur (bank) seperti kredit investasi yang dibuat oleh beberapa bank.
Lihat jawaban lengkap

Apa manfaat penyaluran kredit oleh bank bagi masyarakat dan pemerintah?

Masyarakat Dilihat dari sudut masyarakat manfaat kredit sebagai berikut : a. Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian.b. Mampu mengurangi tingkat pengangguran.c. Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.d. Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat.
Lihat jawaban lengkap

Apa manfaat yang diperoleh pelaku UMKM dengan adanya program digitalisasi tersebut?

Digitalisasi UMKM memungkinkan pelaku usaha memiliki jangkauan pemasaran yang lebih luas bahkan bisa sampai ke pelosok negeri. Selain itu, UMKM juga dapat menjangkau pengguna smartphone yang semakin marak.
Lihat jawaban lengkap

Siapa saja yang berhak menerima KUR?

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) bisa menjadi pilihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM bisa memilih program KUR BRI, KUR BNI, atau KUR Mandiri untuk mendapatkan pinjaman modal.

Dikutip dari laman kur,ekon.go.id, KUR adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah.100 persen dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Program KUR disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.

Adapun subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam program KUR adalah berupa subsidi bunga dan ada pola penjaminan. Sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai. Baca juga: BEI: 15 Perusahaan Unicorn dan Centaur Akan IPO, Target Penggalangan Dana Rp 126,5 Triliun Tahun ini, pemerintah menaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional menjadi Rp 373,17 triliun dengan subsidi bunga 3 persen hingga bulan Juni 2022.
Lihat jawaban lengkap

Bantuan apa saja dari pemerintah untuk rakyat?

Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Jakarta (13/12) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No.9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan.

1. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat.
2. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.
3. Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program. Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.

Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018.

• Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.
• Program Indonesia Pintar:
• Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,
• Bantuan yang diberikan: Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP
• Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK
• Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional :
• Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018 Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.
• Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.
• Program Keluarga Harapan:
• Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya. Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018

Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM. Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai: Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019.

Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya
3. ***

Narasi Tunggal oleh: Bagian Humas dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) [email protected] www.kemenkopmk.go.id Twitter@kemenkopmk IG : kemenko_pmk : Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Lihat jawaban lengkap